Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Saturday, May 28, 2016

Diduga Sarat KKN, Tender Proyek RSD Sumenep Dilaporkan ke Polda

Tender pembangunan gedung OK Sentral dan ICU Rumah Sakit Daerah (RSD) dr H. Moh. Anwar Sumenep diduga sarat KKN. Buntutnya, aktivis Nirwana Sumenep, melaporkan dugaan KKN tersebut ke Polda Jatim.

"Tender proyek Rumah Sakit itu diduga ada muatan KKN, yang menyebabkan keuangan negara tidak efisien hingga kisaran Rp 800 juta lebih," ungkap aktivis Nirwana Sumenep, Darmendra Tarigan, Rabu (25/05/16).

Pemerintah Kabupaten Sumenep membuka tender proyek RSD dr. H. Moh Anwar senilai Rp15,4 miliar lebih dari APBD tahun anggaran 2016, melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik  (LPSE) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja 7 Kabupaten Sumenep.

Friday, May 27, 2016

PLN mengubah konsep lelang pembangkit listrik

PT Perusahaan Listrik Negara akan mengubah konsep dan struktur proyek dalam sisa lelang kelistrikan 35.000 MW. Termasuk yang akan dalam waktu dekat diumumkan adalah perubahan konsep lelang Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa I dan  dan PLTGU Jawa-Bali 3.

Seperti diketahui, saat ini PLN sudah meneken perjanjian jual beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) sebesar 17.000 MW, dan kini tersisa 18.000 MW yang dalam proses lelang. Adapun untuk PPA yang sudah ditekan tidak akan diubah kontraknya.

Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso menjelaskan, perubahan skema lelang yang pekan depan diumumkan adalah untuk lelang PLTGU Jawa I berkapasitas 1.600 MW dan Jawa-Bali 3.

KPPU Diminta Selidiki Proyek Mesin Photo Copy di DPR

Masyarakat mencurigai sejumlah proyek yang ditangani Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, terutama  soal pengadaan mesin photo copy.  Alasannya pengadaan mesin photo copy didominasi merk tertentu. “Makanya proyek pengadaan seperti ini harus diperiksa secara intensif. Sehingga bisa dibongkar asal mula kenapa yang digunakan merek Sharp,” kata Direktur eksekutif Center For Budget Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/5/2016).

Uchok menduga proyek pengadaan mesin photo copy di Setjen DPR yang hanya mengambil merk tertentu saja sudah berlangsung lama. Oleh karena itu tender dalam proyek ini sudah tidak sehat. “Saya kira tidak ada salahnya Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masuk ke proyek tersebut dan memanggil Sekjen DPR. Tidak masuk akal, DPR hanya memakai merek sharp saja,” tambahnya.

Thursday, May 26, 2016

Aktifis Nirwana Lapor Polda Jatim, Temukan Dugaan KKN Tender Proyek ICU RSUD

Aktivis Nirwana Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Darmendra Tarigan melaporkan dugaan KKN tender pembangunan gedung OK Sentral dan ICU RSUD dr H. Moh. Anwar Sumenep ke Polda Jatim.

“Tender proyek Rumah Sakit itu ada dugaan KKN yang menyebabkan keuangan negara tidak efisien hingga kisaran Rp800 juta lebih,” tegas Ucok sapaan akrab Darmendra Tarigan, pada PortalMadura.Com, Rabu (25/5/2016).

Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan tender proyek senilai Rp15,4 miliar lebih dari APBD tahun anggaran 2016 melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja 7 Kabupaten Sumenep.

Ini Daftar Kontraktor Nakal di Malang

Hasil monitoring selama tahun 2012-2015, Malang Coruption Watch (MCW) menemukan sejumlah pelanggaran terkait pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh penyedia pekerjaan konstruksi. Selain proses lelang yang kacau, proses penunjukan langsung pun justru amburadul. Akibatnya, kerugian keuangan daerah puluhan milyar rupiah.

Divisi Advokasi MCW, M Dzikirullah, Senin (23/5/2016) siang melalui rilis yang diterima awak media mengatakan, adanya kontraktor yang menjadi langanan proyek-proyek Pemkab Malang. Sejak tahun 2012 sampai 2015, dari kajian dan monitoring MCW terdapat 10 kontraktor yang sering mengerjakan proyek barang maupun konstruksi di Pemkab Malang.

Wednesday, May 25, 2016

Lelang Itemize di RSUD Bagas Waras

Proyek pengadaan obat RSUD Bagas Waras direncanakan akan mengunakan sistem penunjukkan langsung.  Langkah itu diambil setelah tiga kali lelang  yang dilaksanakan gagal.

Direktur RSUD Bagas Waras, Limawan Budi Wibowo mengatakan, pendaftar lelang tidak mengajukan dokumen penawaran, karena terkendala izin edar obat. Namun begitu dia memastikan ketersediaan obat masih aman hingga Juli mendatang.

Tuesday, May 24, 2016

LKPP dan MCA Indonesia Serahkan MoU ke Pemda Lombok Tengah

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Tengah sebagai ULP Percontohan Fase II yang telah ditandatangani bersama antara Kepala LKPP, Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng dan Bupati Lombok Tengah, HM. Suhaili FT, SH, MM yang berlangsung di Jakarta beberapa hari lalu. 

Rombongan Tim dari LKPP dan MCA-Indonesia dipimpin langsung oleh Miftah Irfaniah (Kasi Evaluasi Pelatihan pada Direktorat Pengembangan SDM LKPP), melakukan kunjungan ke ULP Kabupaten Lombok Tengah, Senin (23/5).

Thursday, May 19, 2016

Matinya UKM atas Kebijakan Ahok mengenai Lelang Konsolidasi

Kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang melaksanakan konsolidasi lelang proyek untuk mengatur paket-paket proyek. Paket proyek yg seharusnya diperuntukkan untuk kontraktor kecil atau usaha kecil menengah (UKM), namun digabungkan dengan jumlah besar lalu diberikan kepada BUMN atau perusahaan besar.

Wednesday, May 18, 2016

Pemerintah Desa Belajar Pengadaan Barang/Jasa

Sebanyak 186 aparat desa terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes) Kaur (Kepala Urusan-red) Pemerintahan Desa dan Kaur Pembangunan dan Pemberdayaan Desa  -Kabupaten Bangka mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa  digelar Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-Pemdes) Selasa,

Monday, May 16, 2016

PPATK dan LKPP kerjasama berantas pencucian uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait dengan masih maraknya kasus pencucian uang dengan pengadaan barang pemerintah.

Kepala PPATK Muhammad Yusuf menuturkan pihaknya bekerja sama dengan LKPP dengan menandatangani Nota Kesepahaman kedua lembaga tersebut. Hal itu, sambungnya, merupakan bentuk perluasan kerjasama dalam rangka menunjang fungsi PPATK.