Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Wednesday, October 26, 2016

LKPP Sosialisasi e-Katalog di Makassar

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jada Pemerintahan (LKPP) melakukan sosialisasi tentang penggunaan e-katalog dalan pengadaan barang dan jasa, pada instansi pemerintah di Grand Clarion Hotel, Selasa (18/10/2016). Dalam sosialisasi ini, LKPP bekerja sama dengan PT Airmas Pantero Sinergi selaku mitra kerja dalam hal penyedia online shop pada e-katalog LKPP.


Dalam sambutannya, Gubernur Sulsel yang dibacakan oleh Asisten II bidang Ekonomi Pemprov Sulsel, Abdul Haris mengatakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efesien dan efektif merupakan salah satu bagian penting dalam memperbaiki keuangan negara maupun daerah.

"Penilaian kebutuhan melalui sistem pengadaan secara elektronik dalam pengadaan barang dan jasa merupakan suatu hal yang amat penting dan starategis, di era perkembangan teknologi dan informasi," ujarnya.

Dengan begitu, dituntut kemampuan profesional dalam persaingan usaha yang sehat, dengan mengutamakan akuntabilitas dan peningkatan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah.

"Saya harap melalui sosialisasi ini akan lahir para pelaksana/pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang memiliki komitmen tinggi dan profesional dalam mengaplikasikan dan mengimplementasikan sistem secara elektronik," harapnya.

Sementara, Direktur Menejer PT Airmas Perkasa, Basuki Surodjo mengungkapkan bahwa pihaknya telah memiliki delapan cabang di seluruh indonesia, terkait e-katalog ini. Tetapi di Sulsel baru satu cabang yakni di Kota Makassar.

"Dalam waktu dekat kami akan membuka 2-3 cabang lagi. Tapi dari semua cabang antusias terbesar itu di Sulsel," ungkapnya.

Sumber : http://bisnis.rakyatku.com/