Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Tuesday, August 30, 2016

Pengadaan Lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung diperiksa

Drama penyelidikan terkait pembebasan lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung terus berlanjut. Setelah Wali Kota Bitung Max Lomban, Kabag Hukum dan mantan Sekkot Edison Humiang, penyidik Kejagung memeriksa sejumlah pejabat Pemprov Sulut.

Para pejabat itu diperiksa bergiliran oleh penyidik Kamis-Jumat (25-26/8) di kantor Kejari Bitung. Kasi Pidsus Kejari Bitung, Rudolf Simanjuntak mengatakan, tim penyidik Kejagung menuntaskan pemeriksaan Jumat kemarin.



"Mereka segera kembali ke Jakarta. Mereka bawa sejumlah berkas dan hasil pemeriksaan," ujar Rudolf, kemarin.

Informasi yang dihimpun Tribun, para pejabat Pemprov Sulut yang diperiksa, diantaranya, Kepala Dinas PU JE Kenap, Kadisperindag Jenny Karouw, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan BMD Olvie Atteng.

JE Kenap, Kepala Dinas PU Sulut mengakui diperiksa penyidik. Ia mengakui dicecar sedikitnya 10 pertanyaan. Ia membantah dugaan adanya mark up Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan KEK. "Tidak seperti itu," kata Kenap sambil berlalu dari Kejari Bitung.

Selain pejabat Pemprov Sulut, ada pejabat Pemkot Bitung diantaranya Kepala Disperidag Benny Lontoh, Kepala Badaan Pengelola Keuangan dan BMD Franky Sondakh, Kadisnakertrans Ferry Bororing.

Rudolf Simanjuntak memastikan, tim yang datang dari Jakarta merupakan Satgas Khusus Tindak Pidana Korupsi.(crz)

Diperiksa Penyidik Kejagung
1. Max Lomban (Wali Kota Bitung/mantan Wawali Bitung)
2. Ferry Jubintoro (pemilik lahan yang dibebaskan)
3. Elvis Mantouw (Camat Matuari)
4. Edison Humiang (mantan Sekkot Bitung)
5. Steven Tuwaidan (Kepala Distaru Bitung)
6. Johanis Doringin (Kepala Kantor Pertanahan Nasional Bitung)
7. JE Kenap (Kepala Dinas PU Sulut)
8. Erwin Kowaas (Staf Dinas PU Sulut)
9. Jenny Karouw (Kepala Disperindag Sulut)
10. Olvie Atteng (Kepala BPK-BMD Sulut)
11. Benny Lontoh (Kepala Disperindag Bitung)
12. Franky Sondakh (Kepala BPK-BMD) Kota Bitung