Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Thursday, June 15, 2017

LKPP gelar bimtek bagi pengawas pemerintah

Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri mengatakan akibat lemahnya penguatan dan pemahaman maupun kualitas pekerjaan membuat masih sering terjadinya KKN. Dilain pihak, lemahnya kepatuhan terhadap implementasi sistem pengendalian intern terhadap ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

"Atas dasar itulah LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) melakukan bimtek terkait pengembangan kapasistas bagi aparatur pengawas dan pejabat pembuat komitmen pengadaan barang dan jasa di pemerintah provinsi," kata Elysa kepada wartawan usai membuka bimtek, di Jayapura, Rabu (14/6/2017).

Ia menilai, kegiatan bimtek tersebut juga tak terlepas dari fungsi dan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan pemerintah provinsi dalam melaksanakan tugasnya.

Pejabat pembuat komitmen juga diharapkan punya pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap pengadaan barang dan jasa yang mutlak adanya.

"Semoga dengan keterlibatan pejabat pembuat komitmen dalam kegiatan ini sedapat mungkin mampu meminimalisir potensi terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah kedepan," ucapnya.

Inspektur Provinsi Papua, Anggiat Situmorang menilai APIP secara kwantitas perlu ditingkatkan. "Harapan pak Presiden, untuk 2018 inspektorat provinsi, kabupaten dan kota minimal harus mencapai level III, yakni sudah mampu untuk menginsurens dan mengkonsultasi SKPD di wilayah masing-masing. Sehingga melalui kegiatan ini kita harap kualitasnya semakin meningkat," kata Anggiat