Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Monday, March 20, 2017

Mendagri Pesimis Tender Blangko E-KTP Segera Rampung

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, belum memastikan kesepakatan tender dan pencetakan blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik, atau e-KTP rampung pada April 2017. Kemungkinan, masih ada sesuatu hal yang dapat menghambat teken kontrak.

"Mudah-mudahan, April ini kami teken (kontrak). Mudah-mudahan, ya, belum pasti; masih kemungkinan. Kami lapor terus ke Menteri Keuangan, ke Presiden, kalau hambatannya (seperti) ini," kata Menteri di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Senin 20 Maret 2017.

Ia menjelaskan, jelang proses teken kontrak pengadaan blangko e-KTP yang diprediksi pada April, masih memiliki sejumlah hambatan. Salah satunya ialah, karena sejumlah staf internal Kemendagri masih sibuk berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena, secara psikis, 68 pejabat kami yang kemarin setahun lebih dipanggil-panggil KPK. Kan, wajar kalau terhambat," ujarnya.

Selain itu, menurut Mendagri, penentuan harga juga masih dalam tahap pembahasan yang akan melibatkan dan diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta KPK. Inspektorat Jenderal Kemendagri sebagai probity audit, atau pengaudit independen mengajukan Rp10 ribu per keping blangko.

Dia telah berkonsultasi dengan KPK dan BPK untuk mengetahui kelayakan harga blangko e-KTP yang diajukan, yakni Rp10 ribu per lembar. Hal itu, karena harga sebelumnya Rp4.700 per lembar direkayasa menjadi Rp16 ribu per lembar, lalu terbongkar modus korupsinya.

Menurutnya, KPK pernah mengusulkan harga blangko e-KTP Rp5.375 per lembar. Sementara, saat ini, tender bahan dasar e-KTP yang dimenangkan PT Pura Barutama untuk kebutuhan tujuh juta blangko di angka Rp92 miliar.

Meski belum dapat memastikan waktu pengadaan blangko e-KTP, Tjahjo optimistis pencetakan blangko seluruhnya rampung pada 2017. "Mudah-mudahan kalau April ini sudah teken kontrak, tahun ini (bisa) selesai. Termasuk, Sulsel dari sejumlah itu, 700 ribu (lembar) itu," ujarnya