Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Friday, July 3, 2015

Agus Prabowo diangkat menjadi kepala LKPP

Berita terhangat dari www.ANTARANews.com  - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof A. Chaniago melantik Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang terpilih dari proses seleksi terbuka, Agus Prabowo di Jakarta, Jumat.

Agus sebelumnya menjabat sebagai deputi sumber daya manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) terpilih melalui seleksi terbuka yang dilaksanakan sejak 8 Mei 2015 .

Dalam amanatnya, Andrinof meminta Agus mempercepat pengadaan barang dan jasa Kementerian/Lembaga dan juga pemerintah daerah melalui mekanisme pengadaan dan lelang elektronik.

"LKPP perlu mendorong Kementerian dan Lembaga serta Pemda untuk membentuk unit pengadaan barang dan jasa yang efektif," ujarnya.

Andrinof juga meminta Agus untuk melakukan pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia di LKPP agar mampu berinovasi dalam pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan daya saing dalam pengadaan barang dan jasa dengan negara-negara lain.

Percepatan pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan, kata Andrinof, karena selain dapat merealisasikan kontribusi investasi pemerintah, juga secara langsung dapat memberikan stimulus bagi dunia usaha.

"Pengadaan barang dan jasa juga akan membangun iklim usaha nasional dan membangun perekonomian,"ujar dia.

Sementara Agus, mengatakan, salah satu rencana terdekat LKPP adalah mendorong pemerintah untuk mengubah metode pembayaran pembelian barang dan jasa agar sejalan dengan transformasi pengadaan melalui mekanisme elektronik.

"Kita juga akan melakukan kebijakan yang arahnya menggandeng pemerintah daerah, Kementerian terkait unuk menjadi mitra strategis LKPP dalam pengadaan barang dan jasa," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, selain Agus, Andrinof juga melantik tiga pejabat eselon I lainnya hasil seleksi terbuka yakni Salusra sebagai Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, Sarah Sadiwa sebagai Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah dan Robin Asad Suryo sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.