Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender, Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management

Kondisi Pengadaan Barang Jasa di Inidonesia

Banyaknya kasus penyimpangan pengadaan barang dan jasa pemerintah membuat para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi galau. Ada ketidak pastian yang dirasakan oleh para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Para pelaksana kebijakan di lapangan sangat merasakan tekanan yang kuat atas beban kerja dan lingkungan yang kurang kondusif. Tekanan yang dirasakan semakin kuat manakala kompetensi mereka tidak mencukupi sesuai dengan tuntutan kerja. Sayangnya mereka juga tidak mengetahui kalau mereka tidak tahu apa yang harus dimiliki sebagai bekal untuk melaksanakan pengadaan. Bagi para pembina, baik regulator, pendamping atau bahkan instruktur, ketidak pastian juga semakin dirasakan karena empati kepada rekan-rekan mereka pelaksana kebijakan yang menghadapi berbagai kasus.

Wasmas

Wasmas adalah singkatan dari Pengawasan Masyarakat yang berfungsi:
a.  sebagai barometer  untuk  mengukur  dan mengetahui  kepercayaan  publik terhadap   kinerja   aparatur  pemerintah,  khususnya  dalam  Pengadaan Barang/ Jasa;

Value-Added & Value Analysis

Value-Added adalah nilai tambah atau peningkatan nilai produk dibandingkan terhadap jumlah nilai input dalam suatu proses produksi.

Value For the Money (VFM)

Value For the Money (VFM) adalah nilai/manfaat yang dihasilkan dari proses pengadaan
Dapat dihitung dengan persamaan  V = (Q x SL) / (T x C)
memberi gambaran semakin besar nilai V, semakin besar nilai dalam mencapai tujuan pengadaan atau semakin dekat dengan tujuan pengadaan yang direncanakan.

Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau  badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
Usaha Menengah dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikategorikan sebagai Usaha Non Kecil

Unforeseen Condition

Unforeseen Condition adalah kondisi  yang tidak terduga yang harus segera diatasi dalam  pelaksanaan  konstruksi bangunan.  Misalnya penambahan   jumlah  atau  panjang  tiang  pancang akibat kondisi tanah  yang tidak terduga sebelumnya; atau diperlukan perbaikan tanah (soil treatment) yang cukup besar untuk landas    pacu     (runway)    yang sedang dibangun

Usaha Mikro adalah  usaha produktif milik orang perseorangan  dan/atau   badan  usaha  yang yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
pasal 6 UU nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

ULP

ULP adalah singkatan dari Unit Layanan  Pengadaan, merupakan unit organisasi yang wajib dibentuk oleh Menteri/Pimpinan   Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat  berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
ULP dapat diwadahi dalam unit struktural tersendiri yang pembentukannya berpedoman kepada perundang-undangan yang mengatur kelembagaan pemerintah.
Perangkat ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas fungsi-fungsi:
a. Kepala
b. Ketatausahaan/Sekretariat; dan
c. Kelompok Kerja
Kantor perwakilan/Unit Pelaksana Teknis Kementrian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Insitusi yang tidak memiliki sumber daya untuk membentuk ULP atau dianggap tidak efisien maka dapat menggunakan ULP terdekat dengan wilayah kerjanya.
ULP  wajib dibentuk  Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi  paling lambat pada Tahun  Anggaran 2014.
Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola ULP diatur dengan Peraturan Kepala LKPP yaitu Perka LKPP nomor 5 tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.

Uang Muka

Uang Muka adalah sejumlah uang yang dapat diberikan PPK kepada penyedia barang/jasa sebelum pekerjaan dilaksanakan apabila PPK  menyetujui  Rencana  Penggunaan  Uang Muka yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa dan menuangkannya di dalam kontrak, untuk melakukan:
a. mobilisasi alat dan tenaga kerja;
b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
c. persiapan teknis lain  yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
Untuk  Usaha  Kecil uang   muka   dapat   diberikan paling  tinggi 30% (tiga puluh  perseratus)  sedangkan untuk usaha non kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi,   uang  muka  dapat  diberikan   paling tinggi 20% (dua puluh perseratus)  dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
Untuk  Kontrak   Tahun   Jamak,  uang  muka  dapat diberikan:
1)  20% (dua puluh  perseratus)  dari Kontrak  tahun pertama; atau
2) 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.
Uang Muka yang telah diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan  Uang Muka yang  telah  mendapat persetujuan PPK.
Pengembalian  Uang Muka  diperhitungkan  secara  proporsional pada setiap tahapan pembayaran.

Transparan

Transparan salah satu prinsip pengadaan/barang jasa yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa  bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

TKDN

TKDN adalah singkatan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri, merupakan besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa yang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang dan/atau jasa keseluruhan dikurangi harga jasa luar negeri terhadap harga barang dan/atau jasa keseluruhan.
Komponen dalam negeri pada barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.
Komponen dalam negeri pada jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.
Komponen dalam negeri pada gabungan barang dan jasa adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung sampai dengan penyerahan akhir yang berasal dart dan dilaksanakan di dalam negeri
Tata cara perhitungan dan informasi lengkap tentang TKDN dan Daftar Inventarisasi  Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dapat dilihat pada http://www.tkdn.kemenperin.go.id dan Peraturan Menteri Perindustrian RI nomor 16/M-IND/PER/2/2011