Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Thursday, May 25, 2017

KPK Terus Telusuri Aliran Dana Proyek Pengadaan Al Quran

Mantan anggota DPR RI periode 2009-2014, Nurul Iman Mustofa, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kitab suci Al Quran di Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama tahun 2011-2012 dan pengadaan laboratorium komputer MTS.

Pemeriksaan berlangsung di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/5/2017)

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, KPK menggali keterangan dari Nurul Iman Mustofa soal dugaan adanya aliran dana ke pihak lain dari kasus pengadaan Al Quran tersebut.

Pengadaaan Tanah untuk Kepentingan Umum Diserahkan ke Satker

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui Bagian Administrasi Kewilayahan, Rabu (24/05) melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum pertanahan,implementasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Rokan Hulu.

Pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum pertanahan yang dilangsungkan di salah satu hotel di Kota Pasir Pengaraian, terlihat para nara sumber dihadiri dari Badan Pertanahan Provinsi Riau. Sementara peserta berasal dari pegawai dari masing-masing satuan kerja (Satker) dilingkungan Pemda Rokan Hulu dan Polres Rokan Hulu.

Sosialisasi E-Katalog LKPP - ayooklik di Pontianak

 Inilah suasana sejumlah perwakilan instansi Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Provinsi Kalbar menghadiri Sosialisasi E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) yang digelar PT Airmas Perkasa (ayooklik.com) di ruang Kalimantan Ballroom Hotel Aston, Jalan Gajahmada 21, Pontianak, Selasa (23/5/2017).

Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa LKPP, Rr Ajeng Kusharyeni Pratiwi mengungkapkan dalam kegiatan ini, pihaknya mensosialisasikan tentang E-Katalog dan E-Purchasing, yang merupakan salah satu metode pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah.

Aplikasi E-Kontrak Dikenalkan ke Pegawai Pemkot Tangerang

Sistem E-Procurement merupakan produk baru dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Sistem tersebut memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum dan pra-kualifikasi serta sourcing secara elektronik dengan menggunakan modul berbasis website.

Penggunaan E-Procurement secara signifikan akan meningkatkan kinerja dan efektifitas serta efisiensi, bahkan transparansi dan akuntabilitas.

Wakil Walikota Tangerang, Sachrudin mengemukakan, segala aktivitas dalam pemerintah, baik Pemerintah Pusat, kabupaten, kota, provinsi, tak lepas dari urusan pengadaan barang dan jasa. Tak terkecuali di Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. Oleh karena itu, segala aktivitas dalam pengadaan barang dan jasa, harus terus didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang profesional dan kompeten sehingga akan turut memberikan dampak pada peningkatan kinerja, efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas disetiap pelaksanaannya.

Wednesday, May 3, 2017

Kasus Pengadaan Bibit Kedelai Fiktif, Kepala UPTD Pertanian Tambora Jadi Tersangka

Mapolres Bima menetapkan oknum N sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan bantuan bibit kedelai tahun 2015 lalu. Oknum kepala UPTD Pertanian dan Perkebunan Kecamatan Tambora ini ditetapkan tersangka setelah dokumen BAP dinyatakan lengkap dan rampung.

Kapolres Bima Kabupaten melalui Kanit Tipikor Ipda Kadek Sumerta menjelaskan pihaknya sudah melakukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), kasus GPPTT Kedelai di Kecamatan Tambora tahun 2015.

Perpres tentang Penyelenggaraan Asian Games 2018

Dengan pertimbangan untuk menjamin kelancaran, ketertiban, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola dalam penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018. Atas dasar pertimbangan itu, pada 18 April 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Asian Games Tahun 2018.

Menurut Perpres ini, pendanaan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan dana penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sunday, April 23, 2017

ULP/POKJA Menjadi Ujung Tombak Pembangunan Infrastruktur PUPR

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menjadi simpul penting dalam penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Oleh karenanya profesionalitas anggota ULP/Pokja PBJ perlu terus ditingkatkan, di samping penguatan kelembagaan.
Hal itu disampaikan Basuki dalam Rapat Koordinasi ULP dan POKJA di lingkungan Kementerian PUPR yang mengusung tema “Modernisasi Pengadaan Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur," di Jakarta, Kamis (20/4).

Takut Terjerat Hukum, ASN Ogah Jadi Pejabat Pengadaan Barjas

Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta jangan takut menjadi pejabat pengadaan atau menjadi panitia pengadaan barang dan jasa (barjas).

“Saat ini, banyak ASN yang enggan jadi panitia maupun pejabat pengadaan barang dan jasa. Keengganan ini disebabkan sanksi hukum yang cukup berat jika seorang pejabat atau panitia pengadaan tidak bekerja sesuai aturan hukum yang ada,” kata Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha (TU) Kantor WIlayah (Kanwil) Kementerian Agama Sumatera Utara (Kemenagsu), Muhammad David Saragih di acara Diseminasi Perlindungan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) di Hotel Garuda Plaza Medan, Kamis (20/4) kemarin.

Dia menegaskan, ASN yang menjadi pejabat pengadaan barang sebaiknya mempedomani peraturan dan hukum yang ada, terutama Peraturan Presiden (Perpres) No.70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Jika mempedomani aturan itu, maka mudah-mudahan tidak akan ada masalah,” ungkapnya. (sor

Wednesday, April 19, 2017

Perpres. Asian Games 2018

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden tentang penyelenggaraan Asian Games 2018.

"Perpres penyelenggaraan Asian Games 2018 sudah saya tandatangani. Hari ini diundang-undangkan," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo menambahkan, Perpres menitikberatkan pada dua hal.

Poin pertama, pemerintah resmi menyerahkan penyelenggaraan Asian Games 2018 kepada Inasgoc. Kedua, soal pembiayaan perhelatan olahraga se-benua Asia tersebut.

"Pembiayaannya sebagian dari APBN, sebagian cari sendiri, sponsorship, ticketing dan sebagainya. Tapi ketika dia dibelanjakan, tetap harus akuntabel," ujar Agus.

Sumbangan Rp 300 miliar

Soal pembiayaan, Agus menambahkan, ada pihak swasta yang sudah bersedia menyumbang dana dalam jumlah besar untuk penyelenggaraan Asian Games 2018.

"Sponsornya sih belum. Tapi sudah ada yang bersedia untuk menyumbang Rp 300 miliar seperti yang tadi (dalam rapat) dibilang Pak Erick Tohir. Itu dalam negeri loh. Belum yang internasional," ujar Agus.

Agus enggan mengungkap siapa penyumbang yang dimaksudkan.

http://nasional.kompas.com/read/2017/04/18/20271861/perpres.asian.games.2018.diteken.ada.donatur.yang.siapkan.rp.300.miliar

Saturday, April 15, 2017

PENGADAAN ALKES di Kemenkes: Kejagung Periksa Vendor

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa vendor pengadaan barang dan jasa terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat dan bahan HIV dan IMS Tahun Anggaran 2015 di Kementerian Kesehatan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung M. Rum mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan korupsi yang diduga merugikan negara miliaran rupiah.

Friday, April 14, 2017

Saksi dari LKPP akan segera dihadirkan di sidang e-ktp

Siapa ya kira kira saksi dari LKPP, biasanya sih pa Setyabudhi Arijanta, siap siap ya pak bersaksi kembali :)
Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan saksi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dalam sidang perkara korupsi e-KTP, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (17/4). Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Irene Putrie, di Jakarta, Kamis (13/4), mengatakan, saksi dari LKPP itu dihadirkan untuk mendalami soal penyelewengan dalam pengadaan proyek e-KTP di Kemendagri.

Pengumuman Pengadaan Valve Tabung LPG 3 Kg dan LPG 12 Kg

Kalau di Pertamina namanya fungsi pengadaan.
PENGUMUMAN PELELANGAN
No. Um-022/F20530/2017-S0
PT PERTAMINA (PERSERO) Direktorat Pemasaran bermaksud mengadakan 2 (dua) Pelelangan untuk:
1.    Pengadaan Valve Tabung LPG 3 Kg Single Spindle
2.    Pengadaan Valve Tabung LPG 12 Kg Double Spindle Tahun 2017
Masing-masing pelaksanaan Pelelangan ini didahului dengan tahapan prakualifikasi bagi para peserta yang mendaftar. Persyaratan umum bagi penyedia barang/jasa yang mendaftar adalah sebagai berikut:
Penyedia barang/jasa adalah peserta tunggal, dengan kualifikasi Perusahaan Besar / B (Kekayaan Bersih atau Ekuitas diatas Rp.10 Miliar)

Agus Rahardjo pernah bahas e-ktp, namun usulannya ditolak

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo disebut pernah mengikuti rapat pembahasan proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Saat itu Agus masih menjabat sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Hal ini diungkapkan sekretaris panitia pengadaan proyek e-KTP Pringgo Hadi Tjahjono saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (13/4).
"Dari rapat itu, LKPP menyarankan agar penggarapan sembilan lingkup pekerjaan dalam proyek e-KTP tidak digabungkan," ujar Pringgo. 

Wednesday, April 12, 2017

Kasus pengadaan bibit di toraja utara

Kejari Makale kembali menetapkan satu tersangka proyek pengadaan bibit Toraja Utara.
Dia adalah PNS berinisial RA, mantan Bendahara Umum Badan Ketahanan Pangan Toraja Utara.
"RA kami tetapkan menjadi tersangka setelah terbukti ikut melakukan tindakan korupsi berjamaah senilai Rp 1,4 miliar," kata Kasi Intelijen Kejari Tana Toraja Amri Kurniawan kepada Tribuntoraja.com, Rabu (12/4/2017) siang.

Tingkatkan TKDN kemenperin minta pengadaan barang/jasa transoaran

Salah satu penghambat tercapainya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) saat ini dikarenakan adanya perencanaan yang tidak transparan. Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan selama ini para pengusaha banyak yang melakukan pengadaan tidak transparan sehingga kebutuhan banyak bergantung pada Impor.
Putu menjelaskan, selama ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sudah banyak mengeluarkan peraturan terkait TKDN. Namun, memang ia mengakui bahwa implementasi di lapangan atas target TKDN ini tak banyak. 

BLP Gelar Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Lelang Pengadaan (BLP) Sekretariat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, menggelar sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait  pengadaan barang dan jasa milik pemerintah. Pelaksanaannya, di aula lantai III Kantor Bupati Panango yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Iskandar Kamaru SPt, Selasa (11/4/2017).
Turut serta hadir dalam pembukaan tersebut, Sekretaris Kabupaten Drs Indra Damopolii ME, para Asisten dan staf ahli, dengan pemateri langsung dari LKPP RI Mohamad Andika Rangga Lazuardi, SE. Sementara itu, peserta sosialisasi menghadirkan PPK, PPTK, Bendahara di masing-masing instansi, lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Mbiz fokus di e-katalog lkpp

Mbiz, platform yang bertujuan menyediakan solusi pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi berbasis web memfokuskan kalangan perusahaan (B2B) dan institusi-institusi pemerintahan (B2G) sebagai target marketnya.
Mbiz didirkan pada Juli 2015 dan diperkenalkan pada masyarakat sejak Februari 2016 dan telah berkembang menjadi penyedia layanan digital e-commerce dan e-procurement untuk skala B2B dan B2G di Indonesia.

Tuesday, April 11, 2017

Kongkalingkong e-ktp : Di jalan Fatmawati mereka bertemu

Jaksa penuntut umum Irene Putri menyatakan akan menyelidiki pertemuan di kawasan Jalan Fatmawati untuk mengungkap pengaturan tender proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Ia yakin, menggali keterangan dari para saksi yang ikut dalam pertemuan tersebut akan mengungkap keterlibatan pengusaha Andi Agustinus serta sejumlah orang lainnya dalam kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. “Kami akan memanggil lagi tim Fatmawati dan pelaksana teknis lainnya dalam sidang berikutnya,” kata Irene di gedung Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin 10 April 2017.

e-ktp: Akibat dari mengabaikan rekomendasi LKPP

Terdakwa perkara korupsi e-KTP Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) disebut mengabaikan saran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan tetap menggabungkan sembilan pekerjaan pengadaan e-KTP. PNS Kemendagri menyebut penggabungan dilakukan untuk mempermudah evaluasi pengadaan. 
"Masalah saat rapat kenapa proyek e-KTP tidak dipecah sembilan hal, nanti sulit disinkronkan. Sembilan program bisa bekerja sendiri tapi evaluasi program tidak bisa," ujar PNS Kemendagri FX Garmaya Sabarling saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2017).

Monday, April 10, 2017

Belanja alsinta melalui e-katalog

Belanja cepat melalui e-katalog.
Pemerintah saat ini terus meningkatkan distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi para petani di Indonesia. Hal ini dilakukan agar produksi pertanian semakin meningkat sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.
Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, distribusi alsintan ini secara langsung diberikan oleh pemerintah kepada para petani. Hal ini dilakukan mengingat lamanya waktu yang dibutuhkan untuk distribusi apabila sebelumnya dilakukan tender terlebih dahulu.