Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender, Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management

Kelompok Kerja ULP

Kelompok Kerja ULP adalah Anggota ULP yang berjumlah gasal beranggotakan  paling kurang  3  (tiga)  orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, dengan tugas utama untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang Jasa untuk:
a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
b. Pengadaan Jasa  Konsultansi   dengan  nilai  diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
c. atau untuk selain poin a dan b yang tidak dilakukan oleh pejabat pengadaan.

Persyaratan Anggota Kelompok Kerja ULP:
a. memiliki integritas,  disiplin,  dan  tanggung   jawab dalam melaksanakan tugas;
b. memahami pekerjaan  yang akan diadakan;
c. memahami  jenis  pekerjaan  tertentu  yang menjadi tugas  ULP/Kelompok  Kerja ULP  yang bersangkutan.
d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan;
f. menandatangani Pakta Integritas.

Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP meliputi:
a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke  LPSE  untuk  diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g. menjawab sanggahan;
h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk   paket  Pengadaan  Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi  Rp100.000.000.000,00  (seratus  miliar rupiah); atau
b) Seleksi atau  Penunjukan  Langsung   untuk paket Pengadaan Jasa  Konsultansi yang bernilai   paling  tinggi  Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
i. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK
j. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa
k. membuat  laporan  mengenai proses  Pengadaan kepada Kepala ULP.
l. dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP dapat mengusulkan kepada PPK:
a. perubahan HPS;  dan/atau
b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Kekayaan Bersih, Kemampuan Dasar & K/L/D/I

Kekayaan Bersih adalah kekayaan kotor dikurangi semua hutang, nilai tanah dan nilai bangunan

Kemampuan Dasar (KD) adalah salah satu persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa non kecil untuk memiliki Nilai Pengalaman Pekerjaan Tertinggi (NPt) yang sejenis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, nilai NPt tersebut paling kurang satu pertiga dari nilai HPS untuk pekerjaan konstruksi atau satu perlima dari HPS untuk pekerjaan jasa lainnya. KD dikecualikan  dalam  hal  Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat diikuti oleh perusahaan  nasional karena belum ada perusahaan nasional yang mampu memenuhi KD.
Dalam  hal  kemitraan,   yang  diperhitungkan   adalah   KD  dari perusahaan yang mewakili kemitraan (leadfirm).

K/L/D/I adalah singkatan Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja Perangkat  Daerah/Institusi yang merupakan istilah dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

KAK

KAK adalah singkatan dari Kerangka Acuan Kerja, istilah ini dikenal dalam penyusunan RUP (rencana umum pengadaan) dan dalam penyusunan dokumen teknis jasa konsultansi.
PA menetapkan KAK dalam penyusunan RUP yang paling sedikit memuat:
a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
b. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
PPK menetapkan KAK untuk dokumen teknis jasa konsultansi yang paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
(1) uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, asal  sumber pendanaan, nama dan organisasi PPK;
(2) data penunjang berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, antara lain data dasar, standar teknis, studi-studi terdahulu yang pernah dilaksanakan, dan peraturan perundang~undangan yang harus digunakan;
(3) tujuan dan ruang lingkup pekerjaan yang memberikan gambaran mengenai tujuan yang ingin dicapai, keluaran yang akan dihasilkan, keterkaitan antara suatu  keluaran dengan keluaran lain, peralatan dan material yang disediakan oleh PPK serta peralatan dan material yang harus disediakan oleh Penyedia, lingkup kewenangan yang dilimpahkan kepada Penyedia, perkiraan jangka waktu penyelesaian pekerjaan jasa konsultansi, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang harus disediakan oleh Penyedia, perkiraan keseluruhan tenaga ahli/tenaga pendukung yang
diperlukan (jumlah person-months) dan jadwal setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan. Khusus untuk pengadaan jasa konsultansi dengan evaluasi pagu anggaran, jumlah
tenaga ahli tidak dicantumkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
(4) jenis dan jumlah laporan yang disyaratkan (antara lain laporan pendahuluan, laporan bulanan, laporan antara dan laporan akhir);
(5) ketentuan bahwa kegiatan jasa konsultansi harus dilaksanakan di Indonesia, kecuali untuk kegiatan tertentu yang belum mampu dilaksanakan di Indonesia;
(6) hal-hal lain seperti fasilitas yang disediakan oleh PPK untuk membantu kelancaran tugas Penyedia, persyaratan kerjasama dengan Penyedia lain (apabila diperlukan), dan pedoman tentang pengumpulan data lapangan.

Kanban

Kanban adalah istilah dari bahasa Jepang merupakan Catatan Visual biasanya berupa kartu yang digunakan sebagai tanda bagi satu bagian untuk memproduksi output atau mentransfer material ke bagian yang lain, tidak boleh ada material yang dikirimkan atau dipindahkan tanpa ada kartu kanban ini,  kanban digunakan untuk mengendalikan aliran material melalui sistem JIT (Just In Time).

JIT (Just In Time)

JIT (Just In Time) adalah suatu konsep sistem produksi tepat waktu yang dikembangkan pertama kali oleh Toyota Motor Corporation, yaitu memproduksi produk yang dibutuhkan, pada saat dibutuhkan oleh pelanggan, dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, pada tingkat kualitas yang prima, pada setiap tahap proses produksi dengan cara yang paling ekonomis dan efisien melalui eliminasi pemborosan dan perbaikan proses terus menerus.

Jasa Lainnya

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware)   dalam  suatu  sistem  tata  kelola yang telah dikenal luas di  dunia  usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau  segala pekerjaan   dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan   Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
Pengadaan Jasa Lainnya  meliputi, namun tidak terbatas pada:
a.   jasa boga (catering service);
b.   jasa layanan kebersihan (cleaning service);
c. jasa penyedia tenaga kerja;
d.   jasa asuransi, perbankan dan keuangan;
e. jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan kependudukan;
f.   jasa penerangan, iklan/reklame, film, dan pemotretan;
g. jasa pencetakan dan penjilidan;
h.   jasa pemeliharaan/perbaikan;
i.   jasa  pembersihan,  pengendalian hama  (pest  control), dan fumigasi;
j. jasa  pengepakan,  pengangkutan,  pengurusan,  dan penyampaian barang;
k.   jasa penjahitan/konveksi;
l.   jasa impor/ekspor;
m. jasa penulisan dan penerjemahan;
n.   jasa penyewaan;
o. jasa penyelaman;
p.   jasa akomodasi;
q. jasa angkutan penumpang;
r.   jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan;
s.   jasa penyelenggaraan acara (event organizer);
t.   jasa pengamanan;
u.   jasa layanan internet;
v. jasa pos dan telekomunikasi;
w. jasa pengelolaan aset;
x. jasa  pekerjaan  survei yang tidak  membutuhkan telaahan tenaga ahli

Jasa Konsultansi

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
Pengadaan Jasa  Konsultansi meliputi, namun  tidak terbatas pada:
a. jasa rekayasa (engineering);
b. jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk  Pekerjaan Konstruksi;
c. jasa perencanaan (planning), perancangan (design), dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan selain Pekerjaan Konstruksi, seperti  transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup, kedirgantaraan, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pertambangan, dan energi;
d. jasa  keahlian  profesi, seperti jasa  penasehatan,  jasa penilaian, jasa  pendampingan, bantuan  teknis, konsultan manajemen, dan konsultan hukum;
e. Pekerjaan survei yang membutuhkan  telaahan Tenaga Ahli