Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Sunday, August 28, 2016

Aplikasi Memimalisir Masalah dalam Pengadaan

Bupati Sekadau yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau dan sejumlah SKPD menghadiri kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Procurement Network yang digelar di Jakarta, pada Selasa (23/8/2016).

Apkasi didukung oleh lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP) dengan tena membangun kemitraan pemerintah daerah dengan penyedia barang dan jasa.

Saturday, August 27, 2016

LKPP Gelar Sosialisasi E-Katalog di Manokwarie-kata

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar sosialisasi yang bertema “Sosialisasi e-katalog LKPP: Belanja Cepat Cara Tepat Melalui e-katalog” di Provinsi Papua Barat, Kamis (25/8).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah mengenai manfaat pengadaan barang melalui e- katalog LKPP. Acara ini dihadiri sekitar 200 orang yang terdiri dari Kepala SKPD, Ketua ULP, dan LPSE di sekitar kota Manokwari dan Provinsi Papua Barat.

Kabupaten Batang - Rekanan dan Pengawas Dipantau Ketat

Kabupaten Batang yang terkenan dengan bupati
Tim Pengawasan dan Pengendalian Konstruksi Pemkab Batang memastikan untuk mengambil langkah pengetatan terhadap kinerja rekanan pelaksana kegiatan maupun konsultan pengawas. Upaya itu dilakukan untuk mencegah keterlambatan sekaligus memastikan seluruh proyek fisik bisa selesai di akhir tahun.

“Kami meminta jajaran SKPD yang mengelola kegiatan konstruksi untuk bersama-sama mengantisipasi potensi keterlambatan progres pekerjaan. Pastikan agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tertib administrasi,” kata Wabup H Soetadi SH MM saat memimpin rapat evaluasi konstruksi bersama para pengelola proyek fisik, Rabu (23/8), di markas ULP.


Kabupaten Batang - Rekanan dan Pengawas Dipantau Ketat

Kabupaten Batang yang terkenan dengan bupati
Tim Pengawasan dan Pengendalian Konstruksi Pemkab Batang memastikan untuk mengambil langkah pengetatan terhadap kinerja rekanan pelaksana kegiatan maupun konsultan pengawas. Upaya itu dilakukan untuk mencegah keterlambatan sekaligus memastikan seluruh proyek fisik bisa selesai di akhir tahun.

“Kami meminta jajaran SKPD yang mengelola kegiatan konstruksi untuk bersama-sama mengantisipasi potensi keterlambatan progres pekerjaan. Pastikan agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tertib administrasi,” kata Wabup H Soetadi SH MM saat memimpin rapat evaluasi konstruksi bersama para pengelola proyek fisik, Rabu (23/8), di markas ULP.


Friday, August 26, 2016

Pengadaan kapal kayu untuk nelayan

Dua berkas perkara tersangka dugaan korupsi pengadaan kapal kayu untuk nelayan berbobot 30 gross tonnage (GT) pada 2011 dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang, Selasa (23/8). Lantaran, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah merampungkan berkas perkara.

Dua tersangka itu, yakni Mahyudin dan Ade Burhanudin. Saat ini, Mahyudin menjabat Kepala Balai Budi Daya Ikan Air Tawar pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, sedangkan Ade Burhanudin menjabat Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Provinsi Banten.

Thursday, August 25, 2016

Pemkot Tangerang Kembangkan E-Katalog Daerah

Ini maksudnya mungkin Katalog Lokal ya...
Pemerintah Kota Tangerang, Banten, mengembangkan katalog daerah elektronik atau E-Katalog Daerah untuk transparansi dan efesiensi dalam pengadaan barang dan jasa.

"Melalui pengembangan E-Katalog Daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan barang/jasa yang semakin meningkat," kata Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin di Tangerang, Rabu.

Ia mengatakan Kota Tangerang saat ini memiliki program Tangerang Liveable, Investable, Visitable, dan E-City (LIVE) yang memerlukan barang dan atau jasa dalam rangka implementasi kegiatan-kegiatannya.

Kasus Korupsi Pengadaan Kabupaten Tasik

Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar siap memantau proses persidangan kasus korupsi pengadaan mebel senilai Rp 1,5 miliar di Sekretariat Daerah, Kabupaten Tasikmalaya, yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung. Terlebih dalam kasus ini diindikasikan adanya keterlibatan pejabat penting di Kabupaten Tasikmalaya.

Seperti diketahui, Pengadilan Tipikor Bandung menyidangkan kasus korupsi pengadaan mebeler. Pada kasus ini, Kadis Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya, Jamaludin Malik, duduk sebagai terdakwa.
"Kalau nama mereka (Bupati dan Sekda) muncul di persidangan dan alat buktinya mencukupi, bisa saja bupati dan sekda Kabupaten Tasikmalaya itu kita periksa," kata Kasipenkum Kejati Jabar, Raymond Ali kepada wartawan di Bandung, Rabu, 24 Agustus 2016.

Wednesday, August 24, 2016

Pemerintah Targetkan Lelang Konstruksi Seksi I Tahun Ini

Pemerintah menargetkan lelang konstruksi yang menjadi porsi pemerintah untuk tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan seksi I Oktober tahun ini.

Kepala Satuan Kerja Tol Cisumdawu Wida Nurfaida mengatakan hal itu dilakukan supaya proses penandatanganan kontrak konstruksi dapat dilakukan Desember 2016. Tahun depan lanjutnya dapat dilakukan penandatanganan pinjaman dari Bank China Eksim dan segera melakukan konstruksi.

“Kalau loan China memang beda dengan yang lain, kami harus tanda tangan kontrak konstruksi dulu baru loan agreement. Makanya kami harus segera lelang konstruksi, supaya tahun depan loan-nya bisa cair,” katanya Rabu (24/8/2016).

E-Procurement Belum Menjamin Pengadaan Barang dan Jasa Bebas Korupsi

Penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau e-procurement dinilai belum menjadi jaminan bebas dari praktik korupsi. Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AlexanderMmarwata mengatakan, meskipun prosea lelang sudah mulai dilakukan secara elektronik, tidak menjadi jaminan praktik korupsi hilang.

Menurut Alex, KPK masih menemukan banyak kasus korupsi yang dilakukan melalui sistem e-procurement.

"Meskipun lelang sudah banyak dilakukan melalui e-procurement, tidak menjamin bebas dari korupsi. Banyak korupsi yang dilakukan melalui e-procurement," ujar Alex saat menghadiri diskusi Apkasi Procurement Network 2016: Membangun Kemitraan Pemda dan Penyedia Barang Jasa, di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2016).

Kejanggalan Beberapa Putusan Korupsi Pengadaan dan Kaitannya dengan Konstitusi

Tulisan ini menunjukkan beberapa putusan/vonis janggal terkait dengan korupsi tipe merugikan keuangan negara di sektor pengadaan pemerintah. Disebut janggal karena satu atau kombinasi dari poin-poin berikut:
(i) substansi perkara lebih merupakan perkara hukum administrasi atau perdata daripada pidana;
(ii) patut diduga bahwa jika publik mengetahui duduk perkara, maka akan memandang tidak adil jika terdakwa divonis bersalah;
(iii) kasus ini dibela oleh atau terjadi dibawah pimpinan atau menimpa kepada orang yang dipersepsikan reformis dan bersih. Tulisan ini fokus pada poin pertama dan berargumen bahwa hukum pidana melanggar batas wilayah hukum administrasi dan perdata karena rendahnya standar pembuktian pada korupsi tipe merugikan keuangan negara.

Pengadaan 22 Unit Mobil untuk Legislator Pemkab Barru

Kejaksaan tinggi (Kejati) Sulselbar menerima aduan terhadap pengadaan 22 mobil legislator yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru.

Dari informasi yang dihimpun laporan masuk di Kejati tertanggal 11/8/2016 dengan diterima oleh Hj Ira Puspita. Dengan pelapor Muchli dari Lembaga Swadaya Masyarakat Mahatidana.

Atas laporan tersebut, Kasi Penkum menyebut akan melakukan pengecekan. "Saya baru akan melakukan pengecekan karena bukan saya yang terima laporannya," ungkap Salahuddin, Selasa (23/8/2016).

Tuesday, August 23, 2016

Buron Korupsi Pengadaan Pakaian Hansip Diamankan Kejagung

Ternyata yang ditangkap hansip sekarang bukan hanya yang mengganggu ketertiban masyarakat, yang korupsi baju hansip pun sekarang  sudah ditangkap.
Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin malam mengamankan buronan korupsi pengadaan pakaian hansip di Kalimantan Barat yang merugikan keuangan negara Rp2,7 miliar.

"Terpidana Danal Ginanjar diamankan di Jalan Mars Utara 6 Nomor 3, Margahayu Raya, Kota Bandung, pada pukul 20.15 WIB," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum di Jakarta, Senin (22/8/2016).

SVLK Jadi Syarat Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah

Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) menjadi tuntutan yang harus dipenuhi para pelaku usaha atau pelaku industri kayu di tanah air. Selain telah menjadi tuntutan pasar di Uni Eropa, sertivikasi V-legal ini juga bakal dipersyaratkan pada pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah di dalam negeri.

Hal ini disampaikan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, IB Putera Prathama saat membuka Sosialisasi Lisensi Forest Law Enorcement Governance and Trade (FLEGT), Selasa (23/8).

Pada kesempatan ini, Putera menjelaskan, sosialisasi Lisensi FLEGT bagi para pengusaha di Jawa Tengah cukup penting. Khususnya untuk memahami dengan benar apa sebenarnya lisensi ini.

Apkasi targetkan seluruh pemkab terapkan katalog elektronik 2018

Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menargetkan pada 2018 ke-416 kabupaten anggotanya sudah menerapkan sistem katalog elektronik dalam pengadaan barang dan jasa.

"Melalui sosialisasi yang berkelanjutan diharapkan dalam 2-3 tahun ke depan seluruh kabupaten atau 100 persen sudah menerapkan e-katalog, meningkat dari saat ini yang masih sangat rendah atau kutang dari 10 persen," kata Wakil Bendahara Umum Apkasi, Ratu Tatu Chasanah, di sela expo Aplikasi Procurement Network (APN) 2016, di Jakarta, Selasa.

Monday, August 22, 2016

Bhineka.com dan LKPP Gelar Sosialisasi E-Katalog untuk Pengadaan Barang dan Jasa

Bhinneka.com bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah (LKPP)  menggelar  sosialisasi  yang  bertema  “Sosialisasi  e-katalog  LKPP: Belanja Cepat Cara Tepat Melalui e-katalog” di Provinsi Papua Barat.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah mengenai manfaat pengadaan barang melalui e- katalog LKPP.

Acara ini dihadiri sekitar 200 orang yang terdiri dari Kepala SKPD, Ketua ULP, dan LPSE di sekitar kota Manokwari dan Provinsi Papua Barat.

Monday, August 1, 2016

Posko Kriminalisasi Pengadaan

Asosiasi Pengacara Pengadaan Barang/Jasa Indonesia (APPBJI) bersama Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) mwmbuka Posko Pengaduan Nasional Kriminalisasi Pengadaan Barang/Jasa Indonesia.

Ketua Umum DPN APPBJI Sabela Gayo mengatakan posko ini dibentuk sebagai wadah bagi para korban kriminalisasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
“Posko ini juga sebagai tindak lanjut dan mengawal kebijakan Presiden Jokowi bahwa kebijakan atau diskresi dan tindakan adminutrasi tidak bisa dipidana,” kata Sabela saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (28/7) kemarin.

Thursday, July 28, 2016

Bareskrim Amankan Dua Peretas LKPP

Bareskrim Polri menangkap dua peretas yang membobol Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Berkas perkara dua tersangka pun dinyatakan lengkap dan kasus siap disidangkan.

"Iya benar itu, sudah lengkap," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Brigjen Agung Setya saat dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Rabu (25/7).

Agung mengatakan dua tersangka berinisial H dan ER. Bareskrim mengamankan H dan ER pada 2 Juni di Bandar Lampung. H merupakan otak dari pembobolan LPSE milik LKPP yang memerintahkan ER.

Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Patroli Kemenhub 2014

Kemenhub Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Patroli

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/07/26/oaxgbo354-kemenhub-laporkan-dugaan-korupsi-pengadaan-kapal-patroli

Inspektorat Jenderal Kementeri Perhubungan melaporkan kasus dugaan korupsi 16 paket pengadaan kapal patroli laut di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub ke Bareskrim Polri.

"Kami menyampaikan permasalahan yang kami temukan yakni yang menurut kami ada indikasi melawan hukum dan kerugian negara sehingga kami sampaikan kepada Kabareskrim. Tujuannya agar ditindaklanjuti," kata Irjen Kemenhub Cris Kuntadi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (26/7).

Wednesday, July 27, 2016

LKPP dan LPSE masih LEMAH

Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Bangka Belitung (UBB) Prof Dr Ir Agus Hartoko MSc mengingatkan lembaga dan badan usaha pengguna dana pemerintah untuk ekstra ketat mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pasalnya, meski sudah banyak terungkap ‘jurus-jurus’ (modus) yang digunakan, dan pelakunya sudah banyak diciduk, namun mirisnya praktik serupa tetap saja terjadi setiap tahun.

“Sebagian besar tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia berasal dari pengadaan barang dan jasa. Dari 468 kasus yang ditangani KPK, 50 persen atau sedikitnya 224 kasus di antaranya berasal dari pengadaan barang dan jasa!,” tegas Agus.

Thursday, July 21, 2016

Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah Cirebon tegaskan LPSE harus terbuka

Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Sekretariat Daerah  (Setda) Kabupaten Cirebon, Adil Prayitno dengan tegas membantah bila semua proyek di OPD yang melalui tahap lelang  LPSE dikerjakan oleh satu orang yakni  keluarga dari bupati Cirebon.“Informasi itu tidak benar. Karena proses lelang dilakukan secara terbuka melalui LPSE dan diikuti oleh siapa pun, selagi memenuhi persyaratan,” kata Adil kepada “FC” di ruang kerjanya, Senin (18/7).

Menurutnya, pihaknya akan memproses lelang setelah adanya usulan dari dinas sesuai dengan format-format yang sudah ada. Setelah itu barulah pihaknya akan memprosesnya. Sehingga, apabila ada isu yang berkembang di luaran bahwa pemenang lelang adalah satu orang saja, dan itu keluarganya bupati Cirebon itu tidak benar.