Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Sunday, April 23, 2017

ULP/POKJA Menjadi Ujung Tombak Pembangunan Infrastruktur PUPR

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menjadi simpul penting dalam penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Oleh karenanya profesionalitas anggota ULP/Pokja PBJ perlu terus ditingkatkan, di samping penguatan kelembagaan.
Hal itu disampaikan Basuki dalam Rapat Koordinasi ULP dan POKJA di lingkungan Kementerian PUPR yang mengusung tema “Modernisasi Pengadaan Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur," di Jakarta, Kamis (20/4).

Dalam acara tersebut turut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarief Burhanuddin, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rido Matari Ichwan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Danis H. Sumadilaga, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar lembaga Luthfiel Annam Achmad dan Ketua Tim Pemantau Lelang Dini Kementerian PUPR Taufik Widjoyono.
“Anggota ULP/Pokja bekerja tidak hanya berdasarkan standar operasional yang ada saja, namun diperlukan keberanian untuk benar-benar mencari penyedia barang/jasa yang berkualitas. Bila diperlukan lakukan pengecekan dengan mendatangi alamat kantor untuk memastikan apakah penyedia jasa benar memiliki peralatan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan,” kata Basuki.

Basuki juga mengingatkan agar anggota ULP/Pokja untuk independen, memiliki harga diri yang tinggi dan menolak untuk didikte oleh asosiasi penyedia jasa. Selain itu menjadi anggota ULP/Pokja bukan lagi pekerjaan sambilan, namun menjadi jenjang karir yang membanggakan. “Oleh karenanya ULP/Pokja menjadi ujung tombak Kementerian PUPR,” tambah Basuki.

Dari segi kelembagaan, Kementerian PUPR saat ini telah memiliki Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan dan kedepan akan dikembangkan menjadi Unit setingkat Eselon 2 dengan portofolio spesialis Pengadaan Barang dan Jasa. Kementerian PUPR sendiri merupakan kementerian dengan nilai pelelangan terbesar diantara K/L lain, dimana lebih dari 70% anggarannya dilelang.

Sekjen Anita Firmanti dalam kesempatan tersebut mengatakan saat ini konsepsi naskah akademik pembentukan unit tersebut sudah disiapkan dan sedang menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Apabila telah terbentuk Anita berharap juga akan berpengaruh terhadap cepatnya penyerapan anggaran.

“Total ULP yang dimiliki Kementerian PUPR adalah 35 ULP dengan 849 Pokja dengan jumlah anggota  sekitar 2.925 orang,” tambah Anita.
Sementara itu dari total 11.079 paket pekerjaan dengan nilai Rp 76,792 trilyun yang dilelang tahun 2017, progresnya saat ini telah terkontrak sebanyak 7.608 paket dengan nilai Rp 61,816 trilyun yang terdiri dari kontrak tahun jamak lanjutan sebanyak 621 paket dengan nilai Rp 28,16 trilyun dan kontrak tahun jamak baru dan kontrak tahunan sebanyak 6.987 paket dengan nilai Rp 33,65 trilyun.
Sisanya sebanyak 2.215 paket dengan nilai Rp 10,95 triliun dalam tahapan lelang dan 1.256 paket senilai Rp 4,023 trilyun belum dilelang.

Sumber: https://www.gatra.com/nusantara/nasional/258039-ulp-pokja-menjadi-ujung-tombak-pembangunan-infrastruktur-pupr