Pengadaan tanah untuk bandara kulon progo dihentikan

Proses pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, terpaksa dihentikan untuk sementara. Hal itu menyusul putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Selasa (23/6), yang membatalkan Surat Keputusan Gubernur DI Yogyakarta tentang penetapan lokasi pembangunan bandara di Kulon Progo.  KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO Warga pesisir selatan Kulon Progo yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal mengikuti sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam gugatan mereka terkait izin penetapan lokasi calon bandara di Kulon Progo, Selasa (23/6). PTUN Yogyakarta memutuskan membatalkan Surat Keputusan Gubernur DI Yogyakarta tentang penetapan lokasi bandara di Kulon Progo karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah DI Yogyakarta. Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta itu. Namun, sampai Rabu (24/6) pagi, permohonan kasasi ke MA belum diajukan. "Kami akan berkoordinasi dulu dengan tim untuk membahas putusan majelis hakim PTUN Yogyakarta sebelum mengajukan kasasi ke MA," kata Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DI Yogyakarta Dewa Isnu Broto. Seperti diberitakan, majelis hakim PTUN Yogyakarta yang diketuai Indah Tri Haryanti dengan hakim anggota Sarjoko dan Umar Dani membatalkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di DIY. Majelis hakim menilai SK itu bertentangan dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2009-2029. Sebab, Perda RTRW DIY sama sekali tidak menyebut rencana pembangunan bandara di Kulon Progo. Aturan itu juga tidak menyebut adanya rencana pemindahan Bandara Adisutjipto ke tempat lain hingga tahun 2029. Pasal 23 Perda RTRW DIY menyatakan, pengembangan jaringan transportasi udara di DIY dilakukan melalui pengembangan Bandara Adisutjipto, yakni dengan memadukan fungsi terminal angkutan bus antarwilayah, kereta api, dan angkutan perkotaan. Majelis hakim juga menyebut, Pasal 51 Perda RTRW DIY justru menyatakan daerah sepanjang pantai Kulon Progo, termasuk lahan yang akan dipakai membangun bandara baru, merupakan daerah rawan bencana tsunami. Dewa menyatakan, sesudah putusan PTUN Yogyakarta keluar, proses pengadaan tanah untuk bandara Kulon Progo dihentikan untuk sementara. Penghentian itu sembari menunggu upaya hukum lanjutan dari Pemerintah Provinsi DIY, yakni melalui pengajuan kasasi ke MA. "Nanti, semisal MA mengabulkan permohonan kami, proses pengadaan tanah akan dilanjutkan kembali, tetapi sekarang prosesnya berhenti sementara," tuturnya. Dewa menambahkan, pihaknya meyakini SK Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 tidak bertentangan dengan Perda RTRW DIY. "Perda RTRW DIY, kan, mengamanatkan pengembangan Bandara Adisutjipto. Nah, pengembangan itu, kan, tidak harus di wilayah Adisutjipto, tetapi bisa di daerah lain, misalnya di Kulon Progo," ungkapnya.