Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management

BKPM: Pengadaan Kapal Dalam Negeri Dorong Penyerapan Tenaga Kerja

Sumber dari www.gatra.com ,
- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani menyatakan optimis kebijakan pemerintah yang mewajibkan pengadaan kapal dari galangan dalam negeri bisa meningkatkan manfaat industri tersebut dan mendorong penyerapan tenaga kerja langsung.

Franky mengatakan, kebijakan tersebut diyakini dapat meningkatkan manfaat industri perkapalan untuk pembangunan kapal baru yang saat ini masih sekitar 40% serta menambah penyerapan tenaga kerja langsung yang saat ini berkisar 60.000 orang.

"Hitungan kasarnya setiap investasi US$1 juta dapat menciptakan tenaga kerja langsung 75 orang dan tenaga kerja tidak langsung hingga 300 orang. Saat ini kami sedang mengawal minat investasi sektor perkapalan senilai US$9,3 milyar yang artinya dapat berpotensi menyerap tenaga kerja langsung hingga 700.000 orang," katanya dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa (30/6).

Kebutuhan kapal nasional dalam kurun waktu lima tahun mendatang, tuturnya, mencapai di atas 1.000 kapal. Dia merujuk pada kebutuhan pengadaan kapal untuk program tol laut yang diproyeksikan hingga 619 kapal dan proyeksi pengadaan kapal Kementerian Perhubungan hingga 365 unit untuk kapal perintis, kapal patroli, kapal navigasi dan kapal inspeksi.

"Itu belum termasuk kebutuhan kapal untuk kepentingan sektor migas, perikanan, kapal dinas dan lainnya," ujarnya.

Franky juga berharap, dalam jangka panjang pertumbuhan industri perkapalan nasional dapat meningkatkan angka ekspor nasional. Pasalnya, potensi Indonesia untuk menjadi pemain utama di industri perkapalan global masih cukup besar, mengingat saat ini pangsa pasar Tanah Air hanya sekitar 0,3%. Angka tersebut masih di bawah Filipina sebesar 2,6% dan Vietnam 1,1%.

Sementara tiga pemain utama industri perkapalan adalah Tiongkok dengan pangsa pasar 41%, Korea Selatan 33% dan Jepang 18%.

Franky mengakui masih adanya kendala yang dihadapi oleh industri perkapalan nasional antara lain persoalan perizinan, insentif fiskal hingga akses pembiayaan perbankan. Oleh karena itu pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian teknis dan asosiasi industri perkapalan guna menciptakan iklim usaha yang mendukung pengembangan industri tersebut.

"Salah satu yang direncanakan BKPM adalah integrasi perizinan untuk daerah yang terdapat kawasan industri galangan kapal seperti Lamongan (Jawa Timur) dan Tanggamus (Lampung)," ucap Franky.

Pemeriksaan Pengadaan Alkes RSUD Andi Makkasau Digelar Marathon

Buntut tidak kooperatifnya para pihak terkait yang diperiksa dari pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) dalam lingkup Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau membuat pihak kejaksaan melakukan pemeriksaan marathon.
Hal ini diungkapkan, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Andi Wawo Dapi, Rabu (1/7/2015). "Kita akan periksa marathon para pihak yang terkait dalam pengadaan Alkes RSUD Andi Makkasau, "ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap panitia lelang pengadan Alkes ini dan panitia penerima barang guna barang-barang yang menghabiskan anggaran hingga Rp 19 miliar tersebut.
Pemeriksaan panitia lelang dan dan panitia penerima barang ini dijadwalkan diperiksa pekan depan."pekan depan kedua panitia yakni pelelangan dan penerima barang akan kita periksa,"jelasnya.
Sebelumnya, Kajari Parepare, Risal Nurul Fitri mengatakan kasus ini terindikasi merugikan negara miliaran rupiah."Kasus pengadaan Alkes ini ditafsir merugikan negara sebesar Rp 9 miliar,"ujarnya.
Pihak kejaksaan berang lantaran PPK, Uwais yang diperiksa secara intensif selama ini tidak bekerjasama dalam penyelidikan kasus tersebut. Jaksa memastikan akan melakukan penyitaan berkas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan.
"Kita akan lakukan penyitaan berkas pengadaan alkes secara paksa guna melengkapi pemeriksaan karena selama ini pihak pelaksana tidak koorperatif dalam penyelidikan,"ujar Kajari Risal Nurul Fitri.
Selain PPK, yang tidak kooperatif, pihak pelaksana yang berdomisili di Palu selama ini memang tidak menunjukkan itikad baik untuk melancarkan pemeriksaan, hal ini terlihat pada saat diagendakan pemeriksaan beberapa kali baru bisa menghadiri pemanggilan

Laboratorium sarana pendidikan di Batam dikorupsi pejabat

Berita kasus pengadaan dari www.Merdeka.com - Polda Kepri menetapkan pejabat Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan peralatan laboratorium uji Standar Nasional Indonesia (SNI), yang ditempatkan di Politeknik Negeri Batam dengan pagu anggaran Rp 3,4 miliar.
"Tersangkanya HR. Dia dari BP Batam. Hari ini jadwalnya diperiksa sebagai tersangka," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Pol Syahar Diantono di Batam, Senin (29/6). Seperti dikutip Antara.

Tender Dipercepat, Gapensi Harap Januari 2016 Semua Proyek Dimulai

Berita tentang percepatan pengadaan atau tender konstruksi untuk tahun depan yang sudah akan di lelang sejak agustus tahuin ini, dari www.Metrotvnews.com, Jakarta: Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) mendukung rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) untuk mempercepat proses lelang/tender berbagai proyek untuk 2016 yang akan dibuka sejak Agustus 2015.

Bareskrim Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Tender LPG

Berita dari www.okezone.com tentang kasus pengadaan LPG oleh Pertamina. Bareskrim Mabes Polri terus mendalami kasus dugaan korupsi dan pencucian uang tender LPG oleh PT Pertamina‎ melalui Integrated Supply Chain (ISC), yang dimenangkan oleh Total Trading Asia Pte Ltd.
“Kasus ISC LPG masih penyelidikan,” ujar Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso, Selasa (30/6/2015).

Kejagung Tangkap Koruptor Pengadaan Tanah BPK Manado

Kasus korupsi pengadaan tanah dari www.GATRAnews - Tim Intelijen Kejaksaan Agung menangkap Sisca Tinneke, buronan terpidana korupsi yang namanya masuk Dalam Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Manado, Sulawesi Utara (Sulut). "Tim Intel Kejaksaan Agung berhasil menangkap DPO asal Kejaksaan Negeri Manado, bernama Sisca Tinneke, pekerja swasta," kata Tony Tribagus Spontana, Kapuspenkum Kejaksaan Agung, di Jakarta, Rabu (1/7).

Pemkab Bolsel Anggarkan Pengadaan Bus Sekolah

Hanya satu bus sekolah saja sudah sudah ya... coba pakai dana aspirasi, bisa untuk beli banyak pengadaan bus sekolah. Ini dia berita dari www.tribunnews.com
MOLIBAGU - Dinas Perhubungan kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) rencananya akan mengadakan satu bus sekolah.

Wapres: Pengadaan Pesawat Disesuaikan Kebutuhan dan Anggaran

Kalau pa jokowi minta aturan pengadaan dirubah, berbeda lagi kalau JK, berita dari www.KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pengadaan pesawat angkut baru bagi TNI Angkatan Udara akan disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Kalla belum dapat memastikan kapan pemerintah akan membeli pesawat angkut baru setelah jatuhnya Hercules milik TNI AU di Medan, Sumatera Utara, Selasa (30/62015).

Jatuhnya Hercules Jadi Momentum Ubah Pengadaan Alutsista

Jadi nampaknya perubahan perpres pengadaan di tandatangani jokowi. Pengadaan alutsista harus berubah, ya tinggal asa kemauan internalnya saja ada tidak? Kalau mau mencari akar masalah pengadaan alutsista, tinggal tanya pejabat pengadaan dan procurement unit nya saja ya, tanya baik baik dan investigasi aja, pastilah tidak akan jauh jawabannya dengan sistem komando yang berlaku di tni.
Ini berita dari www.kompas.com

Program Tangerang Terang Tunggu Kajian LKPP

Fatwa dari lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah cukup ampuh untuk mengamankan proses pengadaan di skpd.  Berita dari www.tangerangnews.com -Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang masih menunggu kajian aturan yang dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) terkait pengadaan untuk program Tangerang Terang.