Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Saturday, May 7, 2016

PPATK dan LKPP kerjasama berantas pencucian uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait dengan masih maraknya kasus pencucian uang dengan pengadaan barang pemerintah.

Kepala PPATK Muhammad Yusuf menuturkan pihaknya bekerja sama dengan LKPP dengan menandatangani Nota Kesepahaman kedua lembaga tersebut. Hal itu, sambungnya, merupakan bentuk perluasan kerjasama dalam rangka menunjang fungsi PPATK.

"Hal ini tidak lepas dari kenyataan berbagai kasus besar yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah," kata Yusuf dalam keterangannya yang dikutip Bisnis.com, Sabtu (7/5/2016).

Dia menuturkan kerjasama itu akan memperbanyak akses data PPATK dalam melakukan analisis. Dengan kerjama dua lembaga  itu, Yusuf mengharapkan pihaknya dapat menambahk akses data katalog barang/jasa yang dimiliki LKPP.

Kepala LKPP Agus Prabowo menegaskan bahwa penandatanganan MoU akan menegaskan komitmen LKPP dalam menjaga integritas lembaganya. "LKPP telah meluncurkan layanan E-Katalog sebagai bentuk reformasi kebijakan pengadaan barang dan jasa. MoU dengan PPATK semakin menegaskan komitmen LKPP mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," tegasnya. 

Sumber: www.bisnis.com

No comments:

Post a Comment