Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan
Showing posts with label e-Procurement. Show all posts
Showing posts with label e-Procurement. Show all posts

Monday, September 10, 2018

Walikota Surabaya pernah diancam mau dibunuh gegara e-procureme r

https://www.dawainusa.com/curhat-wali-kota-surabaya-tri-rismaharini-tiga-kali-diancam-dibunuh/

Tri Rismaharini menumpahkan curahan hatinya ketika mengantar Rektor Pradita Institute, Richardius Eko Indrajit berkeliling di Mall pelayanan publik Siola, Surabaya Kamis (6/9).
Perempuan yang akrab dipanggil Risma ini mengaku dirinya sering menerima ancaman pembunuhan oleh beberapa orang tak dikenal. Dilansir dari IDN Times, berikut tiga ancaman pembunuhan terhadap Risma dari orang yang tak dikenal.


1. Diancam Dibunuh Karena e-Procurement
Kepada beberapa pengunjung di Corridor Co-working Space Siola, Risma memperkenalkan Richardius Eko Indrajit sebagai salah satu penyelamat nyawanya. Eko selalu mendukung dan melindungi Risma ketika ia menyebarkan penggunaan e-procurement (pengadaan barang secara online) di berbagai kota di Indonesia.

“Ini profesor Eko Indrajit dulu yang nyelametin aku saat aku buat e-procurement. Profesor ini yang belain aku di mana-mana saat mau dibunuh. Kalian gak pernah tau kan rasanya mau dibunuh?” tanyanya.
2. Masalah Penutupan Dolly sebagai Puncak Ancaman
Risma menambahkan, saat ia berusaha untuk menutup lokalisasi Dolly pada 2014 silam, itu lah puncak ancaman-ancaman pembunuhan diterimanya.
Berbagai macam bentuk ancaman pembunuhan diterima Risma baik melalui pesan maupun secara langsung. “Kalau ancaman itu sering di rumah sampai anak-anakku diancam,” ujarnya.

3. Penabrakan Menjadi Salah Satu Bentuk Ancaman
Tak hanya berupa pesan, Risma bahkan pernah hampir dibunuh dengan cara ditabrak saat mengendarai kendaraan.
Ia bercerita, ketika mengendarai motor di kawasan Kembang Jepun, ia hampir ditabrak oleh orang tak dikenal. “Untung saya loncat waktu itu. Dulu juga di Jimerto saya juga hampir dibunuh,” terangnya.

Tri Rismaharini Juga Pernah Mendapat Teror Sebelum Jadi Wali Kota

Sebelumnya, Tri Rismaharini juga sempat menceritakan kalau dirinya pernah juga mendapatkan teror sebelum menjadi Wali Kota. Ancaman itu kata Risma datang bertubu-tubi.

“Saya diancam, saya mau dibunuh. Orang marah ke saya, saya dicekek gini, didorong sampai mau ke jendela gitu,” ujar Risma.
Peristiwa itu, kata Risma, terjadi pada tahun 2002, yakni saat dirinya diangkat menjadi Kepala Bina Pembangunan Kota Surabaya. Saat itu ia membuat sistem lelang elektronik.
Tak hanya sistem lelang, Risma juga memperkenalkan sistem lain berbasis elektronik. Setelah sistem diberlakukan, Risma mulai menerima berbagai teror. Ia diminta menghentikan sistem itu atau dipindahkan.
Tak mempan ancaman kepada dirinya, teror pun menyerang anaknya. “Diteror telepon gitu. Anak saya diancam dibunuh, saya sampai lapor ke guru anak saya jangan keluar sampai dijemput,” kata Risma.
Risma kemudian mengumpulkan keluarganya dan membahas soal ancaman itu. Risma mewanti-wanti leluarganya untuk berhati-hati dan waspada akan bahaya.
“Saya meminta maaf kalau nanti saya dibunuh, jangan nuntut karena ini tanggung jawab saya kepada Tuhan,” kata Risma.
Karena terus diancam, Risma akhirnya memperkenalkan sistem itu ke Agus Rahardjo yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pendidikan di Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional.
Ternyata, ancaman mutasi dirinya itu menjadi nyata. Namun, Risma pasrah. Dimana pun Risma bekerja, tidak masalah. Sampai akhirnya sistem yang diperkenalkannya itu dikembangkan Agus menjadi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Hingga akhirnya menjadi Wali Kota Surabaya, Risma masih menerapkan sistem itu.

Thursday, May 25, 2017

Aplikasi E-Kontrak Dikenalkan ke Pegawai Pemkot Tangerang

Sistem E-Procurement merupakan produk baru dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Sistem tersebut memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum dan pra-kualifikasi serta sourcing secara elektronik dengan menggunakan modul berbasis website.

Penggunaan E-Procurement secara signifikan akan meningkatkan kinerja dan efektifitas serta efisiensi, bahkan transparansi dan akuntabilitas.

Wakil Walikota Tangerang, Sachrudin mengemukakan, segala aktivitas dalam pemerintah, baik Pemerintah Pusat, kabupaten, kota, provinsi, tak lepas dari urusan pengadaan barang dan jasa. Tak terkecuali di Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. Oleh karena itu, segala aktivitas dalam pengadaan barang dan jasa, harus terus didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang profesional dan kompeten sehingga akan turut memberikan dampak pada peningkatan kinerja, efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas disetiap pelaksanaannya.

Sunday, April 2, 2017

Kuningan Terapkan Aplikasi E-Purchasing dan E-Katalog

Di era globalisasi dan keterbukaan yang tengah berlangsung saat ini, diperlukan perhatian yang lebih besar terhadap aparatur pemerintah.

Untuk mewujudkan good governance melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kuningan menggelar pelatihan aplikasi E-Purchasing tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik, di aula Wisma Permata, Jumat (31/3).

Ketua Panitia, Kusumo Daryo mengatakan, untuk tercapainnya kondisi tersebut diperlukan keterampian dan pengetahuan yang lebih tinggi dan harus didukung oleh suatu disiplin pembangunan yang lebih tinggi pula.

Sehingga dana dan daya dapat terpakai dengan baik, berdaya guna, dan berhasil guna untuk mencapai tujuan pembangunan.

“Dengan kegiatan pengadaan barang atau jasa pemerintah, sebagai bagian penting dan dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Maka diperlukan pelatihan teknis aplikasi E-Purchasing yang terintegrasi dalam sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik bagi Pokja ULP, Panitia atau Pejabat pengadaan, dan PPK dari masing – masing SKPD,” kata Kusumo

Untuk meningkatkan kapasitas kompetensi SDM, lanjut Kusumo, perlu memberikan pemahaman kepada penyelenggara pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik.

Khususnya panitia atau pejabat pengadaan dan PKK untuk mewujudkan rencana umum pemerintah yang transparansi, akuntabilitas, efektif dan efesien sesuai dengan tata nilai pengadaan.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, Teddy Suminar  mengatakan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga pemerintah, berkomitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean Government) dengan menyusun kebijakan dan regualasi yang tepat.

Khususnya dalam pelaksanaan pengadaan, serta membangun sistem yang transparan untuk pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Salahsatu upaya aksi pencegahan korupsi yang dilakukan LKPP adalah membangun sistem E-Purchasing. Yaitu mengkatalogkan produk melalui penayangan produk ke dalam E-Katalog sehingga informasi harga, spesifikasi item menjadi sangat transparan,” kata Teddy.

Keterbukaan informasi ini, lanjut Teddy, memberikan kemudahan, kenyamanan bagi pejabat dalam melaksanakan pengadaan di seluruh lembaga atau instansi, sehingga resiko pejabat tersangkut kasus pelanggaran hukum dapat diminimalkan.

Sebab, sistem dan keterbukaan informasi setiap produk secara tidak langsung telah menekan potensi melakukan tindak kecurangan, seperti upaya mark-up harga produk.

“Selain itu juga memudahkan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, sehingga aparat penegak hukumpun bisa melihat apabila ada transaksi menggunakan E-Katalog,” tandas Teddy.

Sumber:
http://news.fajarnews.com/read/2017/04/01/14437/diskominfo.kuningan.terapkan.aplikasi.e-purchasing.dan.e-katalog

Monday, September 12, 2016

Sukses e-Government dan Tantangan Keamanan Informasi

Ada dua testimonial menarik nan strategis dalam sesi diskusi panel Rakernas LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Pertama, dari Firmansyah Lubis, Direktur e-Government Kementerian Kominfo Indonesia, yang menyatakan, "Kami harus belajar kepada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) mengenai keberhasilan menerapkan e-Government melalui LPSE." Kedua, seperti disampaikan Prakoso, Asisten Deputi II Bidang Kominfo Kementerian Koordinator Polhukam RI yang menyatakan, "Success story e-Government di Indonesia adalah LPSE".

Wednesday, August 24, 2016

E-Procurement Belum Menjamin Pengadaan Barang dan Jasa Bebas Korupsi

Penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau e-procurement dinilai belum menjadi jaminan bebas dari praktik korupsi. Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AlexanderMmarwata mengatakan, meskipun prosea lelang sudah mulai dilakukan secara elektronik, tidak menjadi jaminan praktik korupsi hilang.

Menurut Alex, KPK masih menemukan banyak kasus korupsi yang dilakukan melalui sistem e-procurement.

"Meskipun lelang sudah banyak dilakukan melalui e-procurement, tidak menjamin bebas dari korupsi. Banyak korupsi yang dilakukan melalui e-procurement," ujar Alex saat menghadiri diskusi Apkasi Procurement Network 2016: Membangun Kemitraan Pemda dan Penyedia Barang Jasa, di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2016).

Thursday, July 28, 2016

Bareskrim Amankan Dua Peretas LKPP

Bareskrim Polri menangkap dua peretas yang membobol Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Berkas perkara dua tersangka pun dinyatakan lengkap dan kasus siap disidangkan.

"Iya benar itu, sudah lengkap," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Brigjen Agung Setya saat dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Rabu (25/7).

Agung mengatakan dua tersangka berinisial H dan ER. Bareskrim mengamankan H dan ER pada 2 Juni di Bandar Lampung. H merupakan otak dari pembobolan LPSE milik LKPP yang memerintahkan ER.

Wednesday, June 1, 2016

Hingga April, e-tender hemat hampir Rp 4 triliun

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan realisasi pelaksanaan lelang secara elektronik atawa e-tendering hingga April lalu mencapai 20.451 paket senilai Rp 72,44 triliun. Dari hasil pelaksanaan tender tersebut penghematan anggaran yang diperoleh mencapai Rp 3,88 triliun.

Agus Prabowo, Kepala LKPP mengatakan, sepanjang periode Januari hingga Mei 2016, pemerintah telah menggelar e-tendering dengan total 47.447 paket. Nilai pagi indikatif proyek pengadaan barang dan jasa ini mencapai Rp 131,82 triliun.

Monday, May 16, 2016

LKPP Hemat Angggaran Negara 2,6 Triliun

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) telah merealisasi pelaksanaan lelang secara elektronik atau disebut dengan e-procurement hingga April 2016 telah mencapai 13.966 paket. Dari lelang tersebut, nilai penghematan anggaran negara yang dihasilkan mencapai Rp 2,6 triliun.

Agus Prabowo, Kepala LKPP mengatakan, sampai April ini pemerintah telah menggelar lelang elektronik sebanyak 32.751 paket

Wednesday, December 9, 2015

LKPP: E-Procurement Mirip Belanja Online, Banyak Manfaatnya


Jakarta -LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berharap semakin banyak Kementerian dan Lembaga yang menggunakan fasilitas pengadaan secara elektronik. Sebab, cara ini dapat menghemat proses pengadaan, menghemat waktu serta menjamin transparansi proses pengadaan barang dan jasa.
"Ini mirip belanja online seperti blibli.com atau lazada. Bedanya pada cara pembayarannya saja. Kalau belanja online dibayar dulu baru diantar. Kalau di pemerintah, barang diterima dulu baru dibayar," tutur Direktur Perencanaan dan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP Gatot Pambudhi dalam acara peresmian Kantor LKPP, Jakarta, Selasa (8/12/2015).
LKPP sendiri menawarkan berbagai layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik salah satunya adalah e-tendering. Dengan cara ini, kementerian dan lembaga dapat melakukan tender melalui LKPP. Kemudian para kandidat akan mengajukan penawaran secara elektronik juga melalui LKPP.

Wednesday, July 22, 2015

Modus baru kecurangan melalui e-procurement

Kecurigaan ini sebenarnya sudah muncul sejak beberapa tahun lalu, waktu itu ada curhatan dari beberapa orang baik dari pokja ulp atau dari pihak penyedia yang sedang melaksanakan proses pemilihan penyedia. Kecurigaan adanya kecurangan dalam pengaturan bandwith atau lebar pita jaringan internet yang di setting untuk menerima unggahan dokumen penawaran dari penyedia barang/jasa.

Modus atau modal dusta yang dilakukan adalah dengan memperbesar bandwidth ke server lpse tempat dilaksanakannya pengadaan barang jasa pada waktu tertentu ketika penyedia 'jagoan' akan melakukan upload atau unggah dokumen penawaran. Setelah jagoan nya selesai menunaikan hajatnya yang terlarang -karena melanggar prinsip pengadaan- , selanjutnya jalur bandwitdh dikurangi atau dikecilkan kembali. Pengecilan banwidth atau lebar pita jaringan ke lpse ini mengakibatkan penyedia penyedia lainnya ketika upload dokumen penawaran akan  'berdesak desakan', yang bisa beresiko pada tidak sempurna nya data dokumen yang diterima oleh server lpse.

Wednesday, July 8, 2015

Dari e-Procurement Menuju e-Auction

Di mata Ika Mardiah, Kepala Balai LPSE Jabar -- meskipun banyak dinilai berprestasi -- namun proses pengadaan barang dan jasa tetap belum sempurna. Celah-celah masih ada, sehingga praktek korupsi dan kolusi di pengadaan masih nyaring terdengar pada pemberitaan.

Situasi ini terjadi salah satunya karena proses penentuan pemenang tender masih manual, alias proses tatap muka penyelenggara dan penyedia masih terjadi. Padahal yang ideal, seluruhnya sudah bisa oleh sistem digitalisasi yang bisa diakses siapa saja.

“Saat ini, Indonesia baru masuk fase e-procurement, proses registrasi dan tendernya memang sudah oleh TIK. Namun pas pelelangan harga, prosesnya masih manual, belum sepenuhnya e-auction, sehingga celah sudah ada meski sudah difilter ketat di awal oleh SPSE,” sambungnya.

Menurutnya, sistem dan situasi sekarang memang belum memungkinkan lelang digital (e-auction) karena database dan sistem pendukung belum siap semua. Upaya menuju itu sudah dibangun dengan hadirnya SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) dari LKPP.

Data ini kelak akan disinkronkan ke LPSE di daerah, sehingga dalam jangka panjang, proses tender dan lelang sangat memungkinkan sepenuhnya oleh aplikasi digital. Dengan sendirinya, berbagai cerita minor terkait tender pemerintahan bisa dikikis.

“Menurut saya, kecurangan pas lelang itu terjadi bisa karena mungkin ada kolusi oknum pemerintah dengan penyedia atau bisa juga sesama penyedia main mata mengarahkan pemenang tertentu. Hal ini masih menjadi kelemahan, solusinya harus e-auction,” sambungnya.

Hal lain yang jadi perhatian penyempurnaan adalah percepatan penyerapan anggaran setelah ada SPSE. Faktanya, sebagaimana tersaji monev.lkpp.go.id, hingga Juni 2016 lalu, penyerapan duit belanja APBN baru 17,69% dari target 28,07% per Juni lalu.

Ini berarti, sistem digital tidak berarti realisasi pembangunan di lapangan jadi cepat juga. Hal ini bisa karena ketakutan para PNS, atau bisa juga perlu lagi terobosan lain dalam pengadaan via TIK, sehingga masyarakat Indonesia tidak sekedar pasrah melihat jalanan rusak, misalnya.

“Intinya, proses transisi tender dan lelang ke digital ini harus terus dipercepat. Jadi, ketika ada program tender cepat yang mengacu data SIKAP, itu semuanya sudah siap jalan. Sebab, masyarakat Indonesia butuh hasil pembangunan yang cepat terasa,” pungkasnya.

*) Penulis, Muhammad Sufyan Abd. merupakan pemerhati bisnis digital dan Dosen Fak. Komunikasi Bisnis Telkom University

Wednesday, May 27, 2015

Eprocurement hemat 30% anggaran

JAKARTA-Penggunaan sistem teknologi informasi yang baik dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah dapat menghemat anggaran hingga 30%.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan negara dapat melakukan penghematan hingga Rp795 triliun dari penggunaan sistem dan pengawasan yang baik dalam pengadaan barang/jasa. Jumlah tersebut sekitar 30% dari total pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah bersama BUMN dengan nilai mencapai Rp2.650 triliun

Thursday, March 20, 2014

E-Procurement

E-Procurement (Pengadaan secara elektronik) adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing.
K/L/D/I  wajib  melaksanakan  Pengadaan  Barang/Jasa   secara elektronik untuk  sebagian/seluruh  paket-paket  pekerjaan  pada Tahun Anggaran 2012 disesuaikan  dengan   kebutuhannya. Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2011, sekurang-kurangnya  75% dari seluruh belanja K/L dan 40% Belanja Pemda (Prov/Kab/Kota) wajib  melaksanakan  Pengadaan  Barang/Jasa   secara elektronik melalui SPSE.
ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan  sistem Pengadaan Barang/Jasa  secara  elektronik  yang diselenggarakan  oleh LPSE terdekat.

Wednesday, February 19, 2014

Para Camat di Kulonprogo Dapat Mobil Dinas Baru


Pemerintah Kabupaten Kulonprogo membekali para camatnya dengan mobil dinas baru. Pengadaan 12 unit mobil dinas tersebut menghabiskan dana hingga sekitar Rp 2,08 milyar dari APBD Perubahan 2013.

Kabag Pembangunan, Setda Kulonprogo, Hendry Kusdiarta mengatakan, mobil baru berupa toyota Avanza G-series itu memang diperuntukkan bagi para camat sebagai kendaraan operasional. Satu unitnya senilai Rp 174.135.000. Peremajaan kendaraan operasional itu untuk mengganti kendaraan dinas lama Mitsubishi Colt T120S yang dinilai sudah tidak produktif dan efisien. Pasalnya, kendaraan tersebut belum pernah diganti sejak pengadaan pada 2001-2002.

Saturday, February 15, 2014

Pengadaan Barang/Jasa: Lelang Secara Elektronik Masih Menyisakan Celah Korupsi


Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai sistem lelang elektronik (e-Procurement) masih menyisakan sejumlah celah korupsi pada pengadaan barang/jasa.

Peneliti Divisi Investigasi ICW Tama S. Langkun mengatakan potensi korupsi terbesar hingga saat ini masih didominasi oleh pengadaan barang/jasa sehingga adanya lelang elektronik merupakan pertanda positif untuk mengurangi penyelewengan pengadaan barang/jasa.

Thursday, February 6, 2014

Keuntungan e-Procurement


Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) akan mulai menerapkan ICT e-Procurement pada 2014. Sistem ini dikeluarkan sebagai Solusi Pengadaan Barang dan Jasa yang tinggi transparansinya.

Direktur Pengadaan Secara Elektronik, Tatang Wiriatmaja, mengungkapkan bagi para pengelola barang dan jasa, mereka akan mendapatkan penawaran yang lebih nyata, mempermudah administrasi dan mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan.