Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Wednesday, June 24, 2015

Dugaan Korupsi Pengadaan Solar PLN: Dahlan Iskan Bingung

Berita dari koran online www.Kabar24.com, terkait -cobaan yang sedang dihadapi dahlan iskan dengan terobosan terobosan nya di pln. Kalau seperti ini buat apa ada program proyek perubahan di diklat pim ya? Berani berbeda dengan kebiasaan bida pidana tuh.

!Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum Dahlan Iskan menyatakan kliennya diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan BBM High Speed Diesel oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) 2010.

Terkait dugaan adanya korupsi dalam pengadaan BBM High Speed Diesel oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) 2010, Yusril menyebutkan bahwa Dahlan Iskan mengaku bingung.

"Belum diketahui ada tersangka, belum, sudah penyidikan tapi belum ada tersangkanya," kata Yusril di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Yusril menuturkan pada 2010 PLN membutuhkan 9 juta ton BBM untuk membangkitkan listrik yang menggunakan diesel di berbagai tempat di tanah air. Sebelum Dahlan menjabat Dirut PLN pun pengadaan BBM dibeli langsung PLN ke Pertamina tanpa tender.

"Tapi setelah dibanding-banding harganya itu lebih tinggi daripada harga pasar," katanya.

Dahlan, ucap Yusril, berulangkali menulis surat ke Pertamina meminta penurunan harga namun tidak pernah dijawab atau ditanggapi. "Pertamina memang mempunyai keunggulan supply BBM ke PLN karena memiliki jeti/pelabuhan penyuplai BBM ke PLN di berbagai tempat," katanya.

"Sedangkan PLN tidak memiliki jeti sendiri, hanya ada beberapa di Semarang, Jakarta, dan Medan," lanjut Yusril.

Kemudian pada 2010, Pertamina mencoba terobosan baru dengan tidak membeli langsung ke Pertamina melainkan ditender.

"Kita bikin tender tapi tidak semua ditender, dari 9 juta ton yang dibutuhkan tiap tahun. 7 ton tetap dibeli langsung dari Pertamina melalui jeti-jeti Pertamina sendiri," katanya.

Nah, 2 juta ton sisanya, kata Yusril, tidak menggunakan jeti Pertamina, tapi ditender kepada perusahaan produsen BBM dalam negeri maupun asing.

Namun dalam dokumen tender dinyatakan bila asing memenangkan tender dengan harga termurah maka tidak serta merta menang, tetapi ditawarkan ke produsen dalam negeri.

"Apa sanggup mensuplai dengan harga tersebut seperti harga yang dimenangkan oleh produsen asing," katanya.

Yusril melanjutkan, ketika dilakukan tender yang dibagi dalam lima lokasi dengan jumlah 2 juta ton, satu tender dimenangkan Pertamina dan empat dimenangkan Shell dengan harga paling rendah.

"Sesuai dokumen tender, Shell tidak otomatis menang karena perusahaan asing, maka empat tender ditawarkan ke Pertamina dan TPPI," katanya.

Yusril mengatakan TPPI sendiri sahamnya sudah 70 persen dibeli pemerintah. TPPI akhirnya mendapat dua tender, Pertamina dua tender dari Shell, jadi total dapat tiga.

"Dari segi keanehan, kita beli minyak dari Pertamina dengan dua harga, harga konvensional dan harga murah melalui jalur tender," katanya.

Yusri mengungkapkan menurut kliennya upaya terobosan tersebut agar PLN mendapat BBM lebih murah, tapi disidik ada dugaan korupsi.

"DI juga bingung di mana unsur korupsi di kasus ini," kata Yusril.

Menurut Yusril semestinya PLN diuntungkan dengan pengadaan BBM itu. Adapun Pertamina, pihaknya tidak mengetahui apakah mendapat keuntungan atau tidak menjual BBM dengan dua harga berbeda.

"Ini sudah berlangsung sejak lama, sejak awal Orba di mana membeli minyak dari Pertamina dalam jumlah besar," katanya

No comments:

Post a Comment