Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Sunday, April 23, 2017

ULP/POKJA Menjadi Ujung Tombak Pembangunan Infrastruktur PUPR

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menjadi simpul penting dalam penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Oleh karenanya profesionalitas anggota ULP/Pokja PBJ perlu terus ditingkatkan, di samping penguatan kelembagaan.

Hal itu disampaikan Basuki dalam Rapat Koordinasi ULP dan POKJA di lingkungan Kementerian PUPR yang mengusung tema “Modernisasi Pengadaan Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur," di Jakarta, Kamis (20/4).

Dalam acara tersebut turut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarief Burhanuddin, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rido Matari Ichwan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Danis H. Sumadilaga, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar lembaga Luthfiel Annam Achmad dan Ketua Tim Pemantau Lelang Dini Kementerian PUPR Taufik Widjoyono.

“Anggota ULP/Pokja bekerja tidak hanya berdasarkan standar operasional yang ada saja, namun diperlukan keberanian untuk benar-benar mencari penyedia barang/jasa yang berkualitas. Bila diperlukan lakukan pengecekan dengan mendatangi alamat kantor untuk memastikan apakah penyedia jasa benar memiliki peralatan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan,” kata Basuki.

Basuki juga mengingatkan agar anggota ULP/Pokja untuk independen, memiliki harga diri yang tinggi dan menolak untuk didikte oleh asosiasi penyedia jasa. Selain itu menjadi anggota ULP/Pokja bukan lagi pekerjaan sambilan, namun menjadi jenjang karir yang membanggakan. “Oleh karenanya ULP/Pokja menjadi ujung tombak Kementerian PUPR,” tambah Basuki.

Dari segi kelembagaan, Kementerian PUPR saat ini telah memiliki Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan dan kedepan akan dikembangkan menjadi Unit setingkat Eselon 2 dengan portofolio spesialis Pengadaan Barang dan Jasa. Kementerian PUPR sendiri merupakan kementerian dengan nilai pelelangan terbesar diantara K/L lain, dimana lebih dari 70% anggarannya dilelang.

Sekjen Anita Firmanti dalam kesempatan tersebut mengatakan saat ini konsepsi naskah akademik pembentukan unit tersebut sudah disiapkan dan sedang menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Apabila telah terbentuk Anita berharap juga akan berpengaruh terhadap cepatnya penyerapan anggaran.

“Total ULP yang dimiliki Kementerian PUPR adalah 35 ULP dengan 849 Pokja dengan jumlah anggota  sekitar 2.925 orang,” tambah Anita.

Sementara itu dari total 11.079 paket pekerjaan dengan nilai Rp 76,792 trilyun yang dilelang tahun 2017, progresnya saat ini telah terkontrak sebanyak 7.608 paket dengan nilai Rp 61,816 trilyun yang terdiri dari kontrak tahun jamak lanjutan sebanyak 621 paket dengan nilai Rp 28,16 trilyun dan kontrak tahun jamak baru dan kontrak tahunan sebanyak 6.987 paket dengan nilai Rp 33,65 trilyun.

Sisanya sebanyak 2.215 paket dengan nilai Rp 10,95 triliun dalam tahapan lelang dan 1.256 paket senilai Rp 4,023 trilyun belum dilelang.

Sumber: https://www.gatra.com/nusantara/nasional/258039-ulp-pokja-menjadi-ujung-tombak-pembangunan-infrastruktur-pupr

Takut Terjerat Hukum, ASN Ogah Jadi Pejabat Pengadaan Barjas

Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta jangan takut menjadi pejabat pengadaan atau menjadi panitia pengadaan barang dan jasa (barjas).

“Saat ini, banyak ASN yang enggan jadi panitia maupun pejabat pengadaan barang dan jasa. Keengganan ini disebabkan sanksi hukum yang cukup berat jika seorang pejabat atau panitia pengadaan tidak bekerja sesuai aturan hukum yang ada,” kata Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha (TU) Kantor WIlayah (Kanwil) Kementerian Agama Sumatera Utara (Kemenagsu), Muhammad David Saragih di acara Diseminasi Perlindungan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) di Hotel Garuda Plaza Medan, Kamis (20/4) kemarin.

Dia menegaskan, ASN yang menjadi pejabat pengadaan barang sebaiknya mempedomani peraturan dan hukum yang ada, terutama Peraturan Presiden (Perpres) No.70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Jika mempedomani aturan itu, maka mudah-mudahan tidak akan ada masalah,” ungkapnya. (sor

Wednesday, April 19, 2017

Perpres. Asian Games 2018

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden tentang penyelenggaraan Asian Games 2018.

"Perpres penyelenggaraan Asian Games 2018 sudah saya tandatangani. Hari ini diundang-undangkan," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo menambahkan, Perpres menitikberatkan pada dua hal.

Poin pertama, pemerintah resmi menyerahkan penyelenggaraan Asian Games 2018 kepada Inasgoc. Kedua, soal pembiayaan perhelatan olahraga se-benua Asia tersebut.

"Pembiayaannya sebagian dari APBN, sebagian cari sendiri, sponsorship, ticketing dan sebagainya. Tapi ketika dia dibelanjakan, tetap harus akuntabel," ujar Agus.

Sumbangan Rp 300 miliar

Soal pembiayaan, Agus menambahkan, ada pihak swasta yang sudah bersedia menyumbang dana dalam jumlah besar untuk penyelenggaraan Asian Games 2018.

"Sponsornya sih belum. Tapi sudah ada yang bersedia untuk menyumbang Rp 300 miliar seperti yang tadi (dalam rapat) dibilang Pak Erick Tohir. Itu dalam negeri loh. Belum yang internasional," ujar Agus.

Agus enggan mengungkap siapa penyumbang yang dimaksudkan.

http://nasional.kompas.com/read/2017/04/18/20271861/perpres.asian.games.2018.diteken.ada.donatur.yang.siapkan.rp.300.miliar

Saturday, April 15, 2017

PENGADAAN ALKES di Kemenkes: Kejagung Periksa Vendor

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa vendor pengadaan barang dan jasa terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat dan bahan HIV dan IMS Tahun Anggaran 2015 di Kementerian Kesehatan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung M. Rum mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan korupsi yang diduga merugikan negara miliaran rupiah.

Friday, April 14, 2017

Saksi dari LKPP akan segera dihadirkan di sidang e-ktp

Siapa ya kira kira saksi dari LKPP, biasanya sih pa Setyabudhi Arijanta, siap siap ya pak bersaksi kembali :)
Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan saksi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dalam sidang perkara korupsi e-KTP, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (17/4). Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Irene Putrie, di Jakarta, Kamis (13/4), mengatakan, saksi dari LKPP itu dihadirkan untuk mendalami soal penyelewengan dalam pengadaan proyek e-KTP di Kemendagri.

Pengumuman Pengadaan Valve Tabung LPG 3 Kg dan LPG 12 Kg

Kalau di Pertamina namanya fungsi pengadaan.
PENGUMUMAN PELELANGAN
No. Um-022/F20530/2017-S0
PT PERTAMINA (PERSERO) Direktorat Pemasaran bermaksud mengadakan 2 (dua) Pelelangan untuk:
1.    Pengadaan Valve Tabung LPG 3 Kg Single Spindle
2.    Pengadaan Valve Tabung LPG 12 Kg Double Spindle Tahun 2017
Masing-masing pelaksanaan Pelelangan ini didahului dengan tahapan prakualifikasi bagi para peserta yang mendaftar. Persyaratan umum bagi penyedia barang/jasa yang mendaftar adalah sebagai berikut:
Penyedia barang/jasa adalah peserta tunggal, dengan kualifikasi Perusahaan Besar / B (Kekayaan Bersih atau Ekuitas diatas Rp.10 Miliar)

Agus Rahardjo pernah bahas e-ktp, namun usulannya ditolak

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo disebut pernah mengikuti rapat pembahasan proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Saat itu Agus masih menjabat sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Hal ini diungkapkan sekretaris panitia pengadaan proyek e-KTP Pringgo Hadi Tjahjono saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (13/4).
"Dari rapat itu, LKPP menyarankan agar penggarapan sembilan lingkup pekerjaan dalam proyek e-KTP tidak digabungkan," ujar Pringgo. 

Wednesday, April 12, 2017

Kasus pengadaan bibit di toraja utara

Kejari Makale kembali menetapkan satu tersangka proyek pengadaan bibit Toraja Utara.
Dia adalah PNS berinisial RA, mantan Bendahara Umum Badan Ketahanan Pangan Toraja Utara.
"RA kami tetapkan menjadi tersangka setelah terbukti ikut melakukan tindakan korupsi berjamaah senilai Rp 1,4 miliar," kata Kasi Intelijen Kejari Tana Toraja Amri Kurniawan kepada Tribuntoraja.com, Rabu (12/4/2017) siang.

Tingkatkan TKDN kemenperin minta pengadaan barang/jasa transoaran

Salah satu penghambat tercapainya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) saat ini dikarenakan adanya perencanaan yang tidak transparan. Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan selama ini para pengusaha banyak yang melakukan pengadaan tidak transparan sehingga kebutuhan banyak bergantung pada Impor.
Putu menjelaskan, selama ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sudah banyak mengeluarkan peraturan terkait TKDN. Namun, memang ia mengakui bahwa implementasi di lapangan atas target TKDN ini tak banyak. 

BLP Gelar Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Lelang Pengadaan (BLP) Sekretariat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, menggelar sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait  pengadaan barang dan jasa milik pemerintah. Pelaksanaannya, di aula lantai III Kantor Bupati Panango yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Iskandar Kamaru SPt, Selasa (11/4/2017).
Turut serta hadir dalam pembukaan tersebut, Sekretaris Kabupaten Drs Indra Damopolii ME, para Asisten dan staf ahli, dengan pemateri langsung dari LKPP RI Mohamad Andika Rangga Lazuardi, SE. Sementara itu, peserta sosialisasi menghadirkan PPK, PPTK, Bendahara di masing-masing instansi, lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Mbiz fokus di e-katalog lkpp

Mbiz, platform yang bertujuan menyediakan solusi pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi berbasis web memfokuskan kalangan perusahaan (B2B) dan institusi-institusi pemerintahan (B2G) sebagai target marketnya.
Mbiz didirkan pada Juli 2015 dan diperkenalkan pada masyarakat sejak Februari 2016 dan telah berkembang menjadi penyedia layanan digital e-commerce dan e-procurement untuk skala B2B dan B2G di Indonesia.

Tuesday, April 11, 2017

Kongkalingkong e-ktp : Di jalan Fatmawati mereka bertemu

Jaksa penuntut umum Irene Putri menyatakan akan menyelidiki pertemuan di kawasan Jalan Fatmawati untuk mengungkap pengaturan tender proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Ia yakin, menggali keterangan dari para saksi yang ikut dalam pertemuan tersebut akan mengungkap keterlibatan pengusaha Andi Agustinus serta sejumlah orang lainnya dalam kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. “Kami akan memanggil lagi tim Fatmawati dan pelaksana teknis lainnya dalam sidang berikutnya,” kata Irene di gedung Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin 10 April 2017.

e-ktp: Akibat dari mengabaikan rekomendasi LKPP

Terdakwa perkara korupsi e-KTP Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) disebut mengabaikan saran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan tetap menggabungkan sembilan pekerjaan pengadaan e-KTP. PNS Kemendagri menyebut penggabungan dilakukan untuk mempermudah evaluasi pengadaan. 
"Masalah saat rapat kenapa proyek e-KTP tidak dipecah sembilan hal, nanti sulit disinkronkan. Sembilan program bisa bekerja sendiri tapi evaluasi program tidak bisa," ujar PNS Kemendagri FX Garmaya Sabarling saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2017).

Monday, April 10, 2017

Belanja alsinta melalui e-katalog

Belanja cepat melalui e-katalog.
Pemerintah saat ini terus meningkatkan distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi para petani di Indonesia. Hal ini dilakukan agar produksi pertanian semakin meningkat sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.
Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, distribusi alsintan ini secara langsung diberikan oleh pemerintah kepada para petani. Hal ini dilakukan mengingat lamanya waktu yang dibutuhkan untuk distribusi apabila sebelumnya dilakukan tender terlebih dahulu.

Kontraktor Lokal Ikut Aturan Tender, jangan malah Mengganggu

Tumben nih bener masukannya ya... alhamdullilah ternyata tidak semua anggota dewan bermasalah ya..
Berikut berita tentang himbauan anggota DPRD terkait adanya kontraktor lokal yang malah mengganggu pembamgunan proyek water front.
Sumber dari: http://pontianak.tribunnews.com/2017/04/09/dprd-sarankan-kontraktor-lokal-ikut-aturan-tender-bukan-mengganggu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak Yandi, juga memberikan tanggapan mengenai adanya kontraktor lokal yang mengganggu atau mempermasalahkan pembangunan proyek waterfront.
Bahkan Politisi Gerindra ini menyarankan para kontraktor tersebut untuk ikut dalam tender. Walaupun tender dilakukab dipusat. Karena menurutnya jika memang memenuhi kriteria maka semua sah-sah saja.
“Tapi kalau tidak juga punya kapasitas ke situ, ya kita harus legowo juga melihatnya. Artinya kita juga berharap ketika tender ini dikerjakan oleh perusahaan besar nasional, perusahaan lokal bisa digandeng sama-sama, yang memang memenuhi kriteria dan mampu mendukung, bukannya malah merecoki,” katanya Minggu (9/4/2017).

Saturday, April 8, 2017

Polisi Geledah Kantor Direktorat Jenderal Cipta Karya Sulawesi Selatan

Sedang musim geledah menggeledah memang, apalagi kalau pihak yang digeledah tidak kooperarif dalam menyediakan dana eh data.
Penggeledahan dilakukan personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel di Kantor Direktorat Jenderal Cipta Karya, Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di Jalan Penjernihan, Kecamatan Panaikang.
Penggeledahan berlangsung pada Kamis (6/4), sekira pukul 14.00 wita siang tadi. Penggeledahan itu terkait dugaan kasus korupsi pengadaan pipa pvc.

Pengadaan alat specrometri Bapeten

Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan korupsi dalam pengadaan barang laboratorium radiasi alat XRF Spectrometry di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah mengatakan pihaknya menemukan indikasi dugaan korupsi dalam proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 tersebut. ICW memperkirakan, negara merugi sebesar Rp1,1 miliar.

"Temuan XRF Spectrometry diperoleh ketika ICW melakukan investigasi dan penelaahan dokumen pengadaan tersebut," kata Wana dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (6/4).

Ia menjelaskan, XRF Spectrometry adalah alat untuk mengukur spektrum dari struktur atom yang terkandung dalam material berupa pasir dan batuan dan sudah diproses terlebih dahulu sesuai prosedur analisis laboratorium. Menurutnya, pihak pabrik semen, salah satunya PT Holcim, kerap menggunakan XRF Spectrometry untuk msnganalisis sampel batuan bahan baku.

Menurut Wana, ICW melihat perlu adanya pihak yang dimintai pertanggungjawaban berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undanf 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dia pun menduga terjadi penggelembungan harga dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun pejabat pembuat komitmen (PPK) di Bapeten.

"Yang sudah di-mark up itu sekitar 45 persen. Data pembanding yang ICW temukan, harga barang XRF di Belanda sekitar Rp 1,59 miliar, namun supplier barang menawarkan dengan harga Rp 2,75 miliar," ujar Wana.

"ICW juga menemukan harga XRF Spectromery termasuk harga timpang, karena harga yang dibayarkan oleh PPK sebesar 112 persen," katanya.

Laporan ICW ini pun telah diterima oleh Bareskrim. Wana meminta Bareskrim segera mengusut tuntas kasus ini.

Sebab, menurutnya, kasus yang sedang ditangani di Polda Metro Jaya ini belum ada perkembangan hingga saat ini.

"Kami telah melaporkan kasus ini pada tahun 2016 lalu, tapi hingga kini oleh Polda belum ada perkembangannya. Katanya sedang menunggu hasil perhitungan kerugian dari BPKP, sampai sekarang belum ada kejelasannya," tutur Wana.

Sumber: www.cnnindonesia.com

Saksi PNS dalam korupsi pengadaan e-ktp

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun 2011-2012. Kali ini, KPK memeriksa 6 saksi yang terdiri dari satu dosen, 2 pegawai negeri sipil (PNS), 2 staf peneliti, dan satu pegawai swasta.

"Enam saksi itu diperiksa saksi untuk tersangka Andi Agustinus," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah. 

Keenam orang saksi tersebut adalah dosen tetap Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung Munawar Ahmad, PNS Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri FX Garmaya Sabarling, PNS Perekayasa Madya IVA Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Dwidharma Priyasta. 

Kemudian, Staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPT) Husni Fahmi, Staf Peneliti Pengembangan dan Rekayasa Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Gembong Satrio Wibowanto, dan pegawai PT. Waagner Biro Indonesia Faisal Fauzi.

Munawar Ahmad sebelumnya pernah memberikan kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (3/4). 

KPK mendalami kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP dengan memeriksa banyak pihak secara intensif. Kemarin lembaga antirasuah ini menetapkan tersangka baru yaitu Miryam S. Haryani. 

Miryam adalah kader Partai Hanura. Oleh KPK, ia disangka melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Telah ada empat orang tersangka yang ditetapkan KPK antara lain Irman, Sugiharto, Andi Agustinus atau Andi Narogong, dan Miryam S. Haryani.

Sumber: http://m.cnnindonesia.com/nasional/20170406155532-12-205512/cari-tersangka-baru-kpk-periksa-dosen-dan-pns/

Friday, April 7, 2017

Korupsi Pengadaan Komputer Sejumlah Sekolah, PPK dan Rekanan Disdik Dairi Ditahan

Masih saja ada yang bermasalah dengan pengadaan komputer, padahal sudah banyak barangnya di e-katalog, kenapa harus pakai lelang juga? Komputer dengan kebutuhan khusus? Tidak juga, hanya untuk sekolah dasar.

Berikut beritanya dari medan
http://www.medanbisnisdaily.com/m/news/read/2017/04/06/292238/korupsi-pengadaan-komputer-sejumlah-sekolah-ppk-dan-rekanan-disdik-dairi-ditahan/

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menahan dua tersangka dugaan korupsi pengadaan komputer sejumlah sekolah di Kabupaten Dairi, Rabu (5/4) sore.

Kedua tersangka terdiri, Wilfred Sianturi yang merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) kegiatan pengadaan komputer sejumlah sekolah di Kabupaten Dairi dan dari pihak rekanan Direktur CV Hati Mulia Cut Dian Meutia.

"Penahanan keduanya demi kepentingan penyidikan. Wilfred ditahan di Rutan Tanjung Gusta sedangkan Cut Dian kita titipkan di lapas wanita," kata Kasi Penerangan Hukum Kejatisu Sumanggar Siagian, Rabu (5/4) sore.

Kedua tersangka, jelas Sumanggar, ditahan usai diperiksa sekitar lima jam oleh penyidik Pidsus Kejatisu, sehubungan dugaan korupsi yang merugikan negara Rp 850 juta dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 dengan pagu Rp 2 miliar.  

"Sebelum dititipkan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I A Medan di Tanjung Gusta, keduanya menjalankan tes kesehatan," ujarnya dan menambahkan, sehubungan dugaan korupsi itu Kejatisu telah menetapkan tujuh orang tersangka. 

Selain Wilfred Sianturi dan Cut Dian Meutia, lima orang lagi yang ditetapkan tersangka terdiri, Pasder Brutu (Mantan Kadisdik Kabupaten Dairi selaku kuasa pengguna anggaran/KPA), Melanton Purba (Direktur CV Langit Biru), Holman Siringoringo (Direktur CV Ruthani Mandiri), Arifin Lumbangaol (Wakil Direktur CV Keke Lestari), dan Dian Kristina. 

"Dengan ditahannya kedua tersangka itu, tinggal Dian yang belum ditahan. Penetapan tersangka sudah melalui gelar perkara. 

Perbuatan para tersangka melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana," papar Sumanggar.

Sebelumnya tim ahli dari Politeknik Negeri Medan telah dilibatkan dalam pemeriksaan dugaan korupsi dalam pengadaan komputer sejumlah sekolah di Kabupaten Dairi itu.  

Ditemukan empat item kegiatan yang tidak sesuai sfesifikasi dalam kontrak. Kemudian dilakukan audit kerugian negara oleh akuntan publik dan didapatkan jumlah kerugian negara sekitar Rp 800 juta.

Sunday, April 2, 2017

Kuningan Terapkan Aplikasi E-Purchasing dan E-Katalog

Di era globalisasi dan keterbukaan yang tengah berlangsung saat ini, diperlukan perhatian yang lebih besar terhadap aparatur pemerintah.

Untuk mewujudkan good governance melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kuningan menggelar pelatihan aplikasi E-Purchasing tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik, di aula Wisma Permata, Jumat (31/3).

Ketua Panitia, Kusumo Daryo mengatakan, untuk tercapainnya kondisi tersebut diperlukan keterampian dan pengetahuan yang lebih tinggi dan harus didukung oleh suatu disiplin pembangunan yang lebih tinggi pula.

Sehingga dana dan daya dapat terpakai dengan baik, berdaya guna, dan berhasil guna untuk mencapai tujuan pembangunan.

“Dengan kegiatan pengadaan barang atau jasa pemerintah, sebagai bagian penting dan dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Maka diperlukan pelatihan teknis aplikasi E-Purchasing yang terintegrasi dalam sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik bagi Pokja ULP, Panitia atau Pejabat pengadaan, dan PPK dari masing – masing SKPD,” kata Kusumo

Untuk meningkatkan kapasitas kompetensi SDM, lanjut Kusumo, perlu memberikan pemahaman kepada penyelenggara pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik.

Khususnya panitia atau pejabat pengadaan dan PKK untuk mewujudkan rencana umum pemerintah yang transparansi, akuntabilitas, efektif dan efesien sesuai dengan tata nilai pengadaan.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, Teddy Suminar  mengatakan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga pemerintah, berkomitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean Government) dengan menyusun kebijakan dan regualasi yang tepat.

Khususnya dalam pelaksanaan pengadaan, serta membangun sistem yang transparan untuk pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Salahsatu upaya aksi pencegahan korupsi yang dilakukan LKPP adalah membangun sistem E-Purchasing. Yaitu mengkatalogkan produk melalui penayangan produk ke dalam E-Katalog sehingga informasi harga, spesifikasi item menjadi sangat transparan,” kata Teddy.

Keterbukaan informasi ini, lanjut Teddy, memberikan kemudahan, kenyamanan bagi pejabat dalam melaksanakan pengadaan di seluruh lembaga atau instansi, sehingga resiko pejabat tersangkut kasus pelanggaran hukum dapat diminimalkan.

Sebab, sistem dan keterbukaan informasi setiap produk secara tidak langsung telah menekan potensi melakukan tindak kecurangan, seperti upaya mark-up harga produk.

“Selain itu juga memudahkan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, sehingga aparat penegak hukumpun bisa melihat apabila ada transaksi menggunakan E-Katalog,” tandas Teddy.

Sumber:
http://news.fajarnews.com/read/2017/04/01/14437/diskominfo.kuningan.terapkan.aplikasi.e-purchasing.dan.e-katalog