Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Tuesday, October 13, 2015

Ahok: Lelang mulai November 2015 untuk pekerjaan tahun anggaran 2016

Terobosan baru dari gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama,  yaitu dengan pelelangan pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran 2016 sudah dapat ditayangkan pada November 2015 ini. Dengan melakukan lelang sebelum tahun anggaran berjalan, ahok berharap anggaran dapat semakin terserap secara optimal. 
Hal ini juga berkat dukungan dari Kepala BPPBJ pemprov DKI yang baru yaitu Blessmiyanda. Beliau mengatakan, DPRD DKI akan mengesahkan KUA-PPAS 2016 pada November tahun ini. Saat ini, BPPBJ tengah menunggu surat keputusan (SK) gubernur tentang pekerjaan lelang yang melampaui tahun anggaran.
"Jadi, kalau sudah ada SK KUA-PPAS dan sebentar lagi disetujui oleh DPRD DKI, lalu diproses ke Kementerian Dalam Negeri. Selama itu, kami sudah bisa mulai lelang untuk pekerjaan konstruksi," kata Blessmiyanda.

Kepala BPPBJ yang merupakan alumni TOT LKPP ini benar benar memberikan solusi solusi baru untuk membantu kelancaran pembangunan di DKI Jakarta.
"Jadi, (pengadaan barang dan jasa) tahun 2016 sudah mulai lelang semua pada November 2015. Ini pertama kali dalam sejarah proyek (pengadaan barang dan jasa) tahun 2016 sudah dilelang November 2015," kata Basuki di Balai Kota, Senin (12/10/2015). 

Sekarang tinggal bagaimana kinerja dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) DKI untuk mengajukan spesifikasi teknis, hps dan rancangan kontrak kepada para pokja ULP atau BPPBJ. Kecepatan para PPK satker sangat diperlukan untuk menunjang percepatan ini, lanjut dia, seharusnya lelang sudah bisa dilaksanakan sebelum ketok palu pengesahan APBD.
Basuki menjelaskan, masih banyak oknum SKPD dan UKPD yang tidak mau proses lelang secara keseluruhan diambil alih oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI. 

Basuki mulai merasakan penyusunan APBD ketika tahun 2013. Hingga APBD 2015 ini, Basuki mengklaim proses penyusunan berangsur membaik meskipun masih banyak penggelembungan harga satuan.
"Makanya, ini bagian dari perlawanan kalau saya bilang. Nah sekarang penyerapan kita sudah 30 persen lebih tinggi daripada Oktober tahun lalu. Kalau APBD-P 2015 bisa disahkan cepat, DKI mungkin bisa sekitar 70 atau 80 persen anggaran terserap ya," kata Basuki.  

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, DPRD DKI telah menyepakati pelelangan dilakukan sebelum pengesahan APBD 2016 meskipun DPRD DKI belum secara resmi menandatangani Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.
Pelelangan rencananya akan dimulai akhir November hingga awal Desember 2015. Pelelangan akan dilakukan untuk kegiatan 2016 jika kontrak anggaran sudah disahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  

Disadur dari : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/13/09030091/Ahok.Pertama.Kali.dalam.Sejarah.Proyek.2016.Dilelang.November.Tahun.Ini

No comments:

Post a Comment