Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Tuesday, June 30, 2015

Pengusaha Lokal kota Bogor Jadi PenontonProyek Besar Dikerjakan Kontraktor Luar

Jadi mau nya bagaimana ya? Semua dikerjakan oleh kontraktoe dari kota.bogor? Ya nanti ribut juga lagi, pasti ada yang tidak kebagian juga. Nanti rebutan lagi di dalam, ribut lagi nanti... Ya sudahlah dilelang apa adanya saja lah...
Berita dari www.indopos.co.id
Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bogor membantah proses lelang barang dan jasa selama ini menganaktirikan pengusaha lokal.

Kepada Radar Bogor Kepala ULP Kota Bogor, Cecep Zakaria menjelaskan duduk permasalahan sengkarut proses lelang di ULP. Menurut dia, dari data statistik justru banyak pengusaha lokal yang banyak mendapat proyek. “Kita lihat statistiknya, justru lebih banyak pengusaha Kota Bogor,” ujar Cecep.
Dia menjelaskan untuk prosedur pemenang lelang, sama sekali tanpa ada campur tangan ULP. Karena pemilihan siapa yang mendapat tender atau bukan adalah ditentukan oleh sistem. “Jadi dalam proses lelang barang dan jasa itu, bukan melihat pengusahanya asal Bogor atau luar Bogor. Tetapi berlandaskan persyaratan dan aturan yang ada pada sistem. Apakah pengusaha yang ikut lelang sudah sesuai kriteria pemenang lelang atau bukan,” cetusnya.

Soal isu monopoli proyek Cecep menilai itu tidak benar. Dia juga menepis kabar jika sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) kerap berbuat onar di ULP. “Tidak pernah, ini baru pertama kali ada kejadian dan pengaduan seperti itu,” bebernya. Apalagi, jika ada tudingan ULP mengetahui praktik jual beli proyek. “Banyak yang ngaku-ngaku proyek saya (perusahaan, red), tapi belum tentu dia yang menang, kembali lagi pemenang sesuai aturan,” tandasnya.

Ya, proyek – proyek di Kota Bogor, banyak dikerjakan kontraktor luar, sehingga pengusaha lokal hanya menjadi penonton. Kondisi itu merupakan akibat dari sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) yang seperti pedang bermata dua bagi kontraktor lokal.
Di satu sisi sistem ini menuntut profesionalisme kontraktor sekaligus menekan terjadinya kongkalikong, namun di sisi lain sistem tersebut memaksa kontraktor lokal bersaing dengan kontraktor besar dari luar. “Pada akhirnya kontraktor lokal hanya menjadi penonton. Sebab, banyak tender proyek di daerah dimenangkan dan dikerjakan kontraktor luar,” ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi (Aspekindo) Kota Bogor, Tumpal Panjaitan.

Dia menilai, proses pengadaan barang dan jasa di Kota Bogor masih belum adil. Lantaran ada kecenderungan proyek besar selalu dimenangkan pengusaha luar Bogor, sedangkan pengusaha lokal jatahnya hanya proyek sisa atau yang kecil – kecil. “Untuk proyek pengadaan lelang diatas Rp200 juta, itu bisa 30 berbanding 70 persen dimenangkan pengusaha lokal. Tetapi kalau untuk proyek di atas Rp1 miliar 70 persen didimonasi pengusaha luar Bogor,” tandasnya.