Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Kementerian Keuangan tak akan memotong anggaran untuk pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) senilai Rp 400 miliar. Ia berharap ketiadaan pemotongan anggaran tersebut dapat memperlancar pengadaan bagi 20 juta penduduk yang belum mendapatkan e-KTP.
Tjahjo menargetkan perekaman data dan pencetakan e-KTP selesai pada pertengahan 2017. "Karena saat itu telah dimulai tahapan pileg (pemilu legislatif) dan pilpres (pemilu presiden)," kata Tjahjo di kantornya di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin, 3 Oktober 2016.
Meski begitu, Kementeriannya sedang berfokus mengadakan e-KTP di 101 daerah yang mengadakan pemilihan kepala daerah pada 2017. Ia menargetkan rampung Desember 2016. "Itu sudah maksimal, kalau ada warga yang punya hak pilih belum merekam datanya, jangan salahkan kami. Kami sudah kasih kelonggaran," kata Tjahjo.
"Awal Oktober itu sudah mulai baik, dan masyarakat mulai banyak merekam datanya, mudah-mudahan pertengahan tahun depan sudah selesai semua," kata politikus senior PDI Perjuangan itu.
Tjahjo menjamin lambannya pengadaan e-KTP tak akan mengganggu tahapan pilkada mendatang. "Tidak (terganggu) karena hak pilih sudah kami jamin, walau undang-undang sebutkan harus KTP elektronik, meski belum dapat, minimal mereka rekam data," ujarnya.
Ia mengatakan tak dipotongnya anggaran membuat pihaknya dapat segera mengadakan tender cetak e-KTP. Selain mencetak e-KTP baru, kata Tjahjo, Kementeriannya memastikan bakal memantau perubahan data kependudukan seperti status dan alamat.
Kemendagri memang telah memperpanjang batas akhir pendataan untuk KTP elektronik yang seharusnya akhir bulan ini menjadi pertengahan 2017. Sejak 2011, Kemendagri belum juga merampungkan pendataan penduduk. Hingga saat ini, mereka baru berhasil memasukkan data 163 juta atau 90 persen dari total jumlah penduduk dewasa di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat pun menyatakan tak setuju apabila anggaran untuk e-KTP dipotong.
sumber : nasional.tempo.co
Blog Pengadaan - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Guidelines for the Government Procurement of Goods and Services Blog
Pengadaan Barang Jasa,
Uang Muka,
Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management
http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment