Seminar dan talkshow e-katalog bersama datascript

http://jambi.tribunnews.com/2018/09/27/datascrip-gelar-seminar-dan-talk-show-belanja-pemerintah-dengan-e-catalogue-online

Sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pembangunan nasionol yang berkelanjutan melalui pembelanjaan barang/jasa yang memberikan pemanfaatan nilai sebesar-besarnya, PT Datascrip bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar seminar dan Talkshow bertajuk Belanja Pemerintah dengan Cepat dan Tepat Bersama e-Catalogue Online Shop LKPP di Hotel ODua Weston Jambi, Kamis (27/9).
Acara yang dihadiri perwakilan lembaga, institusi dan satuan kerja Perangkat daerah (SKPD) yang ada di Jambi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai manfaat pengadaan barang melalui e-Catalogue LKPP.
Seminar dan talk show ini juga merupakan bagian dari sosialisasi peraturan terbaru seputar pengadaan barang/jasa pemerintah, yang tertuang dalam peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018.

"Datascrip memahami pentingnya memberikan sosialisasi secara lengkap dan menyeluruh kepada elemen-elemen pemerintahan di sejumlah daerah, agar pemahaman terhadap pengadaan barang/ jasa dengan mekanisme elektronik merata dan pelaksanaan nya berjalan lancar," ujar Fernando Handinata, General Manager PT Datascrip.
Dikatakanya selain Kota Jambi, kota kota yang menjadi lokasi penyelenggaraan acara ini yaitu Padang, Banda Aceh, Denpasar, Sorong, Jayapura, Samarinda, Banjarmasin Purwokerto dan Jogjakarta.

Sumut dan LKPP sudah bekerjasama terkait e-katalog

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang telah menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama pelaksanaan katalog elektronik (e-katalog) dengan LKPP.

Kerjasama ini dalam rangka mendorong efisiensi pengadaan barang dan jasa serta mendukung pencegahan tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. 

Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan kerja Komite II DPD RI yang dipimpin Parlindungan Purba di Kantor LKPP Komplek Rasuna Epicentrum Kuningan, Jakarta, Senin (3/9).

Kami mengapresiasi Pemprov sumut yang sudah melakukan kerjasama dengan LKPP dalam rangka mendorong efisiensi dan pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, kata Agus Prabowo.

Dalam pertemuan ini, Agus Prabowo menjelaskan bahwa misi LKPP adalah bagaimana untuk mewujudkan pasar pengadaan yang efisien, mendorong pertumbuhan dunia usaha yang berdaya saing dan menjadi lembaga pembaharu yang inovatif dan berintegritas dalam pengadaan.

Untuk itu, menurutnya, tujuan dari pembuatan e-katalog adalah salah satu upaya dari LKPP dalam membangun pasar untuk pelaku usaha lokal. E-katalog, menurutnya, adalah konsep e-marketing.

"Pembuatan e-katalog adalah salah satu upaya dari LKPP dalam membangun pasar untuk pelaku usaha lokal. Untuk itu, kami sangat mendukung jika produk-produk lokal didaftarkan di e-katalog," jelasnya.

Agus Prabowo juga menjelaskan bahwa total transaksi elektronik pemerintah tahun 2017 sebesar Rp 345 triliun atau 33,4% dari total belanja barang/jasa tahun 2017 dan e-tendering sebesar Rp 298,2 triliun atau 28,96% dari total belanja barang/jasa tahun 2017. 

Sementara untuk e-purchasing sebesar Rp 46,8 triliun atau 4,5% dari total belanja barang/jasa tahun 2017.  Agus menjelaskan, ke depan mekanisme belanja pemerintah lewat e-purchasing akan terus meningkat.

Menanggapi hal ini, anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba mengatakan bahwa dengan adanya e-katalog ini, LKPP dapat membantu mewujudkan pembangunan daerah dengan sistem pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing. Menurutnya, dirinya bersama Komite II DPD RI akan menyosialisasikan mengenai e-purchasing ke daerah-daerah agar dapat mendaftarkan produknya ke LKPP.

Dengan adanya LKPP, seluruh potensi di daerah dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi daerah. Di daerah bisa kita lihat potensi apa yang bisa dikembangkan. Dan kita sepakat akan sama-sama melakukan sosialisasi di daerah, kata Parlindungan Purba.

Parlindungan Purba berpendapat bahwa LKPP perlu menyosialisasikan mengenai ranah hukum sistem pengadaan barang/jasa di daerah. Karena menurutnya, di daerah terkadang ditemui oknum-oknum yang dianggap "bermain" dalam pengadaan barang/jasa. 

Akibatnya, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan prosedur dan terkadang berhenti. Untuk itu dirinya sangat mendukung penguatan Unit Kerja Pengadaan Barang di daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang independen dan efisien.

Parlindungan Purba juga menambahkan, LKPP harus membuat sistem e-purchasing tidak hanya pada barang saja, tetapi juga jasa melalui e-katalog. Sehingga, perusahaan-perusahaan daerah yang menawarkan jasa dapat turut serta menawarkan jasa mereka di level nasional.

http://www.medanbisnisdaily.com/m/news/read/2018/09/06/358670/sumut_lkpp_sudah_bekerjasama/

Bhinneka.com raup 15 triliun dari transaksi e-katalog lkpp

http://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2018/09/05/510/938154/bhinneka.com-raup-rp15-triliun-dari-transaksi-e-katalog-lkpp

Toko online Bhinneka.com sepanjang 2017 membukukan transaksi hingga Rp1,5 triliun. Pendapatan sebesar itu khusus di bagian penjualan e-katalog yang berada di bawah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Hal itu diungkapkan Sales Manager Bhinneka.com, Zulvi Hadi Matondang di sela-sela Sosialisasi E-Katalog LKPP: Belanja Cepat Cara Tepat Melalui E-Katalog bersama LKPP di Hotel Aston Madiun, Kamis (2/8/2018).

Menurut Zulvi, pada 2017 transaksi Bhinneka.com di e-katalog mencapai Rp1,5 triliun. Sedangkan 2018 ini, pihaknya menargetkan penjualan di e-katalog bisa mencapai Rp1,9 triliun.

Nilai transaksi tersebut berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar barang yang dibeli lembaga pemerintahan melalui Bhinneka.com ini adalah alat-alat elektronik.

"Itu dari transaksi e-katalog saja. Kalau yang lain beda lagi. Untuk omzet tahun ini di e-katalog ditargetkan Rp1,9 triliun," jelas dia dalam rilis yang diterima Harianjogja.com, Selasa (4/09/2018).

Bhinneka.com sudah masuk dan terverifikasi oleh LKPP sejak 2015 dan saat itu menjadi pemain tunggal di e-katalog. Kemudian pada tahun berikutnya semakin banyak perusahaan online yang terverifikasi di e-katalog.

Melalui sosialisasi yang digelar bekerja sama dengan Bhinneka.com dan dihadiri sejumlah pejabat Pemkot Madiun dan Pemkab Madiun, Bhinneka.com ingin menginformasikan kepada pemerintah daerah di tingkat kota/kabupaten mengenai barang yang dijual dalam e-katalog. Harga dalam e-katalog biasanya lebih murah dibandingkan harga barang di luar e-katalog.

Kepala LKPP, Agus Prabowo, mengatakan e-katalog menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terbuka dan efisien karena bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Dia optimistis dengan banyaknya pilihan dan fleksibilitas dalam membeli produk pemerintah dapat memilih dan menentukan pembelian produk sesuai dengan kebutuhannya.

Apalagi, informasi spesifikasi harga dan merek telah dibuka dan dapat diakses oleh semua pihak. "Informasi harga dan spesifikasi barang/jasa yang terdaftar di e-katalog LKPP bersifat terbuka. Seluruh masyarakat dapat melihat dan melakukan kontrol. Pembeli dapat membandingkan harga barang yang sama dari beberapa penyedia," katanya

Sosialisasi E-Katalog LKPP - ayooklik di Pontianak

 Inilah suasana sejumlah perwakilan instansi Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Provinsi Kalbar menghadiri Sosialisasi E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) yang digelar PT Airmas Perkasa (ayooklik.com) di ruang Kalimantan Ballroom Hotel Aston, Jalan Gajahmada 21, Pontianak, Selasa (23/5/2017).

Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa LKPP, Rr Ajeng Kusharyeni Pratiwi mengungkapkan dalam kegiatan ini, pihaknya mensosialisasikan tentang E-Katalog dan E-Purchasing, yang merupakan salah satu metode pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah.

Mbiz fokus di e-katalog lkpp

Mbiz, platform yang bertujuan menyediakan solusi pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi berbasis web memfokuskan kalangan perusahaan (B2B) dan institusi-institusi pemerintahan (B2G) sebagai target marketnya.

Mbiz didirkan pada Juli 2015 dan diperkenalkan pada masyarakat sejak Februari 2016 dan telah berkembang menjadi penyedia layanan digital e-commerce dan e-procurement untuk skala B2B dan B2G di Indonesia.

Belanja alsinta melalui e-katalog

Belanja cepat melalui e-katalog.

Pemerintah saat ini terus meningkatkan distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi para petani di Indonesia. Hal ini dilakukan agar produksi pertanian semakin meningkat sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.

Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, distribusi alsintan ini secara langsung diberikan oleh pemerintah kepada para petani. Hal ini dilakukan mengingat lamanya waktu yang dibutuhkan untuk distribusi apabila sebelumnya dilakukan tender terlebih dahulu.

Kuningan Terapkan Aplikasi E-Purchasing dan E-Katalog

Di era globalisasi dan keterbukaan yang tengah berlangsung saat ini, diperlukan perhatian yang lebih besar terhadap aparatur pemerintah.

Untuk mewujudkan good governance melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kuningan menggelar pelatihan aplikasi E-Purchasing tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik, di aula Wisma Permata, Jumat (31/3).

Ketua Panitia, Kusumo Daryo mengatakan, untuk tercapainnya kondisi tersebut diperlukan keterampian dan pengetahuan yang lebih tinggi dan harus didukung oleh suatu disiplin pembangunan yang lebih tinggi pula.

Sehingga dana dan daya dapat terpakai dengan baik, berdaya guna, dan berhasil guna untuk mencapai tujuan pembangunan.

“Dengan kegiatan pengadaan barang atau jasa pemerintah, sebagai bagian penting dan dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Maka diperlukan pelatihan teknis aplikasi E-Purchasing yang terintegrasi dalam sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik bagi Pokja ULP, Panitia atau Pejabat pengadaan, dan PPK dari masing – masing SKPD,” kata Kusumo

Untuk meningkatkan kapasitas kompetensi SDM, lanjut Kusumo, perlu memberikan pemahaman kepada penyelenggara pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik.

Khususnya panitia atau pejabat pengadaan dan PKK untuk mewujudkan rencana umum pemerintah yang transparansi, akuntabilitas, efektif dan efesien sesuai dengan tata nilai pengadaan.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, Teddy Suminar  mengatakan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga pemerintah, berkomitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean Government) dengan menyusun kebijakan dan regualasi yang tepat.

Khususnya dalam pelaksanaan pengadaan, serta membangun sistem yang transparan untuk pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Salahsatu upaya aksi pencegahan korupsi yang dilakukan LKPP adalah membangun sistem E-Purchasing. Yaitu mengkatalogkan produk melalui penayangan produk ke dalam E-Katalog sehingga informasi harga, spesifikasi item menjadi sangat transparan,” kata Teddy.

Keterbukaan informasi ini, lanjut Teddy, memberikan kemudahan, kenyamanan bagi pejabat dalam melaksanakan pengadaan di seluruh lembaga atau instansi, sehingga resiko pejabat tersangkut kasus pelanggaran hukum dapat diminimalkan.

Sebab, sistem dan keterbukaan informasi setiap produk secara tidak langsung telah menekan potensi melakukan tindak kecurangan, seperti upaya mark-up harga produk.

“Selain itu juga memudahkan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, sehingga aparat penegak hukumpun bisa melihat apabila ada transaksi menggunakan E-Katalog,” tandas Teddy.

Sumber:
http://news.fajarnews.com/read/2017/04/01/14437/diskominfo.kuningan.terapkan.aplikasi.e-purchasing.dan.e-katalog

LKPP Sosialisasi e-Katalog bersama Vendor

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar sosialisasi e-Katalog bersama Bhinneka.com. Keberadaan ElektronikKatalog (E-Katalog) diharapkan dapat memenuhi kebutuhan barang yang diinginkan instansi maupun institusi baik di pusat maupun daerah.

3 kemudahan Menggunakan e-Katalog

Pemerintah sudah mencanangkan pemanfaatan katalog elektronik untuk penyediaan barang dan jasa sejak 2014. Waktu itu, sebagaimana informasi dari laman e-katalog.lkpp.go.id, hari ini, pemanfaatan tersebut menggunakan payung hukum Peraturan Presiden Nomor 4/2015 serta Peraturan Kepala LKPP No. 14/2015 tentangePurchasing. 

LKPP Sosialisasi e-Katalog di Makassar

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jada Pemerintahan (LKPP) melakukan sosialisasi tentang penggunaan e-katalog dalan pengadaan barang dan jasa, pada instansi pemerintah di Grand Clarion Hotel, Selasa (18/10/2016). Dalam sosialisasi ini, LKPP bekerja sama dengan PT Airmas Pantero Sinergi selaku mitra kerja dalam hal penyedia online shop pada e-katalog LKPP.

Transparansi E-Katalog di Sosialisasikan

Efisiensi biaya, tenaga dan waktu, pengadaan barang dan jasa kini bisa dilakukan tanpa proses tender. Selain efisiensi, kinerja pun jadi lebih transparan. Semua dimungkinkan di ayoklik.com. ’’Lebih hemat dengan portal tapi tidak semua portal bisa bekerja sama dengan pemerintah. Ayoklik.com adalah salah satunya,’’ ucap Ka Biro Administrasi dan Pembangunan   Provinsi Riau,

Omset Ayooklik.com Melesat Setelah Bergabung LKPP

Ada banyak manfaat dengan bergabung dalam e-catalogue Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Yang paling jelas adalah melambungnya omset perusahaan, seperti yang terjadi untuk vendor di kategori online shop yang melayani produk elektronik dan IT.

Indocomtech 2016 Janjikan Lelang Gadget, Diskon Besar & Cashback Hingga 1Juta

Indocomtech 2016, ajang pameran teknologi informasi dan komunikasi yang telah menjadi benchmark bagi perkembangan teknologi di Indonesia, kembali akan digelar tahun ini. Didukung penuh oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai bukti perusahaan terhadap Indocomtech yang telah hadir bagi pecinta TIK sejak 24 tahun yang lalu. BRI Indocomtech 2016 kali ini akan memanjakan pengunjung dengan beragam promo lelang, serta diskon besar dan cashback hingga IDR1 juta secara langsung.

Lebih Aman Pengadaan Barang Lewat e-Katalog

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan Pemerintah Daerah (Pemda) mengenai manfaat pengadaan barang melalui e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Bhinneka.Com bekerjasama dengan LKPP menggelar sosialisasi kepada sekitar 150 peserta terdiri darii SKPD, ketua ULP, dan LPSE di Sumsel, Selasa (27/9/2016) di Grand Daira Ballroom Palembang

LKPP Gelar Sosialisasi E-Katalog di Manokwarie-kata

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar sosialisasi yang bertema “Sosialisasi e-katalog LKPP: Belanja Cepat Cara Tepat Melalui e-katalog” di Provinsi Papua Barat, Kamis (25/8).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah mengenai manfaat pengadaan barang melalui e- katalog LKPP. Acara ini dihadiri sekitar 200 orang yang terdiri dari Kepala SKPD, Ketua ULP, dan LPSE di sekitar kota Manokwari dan Provinsi Papua Barat.

Pemkot Tangerang Kembangkan E-Katalog Daerah

Ini maksudnya mungkin Katalog Lokal ya...
Pemerintah Kota Tangerang, Banten, mengembangkan katalog daerah elektronik atau E-Katalog Daerah untuk transparansi dan efesiensi dalam pengadaan barang dan jasa.

"Melalui pengembangan E-Katalog Daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan barang/jasa yang semakin meningkat," kata Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin di Tangerang, Rabu.

Ia mengatakan Kota Tangerang saat ini memiliki program Tangerang Liveable, Investable, Visitable, dan E-City (LIVE) yang memerlukan barang dan atau jasa dalam rangka implementasi kegiatan-kegiatannya.

Bhineka.com dan LKPP Gelar Sosialisasi E-Katalog untuk Pengadaan Barang dan Jasa

Bhinneka.com bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah (LKPP)  menggelar  sosialisasi  yang  bertema  “Sosialisasi  e-katalog  LKPP: Belanja Cepat Cara Tepat Melalui e-katalog” di Provinsi Papua Barat.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah mengenai manfaat pengadaan barang melalui e- katalog LKPP.

Acara ini dihadiri sekitar 200 orang yang terdiri dari Kepala SKPD, Ketua ULP, dan LPSE di sekitar kota Manokwari dan Provinsi Papua Barat.

Cegah Vaksin Palsu dengan e-Katalog !

Seperti yang dilansir pada Harianaceh, Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Maura Linda Sitanggang meminta rumah sakit pemerintah maupun swasta melakukan pengadaan vaksin melalui e-katalog. Dengan begitu, vaksin yang dibeli pasti resmi.

“Vaksin reguler yang beredar mayoritas adalah dibeli di e-katalog

e-Katalog Pacu Keterbukaan Harga

Penerapan e-katalog dalam mendukung belanja pemerintah semakin memberikan keuntungan, terutama dalam hal mendorong terbentuknya harga pasar yang wajar. Kenyataannya, upaya pembedahan struktur harga serta mekanisme pengecekan silang (cross check) dalam alur katalogisasi produk berhasil memunculkan harga yang dapat digunakan sebagai acuan. Lalu, bagaimana e –katalog mampu menjadi instrumen dalam mengoreksi harga pasar?

Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi Sarah Sadiqa menjelaskan bahwa perumusan struktur harga produk e-katalog selalu dilakukan secara hati-hati. Bahkan, pokja katalog sering kali diharuskan melakukan pengecekan secara berlapis untuk mendapatkan formulasi harga yang tepat. Hal ini sangat diperlukan, terutama untuk memproses permintaan katalogisasi produk-produk yang ditransaksikan secara riil, namun informasi harganya tidak terbuka, seperti mikroskop elektro, dan MR-I.

Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Transparan dengan internet (e-katalog)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan dukungannya agar sistem e-Katalog oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) lebih dimaksimalkan pemerintah daerah.