Berita tentang percepatan pengadaan atau tender konstruksi untuk tahun depan yang sudah akan di lelang sejak agustus tahuin ini, dari www.Metrotvnews.com, Jakarta: Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) mendukung rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) untuk mempercepat proses lelang/tender berbagai proyek untuk 2016 yang akan dibuka sejak Agustus 2015.
Sekjen BPP Gapensi H Andi Rukman Karumpa akan membantu menyukseskan percepatan ini. Pihaknya berharap pembangunan fisik berbagai proyek sudah dimulai pada Januari 2016. Perbaikkan sistem lelang tender pekerjaan infrastruktur ini, lanjut Andi, akan membuat waktu pengerjaan akan lebih panjang.
“Jadi, kita juga kerjanya tidak terburu-buru yang berakibat pada kualitas proyek,” ungkap Andi di Jakarta, Rabu (1/7/2015).
Menurut Andi sangat banyak proyek yang belum tergarap pada semester kedua. Akibatnya, realisasi anggaran juga berlangsung lambat dan berakibat kepada rendahnya serapan anggaran bagi pertumbuhan ekonomi.
Gapensi memperkirakan dengan jadwal ini, maka dampak stimulus anggaran pemerintah akan segera terasa pada pada kuartal I-2016. Sehingga siklus melambatnya pertumbuhan pada kuartal pertama yang kerap
terjadi tiap tahun dapat terhentikan.
terjadi tiap tahun dapat terhentikan.
“Kalau awal Januari anggaran sudah turun. Dampaknya langsung terasa, ada konsumsi meningkat. Dan, pertumbuhan bisa langsung digenjot. Tidak usah tunggu-tunggu ekonomi naik pada kuartal berikut,” tutur dia.
Andi mengatakan, sektor yang secara pasti dapat segera digenjot lebih kencang pertumbuhannya adalah sektor konstruksi sebab, sektor ini tidak terpengaruh kondisi global maupun konsumsi dalam negeri.
Sebagaimana diketahui total Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2015 yang diserahkan kepada Kementerian/Lembaga sebesar Rp647,3 triliun terdiri atas 22.787 DIPA. DIPA di bawah kewenangan Satuan Kerja
Pemerintah Pusat berjumlah 18.648 DIPA dengan nilai Rp627,4 triliun. Sedangkan untuk Satuan kerja Pemerintah Daerah (terkait dengan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama) berjumlah 4.139 DIPA dengan nilai Rp19,9 triliun.