Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Monday, September 12, 2016

Gaji Konsultan E-Commerce (Bos Alibaba) bukan dari APBN

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan gaji CEO Alibaba Group, Jack Ma. Sebab, Jack ditunjuk sebagai penasihat pembangunan industri e-commerce di Indonesia.
Menurut Fahri, gaji Jack tak bisa memakai APBN, karena tak ada payung hukum terkait hal itu. "Gajinya dari mana? Dasarnya apa? Kalau pakai APBN jadi rumit. Kalau mau ditempelkan BUMN, itu mudah," ujar Fahri pada Jumat (9/9).
Namun, Fahri tak mempersoalkan penunjukan Jack Ma menjadi penasihat e-commerce di Indonesia. "Sekedar penasihat, penasihat saja," katanya. Ia pun mengaku memiliki banyak teman berstatus warga negara asing.

Sukses e-Government dan Tantangan Keamanan Informasi

Ada dua testimonial menarik nan strategis dalam sesi diskusi panel Rakernas LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Pertama, dari Firmansyah Lubis, Direktur e-Government Kementerian Kominfo Indonesia, yang menyatakan, "Kami harus belajar kepada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) mengenai keberhasilan menerapkan e-Government melalui LPSE." Kedua, seperti disampaikan Prakoso, Asisten Deputi II Bidang Kominfo Kementerian Koordinator Polhukam RI yang menyatakan, "Success story e-Government di Indonesia adalah LPSE".

Wednesday, September 7, 2016

Bupati Yoyok - Awas Titik Rawan Pengadaan

Jajaran pengelola kegiatan di seluruh SKPD Kabupaten Batang diminta memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap adanya titik rawan selama proses pengadaan barang/jasa. Upaya itu justru untuk memastikan kegiatan pengadaan bisa selamat dari permasalahan hukum.

Penekanan itu diberikan kepada seluruh Pejabat Pemegang Komitmen (PPKom) saat kegiatan pelatihan peningatan kompetensi SDM dengan tema ‘Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Hukum pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah’ di aula Hotel Sendang Sari, Rabu (31/8).

Tuesday, September 6, 2016

Lelang Dini - Paket Konstruksi Infrastruktur SDA Rp6 Triliun

Sejumlah paket pekerjaan konstruksi infrastruktur sumber daya air pemerintah dengan perkiraan nilai investasi Rp6 triliun, akan mulai dilelangkan sejak tahun ini.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mudjiadi mengatakan jenis pekerjaan yang akan dilelang dini di antaranya irigasi, embung, tanggul pengendali banjir. Sementara itu, untuk sembilan bendungan baru yang akan mulai dibangun pada tahun depan tidak termasuk ke dalam paket pelelangan dini, karena masih belum siap secara teknis.

Monday, September 5, 2016

Lelang Dini - Kementerian PUPR Lelang 829 Paket Konstruksi Rp20,23 Triliun

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan menyiapkan 829 paket konstruksi dengan perkiraan nilai total sekitar Rp 20,23 triliun yang dapat dilelang dini pada tahun akhir2016, hal ini dilakukan untuk akselerasi penyerapan anggaran nanti di tahun depan 2017. Jumlah tersebut meningkat dibanding paket lelang dini 2016 yang terkontrak pada awal tahun mencapai Rp 8,1 triliun.


Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono mengatakan pelelangan dini akan dimulai selama tiga bulan berturut-turut sejak Oktober tahun ini. Dengan pelelangan dini itu dia memproyeksikan total paket terkontrak, yang terdiri dari paket lelang dini dan paket tahun jamak yang sedang berlangsung, pada Januari dapat mencapai Rp 45,1 triliun atau 42,7% dari total pagu 2017 sebesar Rp 105,6 triliun.

Saturday, September 3, 2016

Mantap pa Ranto dan pa Lintong LKPP

Palas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Pemkab Palas) melalui Bagian Pembagunan Setdakab Palas menggelar bimbingan teknis (Bimtek) manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bimtek berlangsung selama lima hari dimulai Senin (29/8) berakhir hingga Jumat (2/9) di Gedung Nasional Sibuhuan.
Kegiatan ini dikuti peserta dari unsur pemerintah kecamatan dan SKPD sejajaran Pemkab Palas, terdiri dari penguna anggaran (PA), pejabat pembuat komitmen (PPK), Pokja ULP, Pokja pengadaan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), sebanyak 120 orang dari masing-masing intansi pemerintahan yang membidangi penanganan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Thursday, September 1, 2016

SMAN 1 Langsa: Pengadaan Komputer Menjadi Perhatian Publik

Demi menunjang lancarnya proses belajar mengajar berbasis komputer dan menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2016 SMKN 2 dan SMAN I Langsa masing-masing mendapat bantuan 120 unit komputer merk hp melalui sumber dana Otsus senilai Rp 1.905.000.000.

Kepala Sekolah SMKN 2 dan SMAN-I Langsa sangat jelas akhirnya mengucapkan sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan sebanyak 120 unit komputer karena secara Nasional sudah sesuai dengan petunjuk teknis sepertiga dari 450 orang jumlah siswa siswi seperti di SMKN 2 Langsa untuk menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sekaligus mampu menguasai komputer dan diharapkan bisa menjawab tantangan era komputerisasi.

Wednesday, August 31, 2016

Banyak Pejabat Nakal Terkait Izin dan Pengadaan Barang

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarif mengatakan banyak kewenangan diskresi yang disalahgunakan para pejabat negara. Dua sektor kebijakan, perizinan dan pengadaan barang, disebut Laode Syarif, paling sering naik ke KPK dalam laporan-laporan penyalahgunaan wewenang.

"Kondisi yang sekarang sering terjadi, banyak kepentingan pribadi atau kelompok (pejabat negara) yang ditutupi bungkus kebijakan. Penyalahgunaan wewenang paling banyak terjadi pada dua hal, yaitu perizinan dan pengadaan barang," ujarnya dalam diskusi bulanan MMD Initiative di Jakarta, Senin, 29 Agustus 2016.

Disinyalir Fiktif, Pengadaan di RSUD Ratumbuysang

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Nefo Mamangkey, mendesak aparat kepolisian daerah (Polda) Sulut dan kejaksaan tinggi (Kejati) untuk memeriksa detil, pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2013-2014 di RSUD Ratumbuysang, Manado.

“Bahkan kalau perlu aparat penegak hukum melakukan audit fisik untuk pengadaan barang dan jasa 2013-2014 tersebut,” kata Mamangkay, di Manado, Jumat (26/8/2016).

Tuesday, August 30, 2016

Pengadaan Lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung diperiksa

Drama penyelidikan terkait pembebasan lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung terus berlanjut. Setelah Wali Kota Bitung Max Lomban, Kabag Hukum dan mantan Sekkot Edison Humiang, penyidik Kejagung memeriksa sejumlah pejabat Pemprov Sulut.

Para pejabat itu diperiksa bergiliran oleh penyidik Kamis-Jumat (25-26/8) di kantor Kejari Bitung. Kasi Pidsus Kejari Bitung, Rudolf Simanjuntak mengatakan, tim penyidik Kejagung menuntaskan pemeriksaan Jumat kemarin.

Monday, August 29, 2016

Benahi Pengadaan Obat Jaminan Kesehatan Nasional

Sejumlah rumah sakit mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sulit mendapat obat tertentu. Itu terjadi karena penerapan mekanisme satu pemenang tender per daerah. Hal itu menyebabkan pasien bisa mengalami komplikasi karena terapi tertunda.

Maka dari itu, rumah sakit mitra BPJS Kesehatan meminta sistem pengadaan sediaan farmasi lebih fleksibel. Pemenang tender pemasok sediaan farmasi di satu provinsi diharapkan lebih dari satu perusahaan untuk mengantisipasi jika gagal memenuhi stok.

Sunday, August 28, 2016

Aplikasi Memimalisir Masalah dalam Pengadaan

Bupati Sekadau yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau dan sejumlah SKPD menghadiri kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Procurement Network yang digelar di Jakarta, pada Selasa (23/8/2016).

Apkasi didukung oleh lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP) dengan tena membangun kemitraan pemerintah daerah dengan penyedia barang dan jasa.

Saturday, August 27, 2016

LKPP Gelar Sosialisasi E-Katalog di Manokwarie-kata

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar sosialisasi yang bertema “Sosialisasi e-katalog LKPP: Belanja Cepat Cara Tepat Melalui e-katalog” di Provinsi Papua Barat, Kamis (25/8).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah mengenai manfaat pengadaan barang melalui e- katalog LKPP. Acara ini dihadiri sekitar 200 orang yang terdiri dari Kepala SKPD, Ketua ULP, dan LPSE di sekitar kota Manokwari dan Provinsi Papua Barat.

Kabupaten Batang - Rekanan dan Pengawas Dipantau Ketat

Kabupaten Batang yang terkenan dengan bupati
Tim Pengawasan dan Pengendalian Konstruksi Pemkab Batang memastikan untuk mengambil langkah pengetatan terhadap kinerja rekanan pelaksana kegiatan maupun konsultan pengawas. Upaya itu dilakukan untuk mencegah keterlambatan sekaligus memastikan seluruh proyek fisik bisa selesai di akhir tahun.

“Kami meminta jajaran SKPD yang mengelola kegiatan konstruksi untuk bersama-sama mengantisipasi potensi keterlambatan progres pekerjaan. Pastikan agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tertib administrasi,” kata Wabup H Soetadi SH MM saat memimpin rapat evaluasi konstruksi bersama para pengelola proyek fisik, Rabu (23/8), di markas ULP.


Kabupaten Batang - Rekanan dan Pengawas Dipantau Ketat

Kabupaten Batang yang terkenan dengan bupati
Tim Pengawasan dan Pengendalian Konstruksi Pemkab Batang memastikan untuk mengambil langkah pengetatan terhadap kinerja rekanan pelaksana kegiatan maupun konsultan pengawas. Upaya itu dilakukan untuk mencegah keterlambatan sekaligus memastikan seluruh proyek fisik bisa selesai di akhir tahun.

“Kami meminta jajaran SKPD yang mengelola kegiatan konstruksi untuk bersama-sama mengantisipasi potensi keterlambatan progres pekerjaan. Pastikan agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tertib administrasi,” kata Wabup H Soetadi SH MM saat memimpin rapat evaluasi konstruksi bersama para pengelola proyek fisik, Rabu (23/8), di markas ULP.


Friday, August 26, 2016

Pengadaan kapal kayu untuk nelayan

Dua berkas perkara tersangka dugaan korupsi pengadaan kapal kayu untuk nelayan berbobot 30 gross tonnage (GT) pada 2011 dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang, Selasa (23/8). Lantaran, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah merampungkan berkas perkara.

Dua tersangka itu, yakni Mahyudin dan Ade Burhanudin. Saat ini, Mahyudin menjabat Kepala Balai Budi Daya Ikan Air Tawar pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, sedangkan Ade Burhanudin menjabat Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Provinsi Banten.

Thursday, August 25, 2016

Pemkot Tangerang Kembangkan E-Katalog Daerah

Ini maksudnya mungkin Katalog Lokal ya...
Pemerintah Kota Tangerang, Banten, mengembangkan katalog daerah elektronik atau E-Katalog Daerah untuk transparansi dan efesiensi dalam pengadaan barang dan jasa.

"Melalui pengembangan E-Katalog Daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan barang/jasa yang semakin meningkat," kata Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin di Tangerang, Rabu.

Ia mengatakan Kota Tangerang saat ini memiliki program Tangerang Liveable, Investable, Visitable, dan E-City (LIVE) yang memerlukan barang dan atau jasa dalam rangka implementasi kegiatan-kegiatannya.

Kasus Korupsi Pengadaan Kabupaten Tasik

Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar siap memantau proses persidangan kasus korupsi pengadaan mebel senilai Rp 1,5 miliar di Sekretariat Daerah, Kabupaten Tasikmalaya, yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung. Terlebih dalam kasus ini diindikasikan adanya keterlibatan pejabat penting di Kabupaten Tasikmalaya.

Seperti diketahui, Pengadilan Tipikor Bandung menyidangkan kasus korupsi pengadaan mebeler. Pada kasus ini, Kadis Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya, Jamaludin Malik, duduk sebagai terdakwa.
"Kalau nama mereka (Bupati dan Sekda) muncul di persidangan dan alat buktinya mencukupi, bisa saja bupati dan sekda Kabupaten Tasikmalaya itu kita periksa," kata Kasipenkum Kejati Jabar, Raymond Ali kepada wartawan di Bandung, Rabu, 24 Agustus 2016.

Wednesday, August 24, 2016

Pemerintah Targetkan Lelang Konstruksi Seksi I Tahun Ini

Pemerintah menargetkan lelang konstruksi yang menjadi porsi pemerintah untuk tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan seksi I Oktober tahun ini.

Kepala Satuan Kerja Tol Cisumdawu Wida Nurfaida mengatakan hal itu dilakukan supaya proses penandatanganan kontrak konstruksi dapat dilakukan Desember 2016. Tahun depan lanjutnya dapat dilakukan penandatanganan pinjaman dari Bank China Eksim dan segera melakukan konstruksi.

“Kalau loan China memang beda dengan yang lain, kami harus tanda tangan kontrak konstruksi dulu baru loan agreement. Makanya kami harus segera lelang konstruksi, supaya tahun depan loan-nya bisa cair,” katanya Rabu (24/8/2016).

E-Procurement Belum Menjamin Pengadaan Barang dan Jasa Bebas Korupsi

Penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau e-procurement dinilai belum menjadi jaminan bebas dari praktik korupsi. Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AlexanderMmarwata mengatakan, meskipun prosea lelang sudah mulai dilakukan secara elektronik, tidak menjadi jaminan praktik korupsi hilang.

Menurut Alex, KPK masih menemukan banyak kasus korupsi yang dilakukan melalui sistem e-procurement.

"Meskipun lelang sudah banyak dilakukan melalui e-procurement, tidak menjamin bebas dari korupsi. Banyak korupsi yang dilakukan melalui e-procurement," ujar Alex saat menghadiri diskusi Apkasi Procurement Network 2016: Membangun Kemitraan Pemda dan Penyedia Barang Jasa, di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2016).