Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Tuesday, July 18, 2017

LKPP Tingkatkan Peran UMKM dalam Pengadaan Pemerintah

LKPP mengadakan kegiatan dialog interaktif yang bertajuk “Pengadaan Pemerintah di Mata UMKM”. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta Creative HUB ini dihadiri oleh stakeholder yang terkait dengan UMKM baik itu dari Pemerintah ataupun dari pelaku industri UMKM itu sendiri.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gusmelinda Rahmi selaku Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP, yang juga sebagai penanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan ini. Kegiatan yang berlangsung selama satu hari penuh ini, dihadiri oleh narasumber yang kompeten yaitu Agus Prabowo (Kepala LKPP), M. Fajar Santoso (Kepala Bidang DPMPTSP DKI Jakarta), dan Adang Iskandar (Managing Director GOUkm.id).

Dalam sambutannya, Gusmelinda menjelaskan UMKM merupakan sektor usaha yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar dan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sehingga UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian di Indonesia yang mampu bertahan terutama pasca krisis ekonomi. Untuk meningkatkan daya saing UMKM, maka LKPP memberikan pengetahuan yang lebih luas terkait dengan kesempatan dan peran UMKM dalam mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain itu, dalam acara ini, LKPP yang diwakili oleh Robin Asad Suryo selaku Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, juga merilis aplikasi Vendor Directory. Aplikasi tersebut diperkenalkan sebagai aplikasi yang dapat menjadi wadah bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan produk barang dan jasanya. Dengan adanya aplikasi tersebut, diharapkan UMKM dapat mempertahankan eksistensinya dalam persaingan global saat ini. Hal ini juga berkesinambungan8 dengan program “Gerakan UMKM 3.0 – Gerakan UMKM Menuju Digital”, yang digagas oleh GOUkm.id.

“Kedepan, LKPP akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk meningkatkan peran UMKM dalam keikutsertaannya di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tidak hanya dengan Pemerintah saja, LKPP juga akan menggandeng pihak-pihak swasta ataupun asosiasi-asosiasi untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga iklim usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga akan berkembang,” pungkas Robin.


Sumber: http://www.harianterbit.com/kemenkop/read/2017/07/18/84229/0/44/LKPP-Tingkatkan-Peran-UMKM-dalam-Pengadaan-Pemerintah-