Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Saturday, September 22, 2018

Pemda Tolikara dan LKPP gelar bimtek sertifikasi pengadaan

Karubaga, Jubi – Pemerintah Kabupaten Tolikara bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa menggelar Bimtek Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa bagi ASN setempat di Aula GIDI Karubaga, 17-19 September 2018.

Bimtek tersebut terselenggara atas dasar Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan terakhir telah diubah lagi dengan Perpres No. 16 Tahun 2018.

Sekda Tolikara Drs. Panus Kogoya, yang membacakan sambutan Bupati Usman G. Wanimbo, mengingatkan Pengguna Anggaran (PA/KPA), Penjabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia/Penjabat pengadaan barang dan jasa, dan Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus bersertifikasi. Sertifikasi itu menjadi tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi.

“Sertifikasi itu merupakan salah satu persyaratan seseorang untuk menjadi pengguna atau kuasa pengguna barang dan jasa atau panitia dan penjabat pengadaan,” kata Sekda di Karubaga.

Peserta Bimtek diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Dengan kemampuan itu, instansi yang bersangkutan juga diharapkan dapat melayani masyarakat dengan menunjunjung prinsip-prinsip persaingan yang sehat, transparan, dan adil.

“Saya berharap, saudara-saudara dapat melaksankan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika, dalam menyusun, mempersiapkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku,” pesannya.

Tahun 2017, Sekretariat Kabupaten Tolikara bagian layanan pengadaan melaksanakan kegiatan serupa dengan jumlah 62 peserta. Namun, hanya 5 orang yang lulus ujian. Melihat perbedaan yang jauh itu, Sekda pun menaruh harapan besar agar jumlah peserta yang lulus ujian bertambah.

Ketua Panitia Bimtek Jackson Djohan mengatakan Bimtek tahun ini diikuti 70 peserta dari ASN lingkungan Pemkab Tolikara. Sementara pemateri didatangkan dari LPMP Papua sebanyak 4 orang. 

http://www.tabloidjubi.com/artikel-19648-pemda-tolikara-dan-lkpp-jakarta-gelar-bimtek-sertifikasi-pengadaan-barangjasa.html

Thursday, September 20, 2018

Tren bagi bagi proyek di akhir tahun

http://netizen.media/2018/09/20/jaksa-bidik-trend-bagi-bagi-proyek-di-akhir-tahun/

Kejaksan Negeri (Kejari) Pontianak tidak hanya memantau atau mengawasi, namun juga membidik trend di akhir tahun anggaran, yakni bagi-bagi proyek APBD.

“Mendekati akhir tahun ini, trend yang sudah-sudah, banyak pekerjaan yang ditenderkan,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pontianak, Juliantoro kepada NETIZEN.media, Kamis (20/09/2018).

Menurut Juliantoro, banyaknya tender ini, merupakan salah satu bukti bahwa serapan anggaran tahun berjalan sudah maksimal. 




“Jika pekerjaan fisik, tentu kita patut mempertanyaan mengenai sisa waktu tahun anggaran yang ada. Apakah pengerjaan diburu waktu atau tidak,” kata Juliantoro.

Kemudian, lanjut dia, dilihat pula progres atau kemajuan dari pengerjaan tersebut, apakah sesuai dengan ketentuan dalam perencanaannya atau tidak. “Spek fisiknya, juga harus dilihat,” jelas Juliantoro.

Dari pengalamannya sebagai Penyidik di Kejaksaan, Juliantoro mengetahui betul, banyak pencairan anggaran di akhir tahun tidak sesuai progres riil pengerjaannya.

Dalih atau modusnya, ungkap dia, karena mau tutup tahun anggaran. “Seperti yang saya katakan tadi, supaya nampak serapan anggarannya maksimal,” terang Juliantoro.

Maka dari itu, di akhir tahun seperti ini, Kejari memonitor atau mengawasi tender-tender yang dilaksanakan. Baik pembangunan fisik maupun pengadaan barang dan jasa.

 “Proyek yang melalui lelang atau Penunjukan Langsung (PL), kita pantau. Hal ini kita lakukan agar tidak ada penyimpangan. Bila menyimpang, tentu akan diselidiki,” pungkas Juliantoro.

Wednesday, September 19, 2018

Mematuhi prinsip pengadaan dalam kasus Roy Suryo

https://m.kumparan.com/hifdzil-alim/mematuhi-prinsip-pengadaan-1537244828105105776

Kasus pembelian serta pengembalian barang di tubuh Kementerian Pemuda dan Olahraga mencuat ke publik. Hal tersebut bermula dari Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, bernomor 5.2.3/SET.BIII/V/2018 tanggal 1 Mei 2018 perihal Pengembalian Barang Milik Negara (BMN) yang ditujukan kepada Roy Suryo (Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga).


Surat yang sudah menyebar ke masyarakat itu pada intinya berisi permintaan Kemenpora ke Roy Suryo agar mengembalikan 3.226 unit Barang Milik Negara yang diduga masih berada di tangannya.


Alasan Kemenpora adalah terhadap barang-barang tersebut akan dilaksanakan inventarisasi sehingga pengelolaan BMN di Kemenpora memenuhi akuntabilitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Tak hanya tentang pengembalian BMN, hal lain yang juga jadi polemik adalah—seperti diberitakan oleh kumparan, Catutan si Roy, 17 September 2018 9:15 WIB— adanya laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2014 yang mengutip penjelasan dari Kasubag Pengadaan yang menyatakan:


“...pengadaan peralatan untuk RS dibuat dengan cara reimburse yang kemudian ditagihkan ke Bagian Perlengkapan, selanjutnya dibuat seolah-olah menggunakan mekanisme penunjukan langsung.” Roy Suryo—melalui juru bicaranya—menolak laporan ini.


Polemik antara Kemenpora—yang didukung laporan BPK—dan Roy Suryo membuka (lagi) asumsi atas tidak beresnya pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Kementerian. Sudah menjadi fakta, kasus PBJ ini dalam beberapa perkara akan mengarah ke tuduhan tindak pidana korupsi.


Laporan Tahunan KPK pada 2016 menginformasikan bahwa dari 99 modus korupsi yang kerap dipakai oleh pelaku korupsi, modus PBJ menempati peringkat kedua terbanyak (14 kali). Peringkat pertama ditempati modus penyuapan (79 kali).


Persoalannya adalah meski sudah banyak kasus korupsi yang menjerat pelaku dari lingkungan eksekutif, kenapa korupsi PBJ seperti berulang lagi dan lagi? Kemungkinan pertama adalah minimnya tingkat kepatuhan pejabat negara terhadap prinsip PBJ.


Dalam aturan PBJ, Perpres No. 16 Tahun 2018, setiap pengadaan barang/jasa pemerintah wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Prinsip ini tidak berubah dari peraturan PBJ yang lama, yakni Perpres No. 54 Tahun 2010.


Prinsip pengadaan sangat penting dipatuhi. Pertama, karena prinsip tersebut menjadi batasan atas penilaian terhadap pelaksanaan pengadaan. Sebuah pengadaan yang tak akuntabel, misalnya, akan dapat menimbulkan sangkaan-sangkaan pelanggaran hukum.


Kedua, dicederainya prinsip pengadaan akan merugikan pelaksana pengadaan sendiri. Sebab, pelaksana akan susah memberikan penjelasan kepada auditor tentang kenapa dalam situasi yang umum harus memecah pengadaan dalam item-item yang kecil? Atau sangkaan seperti kenapa dibeli peralatan yang tidak atau kurang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi/lembaga?


Sangkaan demikian tidak akan muncul jika pelaksana pengadaan membuat terlebih dahulu daftar kebutuhan dan sudah melalui filter kebutuhan dari masing-masing instansi/atau lembaga.


Kemungkinan kedua berulangnya korupsi di PBJ adalah sifat serakah (greedy) dari pelaksana pengadaan. Korupsi karena kebutuhan (corruption by needs) mungkin bisa dicegah dengan menerapkan penghargaan dan hukuman (rewards and punishments) atau insentif dan disinsentif (stick and carrot). Namun, tidak halnya untuk korupsi karena keserakahan (corruption by greeds). Korupsi jenis ini sangat sulit diberantas.


Pelaku korupsi karena keserakahan tak akan merasa cukup atas apa yang dimilikinya sehingga berusaha untuk mendapatkan lebih banyak lagi dengan jalan melawan hukum.

- -

Pelaku korupsi karena keserakahan tak akan merasa cukup atas apa yang dimilikinya sehingga berusaha untuk mendapatkan lebih banyak lagi dengan jalan melawan hukum. Keserakahan sering dipicu oleh gaya hidup, lingkungan pertemanan, gengsi jabatan, dan sifat meng-Aku-kan diri.


Cara melawan hukum untuk menambah pundi hartanya atau memuaskan syahwat—yang tak pernah terpuaskan—itu adalah dengan memanipulasi aturan. Seakan-akan proses pengadaannya legal, tetapi sejatinya ilegal.


Korupsi karena keserakahan semakin menjadi benalu apalagi ketika ditopang dengan aji mumpung. Mumpung punya jabatan, maka membuat aturan atau memerintahkan saja anak buahnya untuk menyediakan fasilitas pribadi dari anggaran-anggaran yang sudah ditetapkan dalam pagu instansi/lembaga.


Apakah mengadakan sarana pendukung untuk pelaksanaan kewenangan tidak boleh? Boleh saja. Sepanjang sesuai dengan aturan umum dan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Itulah kenapa pada posisi demikian, korupsi karena keserakahan sering tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas pengadaan.


Belajar dari kasus korupsi PBJ di instansi/lembaga, penting kiranya dipatrikan lagi prinsip-prinsip pengadaan dalam setiap PBJ. Tahapan awal dari penerapan prinsip pengadaan adalah dengan memastikan perencanaan pengadaan yang dapat dipotret oleh semua pihak.


Tidak mengadakan pengadaan dengan “diam-diam”. Semua harus ditaruh di atas meja, bukan di bawah meja. Jika tahapan awal ini dipenuhi, setidaknya 50 persen proses pengadaan tersebut kemungkinan besar akan menjadi bersih dari lumut-lumut korupsi.


*Hifdzil Alim, Ketua LPBH PWNU DIY; Pegiat Antikorupsi


Mark up pengadaan mobil penyapu jalan pare pare

http://makassar.tribunnews.com/2018/09/17/telusuri-mark-up-pengadaan-mobil-penyapu-jalan-parepare-penyidik-bandingkan-dengan-makassar

Kasus dugaan korupsi penyapu jalan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Parepare (sekarang Dinas Lingkungan Hidup Daerah membawahi bidang kebersihan) terus didalami Kepolisian Resort (Polres) Parepare.
Kepala Unit (Kanit) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Parepare, Ipda Sukri Abdullah menuturkan, saat ini tengah dilakukan pendalaman.
"Kita tengah melakukan mencarikan perbandingan harga di daerah lain yakni Makassar dan Bulukumba terkait pengadaan penyapu jalan ini,"jelas dia, Senin (17/9/2018).

Ia mengatakan, harga dari daerah lain nantinya yang akan menjadi perbandingan dalam menyelidiki dugaan mark up kasus pengadaan penyapu jalan Parepare melalui APBD 2016 lalu.
Satu unit mobil penyapu jalan dibeli Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Parepare dilakukan melalui e-catalog senilai Rp 2,7 miliar, sedangkan Makassar membeli tiga unit seharga Rp 4,7 miliar atau hanya berkisar Rp 1,5 hingga 1,6 miliar per 

Ketua DPRK Aceh Barat tolak pengadaan mobil

http://aceh.tribunnews.com/2018/09/18/ketua-dprk-tolak-pengadaan-mobil

Ketua DPRK Aceh Barat Ramli SE menyatakan menolak pengadaan mobil baru yang diusul eksekutif dengan nilai mencapai Rp 6 miliar lebih. Hal itu dikatakan Ketua DPRK Ramli SE secara terbuka dalam sidang perdana pembahasan KUA-PPAS APBK-P 2018 di lantai II Gedung Dewan, Senin (17/9).
Draf KUA-PPAS APBKP 2018 awalnya diserahkan dalam sidang pembukaan paripurna di gedung dewan pada Senin pagi. Sidang paripurna dipimpin dua wakil DPRK Usman dan Samsi Barmi dihadiri Sekda Adonis dan pejabat di lingkup Pemkab setempat. Setelah sidang pembukaan dilanjutkan pembahasan yang dipimpin Ketua DPRK Ramli SE dihadiri Usman dan Samsi Barmi, tim anggaran DPRK serta tim anggaran Pemkab diketuai Sekda Adonis.
Sidang berlangsung alot karena dana yang dianggarkan untuk mobil bupati Rp 1,7 miliar, mobil Wabup Rp 600 juta dan mobil Sekda Rp 450 juta. Ketua DPRK Ramli SE mempertanyakan terhadap mobil bupati yang lama jenis Fortune yang dinilai masih layak digunakan oleh bupati, tetapi tidak digunakan. Selain itu ia juga mempertanyakan keberadaan 12 mobil yang ditarik dari anggota dewan.

“Sebaiknya dana pengadaan mobil tahun pertama bupati bertugas dicoret atau dialihkan. Saat ini ada 10 warga yang tanahnya terkena poyek RS regional yang butuh ganti rugi. Kenapa tidak itu dulu dianggarkan,” kata Ramli SE. Ketua DPRK Aceh Barat menambahkan terhadap banyak pihak yang menyorot terhadap pengadaan mobil dinas baru bupati, Wabup dan Sekda direspons positif oleh Wabup Banta Puteh Syam.
“Pak Wabup telepon DPRK bahwa mobil untuk Wabup dicoret saja. Ini patut diapresiasi,” katanya. Menurut Ramli SE, tanggapan Wabup itu karena mobil dinas jenis Fortune yang digunakan Wabup hampir setahun masih bagus dan layak. Selain itu, diharapkan dalam pengadaan mobil baru tahun 2018 jangan ada kesan bahwa pada akhir masa jabatan, mobil tersebut bisa didum atau dimiliki pejabat setelah tak lagi menjabat.
“Mobil digunakan bupati lama dan Wabup lama masih sangat layak sekali digunakan,” katanya. Selain ketua DPRK, penolakan terhadap usulan pembelian mobil baru bagi pejabat tersebut juga disuarakan anggota DPRK lain Ilyas Yusuf. Sedangkan anggota Badan Anggaran (Banggar) lain lebih banyak diam. Turut hadir dalam sidang itu Sekda, Kepala Bappeda Said Fauzi, Asisten II Marhaban dan Asisten III Edy Juanda.

Sementara itu sidang perdana pembahasan KUA PPAS 2018, Senin kemarin kembali ditunda ke Selasa (18/9) hari ini. Sejumlah anggota meminta draf yang diusulkan eksekutif mengutamakan untuk kebutuhan yang mendesak.

Sekda Aceh Barat Adonis menyatakan pengadaan mobil baru untuk bupati dan wakil bupati karena mobil lama sudah 5 tahun lebih dipakai. “Maka butuh kendaraan operasional yang bagus ketika dioperasikan,” kata Adonis.(

Pengadaan lebih mudah dengan ekatalog

https://bengkuluekspress.com/pengadaan-barang-lebih-mudah/

Bertempat di Balai Pertemuan Ratu Samban Arga Makmur, Senin (17/9), Bupati Kabupaten Bengkulu Utara yang diwakili oleh Asisten III Ir Untung Parmono MSi membuka kegiatan Sosialisasi Pelatihan Teknis E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Kegiatan tersebut diikuti 158 peserta yang merupakan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antara lain Kasubag atau Kasi Perencanaan, admin SIRUP dan pejabat pengadaan. Kepala Bagian Fasilitasi Layanan Barang dan Jasa (FLBJ) Setdakab Bengkulu Utara, Yulman SPd MPd ketika ditemui Bengkulu Ekspress mengatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (BU) saat ini mendapatkan kemudahan dalam pengadaan barang, karena untuk belanja saat ini tinggal melakukan pemesanan via online atau e-Katalog. Karena Pemkab Bengkulu Utara sudah bekerjasama dengan PT Air Mas Berkatindo Teknologi (Ayooklik.com) sebagai wadah dalam pengadaan barang dan jasa secara online terkait penyampaian tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik. “Dengan adanya e-katalog dan belanja online ini justru mempersingkat waktu pembelian, karena pihak pengguna anggaran (PA) tidak perlu lagi harus membeli langsung ke toko. Melainkan bisa langsung menyampaikan pemesanan secara online melalui e-katalog,” katanya. Di sisi lain, Koordinator wilayah PT Air Mas Berkatindo Teknologi, Shaomi Jelita menuturkan, salah satu tujuan dalam pelaksanaan e-katalog tersebut diklaim menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terbuka (transparan) dan efisien. Tak hanya itu, melalui e-katalog, pembelian barang dan jasa juga bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini lebih memberi edukasi kepada instansi pemerintah bahwa belanja pemerintah dengan e-katalog tidak serumit diperkirakan. “Dengan e-katalog lebih cepat, tepat dan mudah jadi kita di sini sebagai satu diantara penyedia online shop LKPP berusaha memberikan edukasi yang sebaik mungkin dengan sistem sesuai yang diberlakukan LKPP,” ungkapnya.

Read More at: Pengadaan Barang Lebih Mudah | Terkini! Bengkulu Utara https://bengkuluekspress.com/pengadaan-barang-lebih-mudah/

Lowongan cpns LKPP 2018

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membuka lowongan CPNS 2018 sejumlah 65 formasi. Penerimaan CPNS di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini merupakan bagian dari seleksi nasional yang dilakukan secara serentak pada Rabu 19 September 2018.

Saat ini, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dipimpin oleh Kepala Agus Prabowo.

Secara keseluruhan pemerintah menerima 238.015 CPNS untuk penempatan di pemerintah pusat dan daerah. Rinciannya, 51.271 formasi untuk penempatan di 76 kementerian/lembaga dan 186.744 formasi di 525 instansi daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 65 formasi tersedia di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Tiga formasi prioritas adalah tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penerimaan, syarat, dan cara pendaftaran CPNS di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dapat dilihat pada situs web https://sscn.bkn.go.id.

Peserta yang lulus seleksi administrasi akan mengikuti tahapan selanjutnya yakni tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dijadwalkan pada minggu ketiga Oktober 2018.

Sementara pengumuman kelulusan bagi yang lulus tes seleksi SKD dan SKB akan diberikan pada minggu keempat November 2018. Selanjutnya, pemberkasan bagi CPNS 2018 akan dimulai pada bulan Desember 2018.

https://tirto.id/cpns-2018-lembaga-kebijakan-pengadaan-barang-jasa-pemerintah--lkpp--buka-65-formasi-cZ2R

Sunday, September 16, 2018

Pengadaan sapi 2017 ditetapkan tersangkanya

Kejaksaan Negeri (Kejari) Boroko, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Rabu (12/8) menetapkan BM alias Buyung, yang juga menjabat sebagai Sangadi (Kepala Desa) Padang, Kecamatan Bintauna sebagai tersangka (TSK) dalam kasus pengadaan Sapi Tahun 2017.


Kajari Boroko, Andi Suharlis melalui Kepala Seksi (Kasie) Intelijen Robertho Sohilait, kepada sejumlah awak media mengatakan, setelah hasil penyidikan pengadaan sapi dari anggaran Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp 300 juta, maka terbukti ada kerugian negara sebesar Rp 117 juta lebih. “Sehingga kejaksaan menetapkan tersangka kepada BM,” jelasnya.

Lanjutnya, surat penetapan tersangka dengan Nomor: B-403/R.1.19/FD.1/09/2018 tertanggal 6 September 2018 telah disampaikan kepada tersangka. “Dengan alat bukti yang cukup, kami mengambil kesimpulan untuk menetapkan BM sebagai tersangka atas pengadaan sapi induk yang di anggarkan melalui Dandes tahun 2017,” terangnya.

Ia juga menambahkan, proses pengadaan sapi induk tersebut tidak mengikuti aturan yang berlaku. “Selain kasus ini, kami juga menerima beberapa laporan masyarakat dan kami dari Kejari Bolmut akan menseriusi laporan tersebut jika memang ada bukti-bukti yang cukup. Kami tidak akan main-main dalam penanganannya,” aku Kasie Intel ini.

Selain telah menetapkan tersangka kepada Sangadi aktif desa Padang Kecamatan Bintauna,  pihaknya juga saat ini tengah menangani berbagai laporan masyarakat terkait penggunaan Dandes di sejumlah desa yang ada di Kabupaten Bolmu


https://boganinews.com/2018/09/kejari-boroko-tetapkan-tsk-pengadaan-sapi-tahun-2017/amp/

Sosialisasi jabatan fungsional pengadaan di Gowa

Sekretaris Kabupaten Gowa Muchlis membuka sosialisasi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa Pemkab Gowa di Hotel Gammara Makassar, Kamis (13/9/2018).

Muchlis mengatakan, tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Goverment) dan bersih (Clean Goverment) semakin besar.

Untuk itu aparat pemerintah diharapkan semakin profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Berkaitan dengan tuntutan tersebut, maka di bidang pengadaan barang/jasa telah dilahirkan kebijakan baru berupa Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa.


“Unit Layanan Pengadaan (ULP) diarahkan menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang akan bertransformasi menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa juga sekaligus menjadi sebagai pembina stakeholder,” kata Muchlis.

Dengan adanya perluasan peran maka UKPBJ harus berbentuk struktural, permanen dan mandiri. Di Gowa sendiri sudah berbentuk struktural namun yang menjadi tantangan adalah sumber daya manusia yang ahli di bidangnya.

“Melalui sosialisasi ini, diharapkan agar para peserta bisa menjadi perhatian terhadap hal ini,” Jelas Muchlis.


https://www.sulselsatu.com/2018/09/14/sulsel/gowatamapan/sekkab-gowa-buka-sosialisasi-pengadaan-barang-dan-jasa-di-makassar.html

pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.D dan Rolls-Royce P. L. C

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA), Soetikno Soedarjo, Rabu (12/9/2018).

Soetikno diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dalam kasus dugaan suap terkait dengan pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.D dan Rolls-Royce P. L. C pada PT. Garuda Indonesia Tbk.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik KPK terus mendalami terkait dengan peran Emirsyah dalam dalam kasus ini.

“Misalnya terkait dengan dugaan pengadaan mesin pesawat dan juga perawatan mesin pesawat di Garuda Indonesia tersebut,” kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Diketahui, Soetikno juga merupakan salah satu tersangka terkait kasus korupsi pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia.

Usai diperiksa penyidik KPK, Soetikno irit memberikan keterangan dan menjawab sejumlah pertanyaan dari awak media.

“Tanyakan saja sama penyidik ya,” kata Soetikno sembari bergegas meninggalkan gedung Merah Putih KPK.


Dalam kasus ini, Emirsyah diduga menerima suap dalam bentuk transfer uang dan aset yang nilainya diduga lebih dari 4 juta dollar AS, atau setara dengan Rp 52 miliar dari perusahaan asal Inggris Rolls-Royce.

Selain Emir, KPK juga menetapkan Soetikno Soedarjo sebagai tersangka.

Soetikno yang merupakan beneficial owner Connaught International Pte Ltd, diduga bertindak sebagai perantara suap.


KPK menduga suap tersebut terkait pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia pada periode 2005-2014.

Uang dan aset yang diberikan kepada Emir diduga diberikan Rolls-Royce agar perusahaan asal Inggris tersebut menjadi penyedia mesin bagi maskapai penerbangan pelat merah itu.


https://nasional.kompas.com/read/2018/09/12/20214251/periksa-soetikno-soedarjo-kpk-dalami-pengadaan-mesin-pesawat-garuda

korupsi pelebaran Jalan Nangka Depok 2018

Sekitar 15 jam, eks Sekretaris Daerah Depok Harry Prihanto menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi pelebaran Jalan Nangka di Mapolresta Depok. Harry dicecar 171 pertanyaan oleh penyidik. Hingga selesai pemeriksaan, Polresta Depok tak melakukan penahanan terhadapnya.

Harry datang memenuhi panggilan pemeriksaan pada Rabu 12 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB. Pada pukul 22.00 WIB, dia keluar dari ruang pemeriksaan. "Mengenai substansi (pemeriksaan) mungkin silahkan ditanya sama penyidik," kata Kuasa Hukum Harry, Bernhard Sibarani terkait 171 pertanyaan yang diajukan kepada kliennya. Bernhard memastikan Harry menjawab ratusan pertanyaan tersebut.

Mengenai peran kliennya dalam kasus yang disangkakan, Bernhard enggan menjawab. Dia kembali mempersilahkan pewarta meminta keterangan penyidik. Dalam pemeriksaan tersebut terkuak Harry mengajukan surat permohonan agar tak ditahan. ‎"Kami mengajukan permohonan minta tidak ditahan dan dari penyidik mengabulkan permohonan  dari kami," ucapnya.

Terkait kemungkinan mengajukan gugatan praperadilan untuk menggugurkan penetapan kliennya sebagai tersangka, Bernhard mengaku belum memikirkannya. ‎"Masih jauh itu, masih panjang itu," ujarnya. Dia menambahkan, Harry akhirnya bisa pulang tanpa mengalami upaya paksa berupa penahanan. Sementara itu, Harry hanya bungkam. Alih-alih ikut menjawab pertanyaan wartawan, dia bergegas pergi meninggalkan kuasa hukumnya. Hingga pemeriksaan rampung, tak ada keterangan yang diberikan penyidik.

Sebelumnya, mantan Sekretaris Daerah Kota Depok Harry Prihanto mangkir dalam pemeriksaan  kasus korupsi pelebaran Jalan Nangka di Mapolresta Depok di Jalan Margonda Raya, Rabu 5 Agustus 2018. Harry beralasan tak bisa menghadiri pemeriksaan karena tengah berkunjung ke Cirebon.


Minta penundaan pemeriksaan


Hal tersebut diungkapkan Kuasa Hukum Harry Prihanto,‎ Ahmar Ihsan Rangkuti saat mendatangi Mapolresta Depok, Rabu siang. Hari itu, Polresta Depok menjadwalkan pemeriksaan Harry sebagai tersangka. ‎"Kebetulan beliau ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan pada hari ini di luar kota, di daerah Cirebon, jadi, makanya kami hadir mewakili beliau untuk menyampaikan minta penundaan pemeriksaan," kata Ahmar saat itu. Dia meminta penyidik menjadwalkan kembali pemeriksaan pada pekan depan.

Harry dan eks Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka di perbatasan Kecamatan Cimanggis-Tapos. Mereka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pembebasan lahan tahun anggaran 2015 untuk pelebaran jalan dengan kerugian negara sekitar Rp 10 miliar. Korps Bhayangkara Depok  telah melakukan penyidikan sejak November 2017. Sekitar 80 saksi telah mintai keterangan serta penyitaan beberapa barang bukti.

‎Alat bukti penyidik didukung pula laporan penghitungan kerugian negara dari auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut Kapolresta Depok Kombes Pol Didik Sugiarto, dugaan korupsi itu mengemuka setelah adanya dua alokasi dana yang mengucur untuk proyek pelebaran jalan tersebut. ‎"Bahwa pengadaan tanah itu sesuai surat izin yang diberikan saudara NMI, awalnya itu dibebankan kepada pihak pengembang, fakta penyidikan yang kita temukan, ada anggaran APBD yang keluar untuk pengadaan lahan itu (tahun anggaran) 2015," ucap Didik.

http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/09/13/15-jam-diperiksa-sebagai-tersangka-korupsi-eks-sekda-harry-prihanto-tak

Sosialisasi perpres pengadaan di Bengkulu

Memberikan pemahaman dan dasar hukum melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa kepada seluruh ASN di setiap OPD Pemprov Bengkulu, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Bengkulu menggelar Sosialisasi Peraturan Lembaga (Perlem) Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 dan Perlem Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, di Ruang Pertemuan Gedung Serba Guna (GSG) Provinsi Bengkulu, Kamis (13/9/2018).
Staf Ahli Gubernur Bengkulu Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Ari Narsa JS mengatakan, dari sosialisasi yang menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Praktisi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Khalid Mustafa. Para peserta diharapkan memaknai secara luas dan mengikuti secara serius terkait Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
“Hal ini perlu dipahami, karena Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa memiliki perang penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk pelayanan publik dan pembangunan perekonomin nasional dan daerah,” terang Ari Narsa saat membacakan sambutan Gubernur Bengkulu.
Dijelaskan Kepala ULP Provinsi Bengkulu Juni Irawati, selain memberikan pemahaman dan dasar hukum kepada ASN selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di setiap OPD, dilaksanakannya sosialisasi ini, juga sebagai bentuk penyamaan persepsi atas tugas dan fungsi pengadaan barang/ jasa.  
Dibandingkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Perlem Nomor 7 Tahun 2018 dan Nomor 9 Tahun 2018 sebagai peraturan turunan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menurut Juni aturannya lebih spesifik dan detail.
“Didalam Perlem ini aturannya lebih simple dan detail. Jadi sebelum perencanaan, kita sudah melakukan identifikasi dan disinilah yang bisa membedakan apakah kebutuhan kita dalam pengadaan barang/ jasa itu berdasarkan keinginan atau kebutuhan,” jelasnya.
Tidak hanya mengatur proses perencanaan hingga serah terima barang, pada Perlem Nomor 7 dan 9 Tahun 2018 ini, peraturan petunjuk teknis (juknis) Pengadaan Barang/ Jasa lanjut Juni lebih mendetail, yaitu mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan hingga serah terima barang dengan sistem yang lebih baik.
Dikatakan Praktisi LKPP Khalid Mustafa, terdapat 3 kelompok orang yang rawan tersandung hukum dalam pengadaan barang/ jasa, yaitu kelompok orang-orang yang memang memiliki niat jahat dalam dirinya untuk menguasai uang negara, orang-orang yang tidak bisa menolak perintah atasan dan orang-orang yang tidak tahu bahwa dirinya itu salah.
“Jadi ketiga kelompok ini jangan sampai menjadi kepribadian para ASN yang bertugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa. Dalam setiap jabatan yang kita emban ada ilmu didalamnya, jadi kita harus belajar apapun itu terkait tugas dan fungsi kita,” ungkapnya saat menyampaikan pemaparan.
Sosialisasi (Perlem) Nomor 7 Tahun 2018 dan Nomor 9 Tahun 2018 dilaksanakan 13 hingga 14 September ini diikuti 300 ASN yang merupakan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa dari setiap OPD Pemprov Bengkulu dan Kabupaten-Kota. Dalam kesempatan ini, juga tampak hadir Kepala Biro Umum Humas dan Protokol Setda Provinsi Bengkulu Yusni Syarkowi serta beberapa Kepala OPD teknis. 

https://www.bengkulutoday.com/sosialisasi-ini-perkuat-pemahaman-dan-kompetensi-pejabat-pengadaan-barang-dan-jasa

Pemkab Siduarjo memakai konsep KPBU

Pembangunan gedung terpadu Pemkab Sidoarjo dapat dibangun tanpa menggunakan dana APBD Kabupaten Sidoarjo. Konsepnya menggunakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Konsep tersebut mendapat dukungan pihak Toyo University Jepang. Direktur Asia Public Private Partnership (PPP) Toyo University, Prof. Sam Tabuchi datang menemui Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum di pendopo Delta Wibawa, Rabu, (12/9/2018).

Prof. Sam Tabuchi yang datang bersama beberapa mahasiswanya juga memaparkan skema tersebut. Ia katakan skema tersebut telah diterapkan Negara-negara di dunia. Skema KPBU cocok diterapkan di negara berkembang. Seperti yang akan diterapkan oleh salah satu daerah di Indonesia yakni Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Prof Sam Tabuchi katakan pihaknya akan membantu Kabupaten Sidoarjo melanjutkan skema tersebut. Toyo University akan memberikan kajian-kajian tentang keuntungan menerapkan skema KPBU.

"Universitas Toyo ini bekerja keras supaya salah satu pemerintah daerah yang ada di Indonesia ini akan menerapkan sistem KPBU yang sudah umum di terapkan dunia-dunia internasional,"ucap Prof Sam Tabuchi melalui penterjemahnya.

Ia melanjutkan pelaksanaan skema KPBU dikerjakan JICA (Japan International Cooperation Agency). JICA merupakan institusi bantuan luar negeri Pemerintah Jepang. JICA akan membantu membangun proyek gedung dengan skema KPBU bila terlaksana.

"Skema KPBU itu prinsipnya tanpa mengeluarkan dana dari APBD bisa membuat infrastruktur atau bangunan dengan memanfaatkan dana swasta," ucapnya.

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah menyambut baik dukungan pihak Toyo University. Dihadapan Prof Sam Tabuchi ia jelaskan bahwa pembangunan gedung terpadu masih terkendala ijin DPRD Sidoarjo.

Begitu pula dengan pembangunan rumah sakit wilayah Barat yang menggunakan skema KPBU. Anggota DPRD Sidoarjo belum memberikan ijin terkait rencana tersebut meski telah dijelaskannya.

Bahkan ia katakan Ketua DPRD Sidoarjo pernah diajaknya langsung ke Negara Jepang untuk mengetahui secara jelas penerapan skema tersebut.

Saiful llah berharap dengan kajian-kajian dari Toyo University nantinya skema KPBU mendapat persetujuan anggota DPRD Sidoarjo. Pasalnya melalui skema tersebut pembangunan gedung terpadu maupun rumah sakit wilayah Barat dapat terlaksana.

"Pembangunan tersebut semata mata untuk kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Dengan pembangunan tersebut pelayanan masyarakat dapat lebih maksimal," tutur Saiful llah.

http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/338852/pembangunan_gedung_terpadu_pemkab_sidoarjo_bakal_gunakan_konsep_kpbu.html

Monday, September 10, 2018

Walikota Surabaya pernah diancam mau dibunuh gegara e-procureme r

https://www.dawainusa.com/curhat-wali-kota-surabaya-tri-rismaharini-tiga-kali-diancam-dibunuh/

Tri Rismaharini menumpahkan curahan hatinya ketika mengantar Rektor Pradita Institute, Richardius Eko Indrajit berkeliling di Mall pelayanan publik Siola, Surabaya Kamis (6/9).
Perempuan yang akrab dipanggil Risma ini mengaku dirinya sering menerima ancaman pembunuhan oleh beberapa orang tak dikenal. Dilansir dari IDN Times, berikut tiga ancaman pembunuhan terhadap Risma dari orang yang tak dikenal.


1. Diancam Dibunuh Karena e-Procurement
Kepada beberapa pengunjung di Corridor Co-working Space Siola, Risma memperkenalkan Richardius Eko Indrajit sebagai salah satu penyelamat nyawanya. Eko selalu mendukung dan melindungi Risma ketika ia menyebarkan penggunaan e-procurement (pengadaan barang secara online) di berbagai kota di Indonesia.

“Ini profesor Eko Indrajit dulu yang nyelametin aku saat aku buat e-procurement. Profesor ini yang belain aku di mana-mana saat mau dibunuh. Kalian gak pernah tau kan rasanya mau dibunuh?” tanyanya.
2. Masalah Penutupan Dolly sebagai Puncak Ancaman
Risma menambahkan, saat ia berusaha untuk menutup lokalisasi Dolly pada 2014 silam, itu lah puncak ancaman-ancaman pembunuhan diterimanya.
Berbagai macam bentuk ancaman pembunuhan diterima Risma baik melalui pesan maupun secara langsung. “Kalau ancaman itu sering di rumah sampai anak-anakku diancam,” ujarnya.

3. Penabrakan Menjadi Salah Satu Bentuk Ancaman
Tak hanya berupa pesan, Risma bahkan pernah hampir dibunuh dengan cara ditabrak saat mengendarai kendaraan.
Ia bercerita, ketika mengendarai motor di kawasan Kembang Jepun, ia hampir ditabrak oleh orang tak dikenal. “Untung saya loncat waktu itu. Dulu juga di Jimerto saya juga hampir dibunuh,” terangnya.

Tri Rismaharini Juga Pernah Mendapat Teror Sebelum Jadi Wali Kota

Sebelumnya, Tri Rismaharini juga sempat menceritakan kalau dirinya pernah juga mendapatkan teror sebelum menjadi Wali Kota. Ancaman itu kata Risma datang bertubu-tubi.

“Saya diancam, saya mau dibunuh. Orang marah ke saya, saya dicekek gini, didorong sampai mau ke jendela gitu,” ujar Risma.
Peristiwa itu, kata Risma, terjadi pada tahun 2002, yakni saat dirinya diangkat menjadi Kepala Bina Pembangunan Kota Surabaya. Saat itu ia membuat sistem lelang elektronik.
Tak hanya sistem lelang, Risma juga memperkenalkan sistem lain berbasis elektronik. Setelah sistem diberlakukan, Risma mulai menerima berbagai teror. Ia diminta menghentikan sistem itu atau dipindahkan.
Tak mempan ancaman kepada dirinya, teror pun menyerang anaknya. “Diteror telepon gitu. Anak saya diancam dibunuh, saya sampai lapor ke guru anak saya jangan keluar sampai dijemput,” kata Risma.
Risma kemudian mengumpulkan keluarganya dan membahas soal ancaman itu. Risma mewanti-wanti leluarganya untuk berhati-hati dan waspada akan bahaya.
“Saya meminta maaf kalau nanti saya dibunuh, jangan nuntut karena ini tanggung jawab saya kepada Tuhan,” kata Risma.
Karena terus diancam, Risma akhirnya memperkenalkan sistem itu ke Agus Rahardjo yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pendidikan di Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional.
Ternyata, ancaman mutasi dirinya itu menjadi nyata. Namun, Risma pasrah. Dimana pun Risma bekerja, tidak masalah. Sampai akhirnya sistem yang diperkenalkannya itu dikembangkan Agus menjadi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Hingga akhirnya menjadi Wali Kota Surabaya, Risma masih menerapkan sistem itu.

Densus anti korupsi akan segera dibentuk

https://fajar.co.id/2018/09/08/densus-antikorupsi-dan-kasus-ktp-el-dipertanyakan/

Kepolisian Republik Indonesia sempat berencana membentuk Densus Antikorupsi. Ditargetkan akhir 2017 seluruhnya akan terbentuk dan langsung bertugas tahun 2018. Namun, hingga saat ini belum ada realisasi rencana tersebut.

“Pak Kapolri Jenderal Tito Karnavian kapan Densus Antikorupsi dibentuk?” tanya Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari) 98 Willy Prakarsa, Sabtu (8/9).

Menurut Willy, apabila Polri ingin membentuk Densus Antikorupsi saat ini adalah momentum yang tepat, karena Polri miliki prioritas sebagai pelaksana UU Polri 2/2002.

Di samping itu, Willy pun mempertanyakan kepada Kejaksaan Agung RI soal pelaporan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo oleh Presidium Nasional Jaringan Islam Nusantara (JIN) ke Kejaksaan Agung, karena diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau


“Terus status hukum terindikasi Ketua KPK Agus Rahardjo soal e-KTP seperti apa? Dan publik juga mempertanyakan kejelasan status hukum tersebut,” tandasnya.

Koordinator JIN Razikin Juraid yang melaporkan Agus Rahardjo ke Kejaksaan Agung pada September tahun lalu, mengaku telah melakukan investigasi terkait proses lelang dan pengadaan KTP-el. Ia menduga Agus Rahardjo yang saat itu menjabat sebagai Ketua LKPP ikut terlibat dalam proyek yang menurut KPK merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Sejumlah bukti berupa dokumen turut dilampirkan Razikin dalam laporannya. Antara lain bukti surat menyurat LKPP dari 2010 kepada Kemendagri terkait KTP-el

Sony Rahardian kabag PBJ kota Bandar Lampung

http://www.lampost.co/berita-sony-rahardian-jabat-kabag-pengadaan-barang-jasa-kota-bandar-lampung.html

Pemerintah Kota Bandar Lampung melantik Sony Rahardian menjadi Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, diruang rapat wali kota setempat, Senin (10/9/2018). Pelantikan itu dipimpin Sekkot Badri Tamam.
Sony sebelumnya menjabat Kepala UPT Layanan Pengadaan Barang/Jasa dibawah Dinas PU Bandar Lampung. Dengan pelantikan tersebut Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pindah dibawah sekretariat.

"Ya tadi melantik Kabag pengadaan barang dan jasa. Jadi sekarang pengadaan barang dan jasa posisinya di sekretariat bukan di PU lagi," kata Badri Tamam usai pelantikan, Senin (10/9/2018).
Badri menjelaskan dipisahkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dari Dinas PU, sebagai upaya pemkot memperbaiki kinerja. "Dipisahkan dalam rangka memberikan independen, kemandirian. Kalau di PU dianggap tidak mandiri, oleh karena itu sekarang dipindahkan ke sekretariat," kata dia.
Pelantikan Sony, berdasarkan SK wali kota Bandar Lampung nomor : 821.23/04/IV.04/2018 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator.
Dalam kesempatan yang sama dilantik juga empat orang lainnya yakni Rusdan Arsandy sebagai Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Iwan Mardianto sebagai Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Devi Ariefiani sebagai Kasubbag Pembinaan SDM dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, dan Zolahuddin Al Zam Zami sebagai pengendalian program pada bagian administrasi pembangunan Bandar Lampung.
Pelantikan keempatnya berdasarkan SK wali kota Bandar Lampung nomor :821.24/02/IV.04/2018 10 September 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan pengawas.

Saturday, September 8, 2018

Sumut dan LKPP sudah bekerjasama terkait e-katalog

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang telah menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama pelaksanaan katalog elektronik (e-katalog) dengan LKPP.


Kerjasama ini dalam rangka mendorong efisiensi pengadaan barang dan jasa serta mendukung pencegahan tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. 

Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan kerja Komite II DPD RI yang dipimpin Parlindungan Purba di Kantor LKPP Komplek Rasuna Epicentrum Kuningan, Jakarta, Senin (3/9).

Kami mengapresiasi Pemprov sumut yang sudah melakukan kerjasama dengan LKPP dalam rangka mendorong efisiensi dan pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, kata Agus Prabowo.

Dalam pertemuan ini, Agus Prabowo menjelaskan bahwa misi LKPP adalah bagaimana untuk mewujudkan pasar pengadaan yang efisien, mendorong pertumbuhan dunia usaha yang berdaya saing dan menjadi lembaga pembaharu yang inovatif dan berintegritas dalam pengadaan.

Untuk itu, menurutnya, tujuan dari pembuatan e-katalog adalah salah satu upaya dari LKPP dalam membangun pasar untuk pelaku usaha lokal. E-katalog, menurutnya, adalah konsep e-marketing.

"Pembuatan e-katalog adalah salah satu upaya dari LKPP dalam membangun pasar untuk pelaku usaha lokal. Untuk itu, kami sangat mendukung jika produk-produk lokal didaftarkan di e-katalog," jelasnya.

Agus Prabowo juga menjelaskan bahwa total transaksi elektronik pemerintah tahun 2017 sebesar Rp 345 triliun atau 33,4% dari total belanja barang/jasa tahun 2017 dan e-tendering sebesar Rp 298,2 triliun atau 28,96% dari total belanja barang/jasa tahun 2017. 

Sementara untuk e-purchasing sebesar Rp 46,8 triliun atau 4,5% dari total belanja barang/jasa tahun 2017.  Agus menjelaskan, ke depan mekanisme belanja pemerintah lewat e-purchasing akan terus meningkat.

Menanggapi hal ini, anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba mengatakan bahwa dengan adanya e-katalog ini, LKPP dapat membantu mewujudkan pembangunan daerah dengan sistem pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing. Menurutnya, dirinya bersama Komite II DPD RI akan menyosialisasikan mengenai e-purchasing ke daerah-daerah agar dapat mendaftarkan produknya ke LKPP.

Dengan adanya LKPP, seluruh potensi di daerah dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi daerah. Di daerah bisa kita lihat potensi apa yang bisa dikembangkan. Dan kita sepakat akan sama-sama melakukan sosialisasi di daerah, kata Parlindungan Purba.

Parlindungan Purba berpendapat bahwa LKPP perlu menyosialisasikan mengenai ranah hukum sistem pengadaan barang/jasa di daerah. Karena menurutnya, di daerah terkadang ditemui oknum-oknum yang dianggap "bermain" dalam pengadaan barang/jasa. 

Akibatnya, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan prosedur dan terkadang berhenti. Untuk itu dirinya sangat mendukung penguatan Unit Kerja Pengadaan Barang di daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang independen dan efisien.

Parlindungan Purba juga menambahkan, LKPP harus membuat sistem e-purchasing tidak hanya pada barang saja, tetapi juga jasa melalui e-katalog. Sehingga, perusahaan-perusahaan daerah yang menawarkan jasa dapat turut serta menawarkan jasa mereka di level nasional.


http://www.medanbisnisdaily.com/m/news/read/2018/09/06/358670/sumut_lkpp_sudah_bekerjasama/

ICW peringatkan potensi korupsi di kementam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memberikan peringatan kepada Kementan terkait aturan pengadaan barang dan jasa yang rentan dengan praktik korupsi atau suap.


Dugaan tersebut berdasarkan perubahan aturan sarana produksi (Saprodi) mencakup pertanian, seperti benih, pupuk, dan obat-obatan. Aturan itu bisa dilakukan lewat penunjukkan langsung menggunakan katalog elektronik alias e-catalog.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut bahwa penunjukkan atau pengadaan langsung memiliki syarat atau kondisi yang sudah diatur dalam undang-undang.


"Misalkan yang diadakan itu khusus, kemudian pengadaannya itu dalam kondisi darurat. Kalau tidak dalam kondisi darurat ya tidak bisa," ungkap Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto dikutip dari Antara, Jumat (7/9).
Agus juga mengingatkan, sudah ada peraturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa bagi kementerian dan Lembaga, yakni Perpres Nomor 16 tahun 2018. Artinya semua pengadaan barang dan jasa harus merujuk pada aturan tersebut.
"Kalau di kementerian jelas dengan Perpres 16 tahun 2018, itu pengadaan harus wajib dilakukan merefer pada perpres ini. Kalau membuat aturan sendiri, harusnya aturan yang satu tidak berbenturan dengan aturan yang ada," terang Agus.
Untuk itu, menurutnya, KPK harus melihat aturan yang ada dan aturan yang diterapkan. Jika Kementan masih tetap melanjutkan kebijakan tersebut, maka menurutnya KPK harus memberikan notifikasi atau peringatan.
"Bahwa pengadaan ini tidak boleh dilakukan dengan mekanisme seperti itu," tegas Agus.
Terkait hal ini Agus berkomentar bahwa semestinya pengadaan yang baik harus memiliki rencana umum pengadaan. Ia menyebut, jika ingin membuat sebuah rencana ke depan harus dibuat terlebih dahulu perencanaan. Jika Kementan tetap ngotot, kata dia, maka KPK harus memberikan peringatan.
Mantan pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji mengungkapkan, Perpres memang dibenarkan adanya penunjukkan langsung terhadap pengadaan barang dan jasa yang kondisinya dianggap darurat, mendesak dan urgent. Namun menurutnya penunjukkan langsung tak bisa sembarangan.
"Jadi tetap harus memenuhi syarat-syarat pada Perpres," terang Indriyanto.
Seperti diketahui, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan, siap menjadi tumbal dalam melakukan perubahan pengadaan barang dan jasa di bidang pertanian. Salah satunya adalah untuk sarana produksi seperti benih, pupuk, dan obat-obatan pembasmi hama.
Tidak lagi melalui tender atau lelang yang memakan waktu, ia akan melakukan pengadaan melalui e-katalog.
"Alhamdulillah langsung ditandatani Perpres Nomor 172. Presiden sangat mendukung upaya-upaya kami," ujar Amran.
Salah satu alasan Amran menerapkan kebijakan tersebut karena keperluan petani seperti pupuk maupun benih tidak bisa menunggu. Karena itu memerlukan tindakan yang cepat.
Dia mengaku diingatkan para Direktur Jenderal Kementan agar berhati-hati dalam melaksanakan Perpres itu.
"Saya katakan, biarlah saya jadi tumbal kebijakan ini. Biar saya ditangkap KPK. Yang penting bagi saya, produksi pertanian meningkat, petani makmur," tegas Amran yang mengaku sudah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi pelaksaan kebijakan tersebut.

https://m.merdeka.com/peristiwa/icw-ingatkan-potensi-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-di-kementan.html

Pengadaan mobil dinas untuk bupati dan wakilnya seharga 2,5 milyar

Pemerintah Kabupaten  Aceh Tengah mendapat kartu merah dari Koordinator LSM Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-ko), Maharadi.

Kartu Merah dikeluarkan terkait penolakan rencana pengadaan mobil dinas untuk Bupati dan wakil BupatiAceh Tengah.
Mobil dinas yang diusulkan terbilang fantastis disaat masyarakat Acehtengah mengahadapi kemarau panjang yakni mencapai angka Rp 2,5 miliar.
Masing-masing Toyota Land CruiserPrado seharga 1 miliar lebih, dan Toyota Harrier mencapai Rp 1 miliar lebih.
"Masyarakat Aceh Tengah sedang dihadapkan dengan paceklik kopi, kesulitan air bersih, kok bisa mengusulkan pengadaan mobil baru untuk kepala daerah," kata Maharadi, beberapa saat setelah aksi dilakukan.

Ia meminta Pemerintah Aceh Tengah menunda pengadaan mobil baru, karena kendaraan yang ada dianggap masih layak untuk digunakan.
Dari video yang beredar di YouTube, aksi kartu merah tersebut bermula ketika dewan setempat sedang menjalankan sidang di ruang sidang DPRK Aceh Tengah, (6/9/2018).
Beberapa saat kemudian, Maharadi meniup peluit sebagai tanda intrupsi dan mengeluarkan kertas berwarna merah sebagai pengganti kartu merah seperti layaknya pertandingan sepakbola.
Aksinya itu mendapat reaksi dari sejumlah anggota dewan, Hamzah Tun MR, anggota komisi A yang berada di lokasi.
Ia kemudian mengamankan Maharadi dan mengajaknya keluar ruang sidang

https://otomania.gridoto.com/read/03269416/pengadaan-mobil-dinas-seharga-rp-25-m-buat-bupati-dan-wakil-bupati-aceh-tengah-di-kartu-merah#!%2F

Friday, September 7, 2018

Bhinneka.com raup 15 triliun dari transaksi e-katalog lkpp

http://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2018/09/05/510/938154/bhinneka.com-raup-rp15-triliun-dari-transaksi-e-katalog-lkpp

Toko online Bhinneka.com sepanjang 2017 membukukan transaksi hingga Rp1,5 triliun. Pendapatan sebesar itu khusus di bagian penjualan e-katalog yang berada di bawah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Hal itu diungkapkan Sales Manager Bhinneka.com, Zulvi Hadi Matondang di sela-sela Sosialisasi E-Katalog LKPP: Belanja Cepat Cara Tepat Melalui E-Katalog bersama LKPP di Hotel Aston Madiun, Kamis (2/8/2018).

Menurut Zulvi, pada 2017 transaksi Bhinneka.com di e-katalog mencapai Rp1,5 triliun. Sedangkan 2018 ini, pihaknya menargetkan penjualan di e-katalog bisa mencapai Rp1,9 triliun.

Nilai transaksi tersebut berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar barang yang dibeli lembaga pemerintahan melalui Bhinneka.com ini adalah alat-alat elektronik.

"Itu dari transaksi e-katalog saja. Kalau yang lain beda lagi. Untuk omzet tahun ini di e-katalog ditargetkan Rp1,9 triliun," jelas dia dalam rilis yang diterima Harianjogja.com, Selasa (4/09/2018).

Bhinneka.com sudah masuk dan terverifikasi oleh LKPP sejak 2015 dan saat itu menjadi pemain tunggal di e-katalog. Kemudian pada tahun berikutnya semakin banyak perusahaan online yang terverifikasi di e-katalog.

Melalui sosialisasi yang digelar bekerja sama dengan Bhinneka.com dan dihadiri sejumlah pejabat Pemkot Madiun dan Pemkab Madiun, Bhinneka.com ingin menginformasikan kepada pemerintah daerah di tingkat kota/kabupaten mengenai barang yang dijual dalam e-katalog. Harga dalam e-katalog biasanya lebih murah dibandingkan harga barang di luar e-katalog.

Kepala LKPP, Agus Prabowo, mengatakan e-katalog menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terbuka dan efisien karena bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Dia optimistis dengan banyaknya pilihan dan fleksibilitas dalam membeli produk pemerintah dapat memilih dan menentukan pembelian produk sesuai dengan kebutuhannya.

Apalagi, informasi spesifikasi harga dan merek telah dibuka dan dapat diakses oleh semua pihak. "Informasi harga dan spesifikasi barang/jasa yang terdaftar di e-katalog LKPP bersifat terbuka. Seluruh masyarakat dapat melihat dan melakukan kontrol. Pembeli dapat membandingkan harga barang yang sama dari beberapa penyedia," katanya