Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Tuesday, May 31, 2016

Alasan Ahok lebih pilih gunakan e-katalog

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendukung terobosan yang dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dengan menggandeng e-commerce lokal. Sehingga, penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan pemerintah dalam e-katalog semakin beragam dan mudah didapat, serta dapat membantu mempercepat pelaksanaannya.

Bahkan, pejabat yang lebih akrab disapa Ahok ini lebih memilih sistem e-katalog ketimbang e-tendering dalam pengadaan barang dan jasa di wilayah ibukota. "Lebih cepat prosesnya," kata dia, Kamis (26/5).

Menurut Ahok, pengadaan barang dan jasa yang dilakukan lewat lelang harus melalui banyak tahapan sehingga perlu waktu yang panjang. Misalnya, mulai dari pengumuman pendaftaran, tahapan seleksi, hingga penetapan pemenang.

Produk hasil pengadaan secara lelang juga kerap tidak memuaskan lantaran penetapan pemenangnya lebih didasarkan dari segi harga. "E-katalog kan kami juga sudah bisa rinci, dan juga sudah tahu semua spesifikasinya," ujar dia.

Selain itu, dengan e-katalog pengusaha-pengusahal lokal juga bisa turut andil untuk menawarkan produknya, sehingga bisa menggairahkan industri kecil di dalam negeri. "Dulu ada kritik kalau kami gunakan e-katalog itu akan mematikan industri kecil, sekarang buktinya industri alat kesehatan di Yogyakarta dan Solo itu justru berkembang dengan baik," kata dia.

Namun, Ahok tidak merinci seberapa besar porsi pengadaan APBD DKI Jakarta yang dilakukan lewat e-katalog atau e-tendering. Yang jelas, sejumlah pengadaan pemprov seperti peralatan kesehatan, obat-obatan, bus Transjakarta, makanan untuk kebun binatan, serta pekerjaan pengaspalan jalan raya telah memanfaatkan e-katalog.

"Sangat besar, misalnya saja unytuk aspal hotmix itu nilainya bisa Rp 2-3 triliun lewat dinas pekerjaan umum, kami bisa cepat mengerjakan sampai di seluruh kampung," kata dia.

Agus Prabowo, Kepala LKPP mengakui, saat ini memang baru DKI Jakarta yang secara intensif memanfaatkan e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa. "Kami sedang bekerja sama dengan 24 daerah lagi termasuk kabupaten/kota yang akan kami siapkan untuk memiliki kapasitas e-katalog, seperti Badung dan Gorontalo," ujar dia.

Sumber: http://regional.kontan.co.id/news/alasan-ahok-lebih-pilih-gunakan-e-katalog

No comments:

Post a Comment