Pengadaan Anjing Pelacak BNN Terhambat Penghematan Anggaran

Badan Narkotika Nasional mendapat pagu perubahan anggaran sebesar Rp2,134 triliun dalam APBN Perubahan 2016. Dari jumlah tersebut BNN mendapat pemotongan atau penghematan sebanyak Rp65 miliar.

Kepala BNN Budi Waseso menyatakan pihaknya menerima penghematan tersebut. Meski, dia mengakui berdasarkan pengalaman di tahun sebelumnya, anggaran operasional seringkali habis dalam enam bulan.

"Kami sebagai aparat Pemerintah juga memahami kalau diberikan anggaran segitu tentu kami usahakan optimal mungkin. Mungkin Ini yang harus diperbaiki sistem penganggarannya," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/6).

Pada pagu anggaran perubahan Rp 2,134 triliun, BNN mendapat reward dari Kementerian Keuangan Rp90 miliar dan tambahan kebutuhan mendesak sebesar Rp741 miliar. Namun, dia berkata banyak kebutuhan lembaganya yang masih belum terpenuhi, salah satunya pemenuhan dua ribu anjing pelacak se-Indonesia.

Padahal, menurutnya anjing pelacak lebih efektif mengendus narkotik di bandara dan pelabuhan daripada sinar x-ray. "Di bandara, peralatan kami sudah tidak mampu. K-9 lebih efektif daripada x-ray," kata dia.

Meski belum ada rincian detail anggaran pengadaan anjing pelacak, namun menurutnya harga satuan anjing yang berasal dari Australia itu mencapai Rp120-125 juta per ekornya.

BNN, kata dia, menyiasati kekurangan anjing pelacak dengan mengirim anggota ke Australia untuk mendapat pelatihan anjing K-9. Sehingga, hasil pelatihan itu dimanfaatkan untuk melatih anjing lokal.

Di sisi lain penghematan anggaran juga terjadi di mitra kerja Komisi III lainnya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga mengeluhkan kecilnya anggaran mereka yang hanya sebesar Rp83 miliar dan terlebih mendapat pemotongan sebesar Rp7,4 miliar.

Begitupula Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang mendapat anggaran sebesar Rp712 miliar. Mereka pun mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp224 miliaruntuk peralatan komunikasi intelijen dan pengamanan serta pengamanan kawasan.

Pembahasan anggaran di Komisi III masih akan berlanjut hingga esok. Sejumlah anggota Komisi III menyatakan menolak pemotongan atau penghematan anggaran yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 pada lembaga penegak hukum.