Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Monday, October 9, 2017

Setyabudhi Arijanta pernah dituduh sebagai pengatur lelang e-ktp

Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta mengaku pernah dituduh sebagai pengatur lelang e-KTP. Padahal selama ini dia mengaku cukup kencang membeberkan kejanggalan proyek e-KTP.

"Kenapa saya diperiksa waktu itu ada laporan bahwa saya yang atur lelang. Dituduh waktu itu, untung saya punya berkas," kata Setya saat bersaksi dalam sidang Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2017).

Berkas yang dimaksud Setya adalah berkas pengunduran LKPP sebagai tim pendamping untuk proyek e-KTP. Pengunduran diri itu dilakukan LKPP yang saat itu dipimpin Agus Rahardjo lantaran rekomendasi yang diberikan tidak dijalankan.

"Kita kemukakan kronologisnya. Posisinya itu harus diulang karena banyak penyimpangan. Karena keputusannya jalan terus. Begitu keputusan jalan terus kita mundur," kata Setya.

Setya yang saat itu merupakan koordinator pendampingan proyek e-KTP itu kemudian membeberkan soal temuan lembaganya. Dari hasil temuan itu dia yakin jika proyek e-KTP harus dibatalkan.

"Di akhir e-procnya nggak e-proc. Kita tahunya setelah diprotes pak dirjen. Karena aplikasi lelang e-proc cuma sampai pengumuman lelang. Ternyata upload dan umumkan nggak pakai aplikasi. Makin kenceng kita bilang harus berhenti," tegasnya.

Setya juga menyampaikan dia pernah diperiksa BPK soal perbedaan pendapat antara tim teknis dengan LKPP. Dia malah bingung kenapa BPK tidak merekomendasikan proyek itu batal.

"Saya pernah diperiksa di BPK. Konsisten kontrak harus dibatalkan. Saat itu sudah jalan tahun pertama. (Rekomendasi kami) kontrak batalin, supaya tidak ada kerugian lebih besar. Tapi saya nggak tahu BPK tidak merekomendasikan batal nggak tahu," urainya.

"Apa jawaban BPK," tanya majelis hakim.

"Ya kalau tim auditornya, 'wah nggak berani kalau merekomendasikan itu'," kata Setya.

https://m.detik.com/news/berita/3676550/saksi-tim-bpk-tak-berani-rekomendasi-pembatalan-proyek-e-ktp