Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo mengatakan presiden meminta masukan soal aturan dan regulasi yang harus diubah agar bisa mempercepat pengadaan barang dan jasa. Agus mengakui, selama ini, aturan antara lain di Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, memang layak direvisi, termasuk cara audit yang, menurutnya, menakutkan banyak pihak.
"Karena audit sekarang itu menakutkan banyak orang dan orang takut untuk mengeksekusi pengadaan," kata Agus Prabowo di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/7).
Dalam pertemuan itu, ujarnya, Presiden Joko Widodo meminta LKPP bisa mempercepat dan mengoptimalkan penggunaan e-catalogue dan memetakan aturan yang membuat pengadaan barang dan jasa selama ini menjadi kompleks.
"Audit ini kerja sama dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). Harapannya kami yang namanya audit itu fokus di kinerja pengadaan, tidak hanya di compliance kepada prosedur,” kata dia lagi.
Dia menambahkan eksekusi yang lambat dalam pengadaan barang dan jasa melambatkan pula penyerapan anggaran. Presiden, kata dia, tidak memberi tenggat kepada LKPP, namun hal tersebut akan segera ditindaklanjuti setelah Lebaran.
"Ya dong, otomatis kalau orang takut kan enggak bisa berbuat apa-apa," katanya
No comments:
Post a Comment