Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Saturday, July 4, 2015

LKPP Perlu Buat Terobosan dorong belanja K/L

Itu adalah harapan dari presiden jokowi yang disampaikan melalui menteri PPN/bappenas, dari berita www.koran-sindo.com ~ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diminta membuat terobosan dalam hal pengadaan barang dan jasa sehingga percepatan penyerapan anggaran kementerian/ lembaga (K/L) bisa terealisasi. 

Seperti diketahui, sampai semester I/2015 penyerapan anggaran K/L baru sekitar 30%. LKPP kini dipimpin oleh Agus Prabowo, menggantikan Agus Rahardjo yang akan memasuki pensiun. Saat pidato pelantikan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Andrinof Chaniago meminta Agus sebagai nakhoda baru lembaga ini membuat terobosan yang diharapkan.
”Itu kan sistemnya sudah jalan, tinggal dicari lagi terobosan-terobosan. Bekerja secara cepat. Itu saja,” kata Andrinof seusai pelantikan di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, kemarin. Dalam waktu dekat Andrinof menuturkan, LKPP sebaiknya mengubah aturan internal untuk menyederhanakan proses pengadaan barang/jasa. 

Dengan begitu, anggaran pemerintah yang masih lambat bisa segera diserap. Selain itu Andrinof berharap peran LKPP ke depan bisa diperluas tidak hanya sebatas pengadaan yang dibiayai APBN atau APBD. Namun, LKPP diharapkan juga bisa menjangkau pengadaan di BUMN, BUMD, kontrak karya, serta kemitraan pemerintah dan swasta (KPS). Kepala LKPP yang baru Agus Prabowo berujar, tugas pertama yang diembannya adalah mematangkan sistem lelang elektronik (e-procurement ) di LKPP.
Hal tersebut sesuai dengan arahan Andrinof yang diperintahkan Presiden Joko Widodo, yakni untuk membuat ekosistem pengadaan barang/jasa menjadi efisien. ”Kita enggak ada target (efisiensi), tapi fakta (e-procurement ) bisa menghemat sekitar 11% (belanja negara),” imbuhnya. Agus yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Sumber Daya Manusia/Kepegawaian LKPP juga mengungkapkan, salah satu hal yang perlu diubah adalah sistem pembayaran barang/ jasa hasil lelang. Menurutnya, sistem pembayaran yang diterapkan saat ini menghambat peserta lelang. 

”Sekarang kan sudah masuk e-commerce . Kita pesan, lalu kita bayar, barang dikirim. Sekarang (sistem) pembayaran, kita harus utang dulu,” tandasnya. Selain Agus, Andrinof juga melantik tiga pejabat LKPP baru, antara lain Sekretaris Utama LKPP Salusra Widya, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Robin Asad Suryo, dan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Sistem Informasi LKPP Sarah Sadiqa