Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Tuesday, July 7, 2015

Pengadaan Komputer Untuk UN CBT Rp 1,62 Miliar Urung Dilakukan

Rencana pengadaan komputer untuk mendukung Ujian Nasional (UN) sistem Computer Based Test (CBT) SMA/SMK dan SMP senilai Rp 1,62 miliar urung dilakukan di APBD Perubahan 2015. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menilai pengadaan komputer bisa dilakukan di APBD 2016.

“Anggaran pengadaan komputer itu sudah diajukan Dikpora (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga – Red) ke TAPD. Namun, anggarannya kemudian didrop oleh TAPD,” kata Ketua Komisi IV DPRD Solo, Hartanti kepada wartawan, Senin (6/7).

Hartanti mengaku kecewa dengan tidak diakomodirnya anggaran pengadaan komputer bagi 6 SMA, 2 SMK dan 5 SMP itu. Pasalnya, Hartanti berharap seluruh SMK/SMA dan SMP bisa menyelenggarakan UN CBT tahun depan.

“Memang ada rencana aset SMA/SMK mau diambil alih Pemerintah Provinsi. Tetapi bukan soal asetnya, namun bagaimana perkembangan anak. Kalau kita menunggu provinsi juga belum tentu mereka menganggarkan,” ujar dia.

Hartanti menambahkan, pengadaan komputer itu rencananya dianggar Rp 125 juta per sekolah. Setiap sekolah akan mendapat 40 CPU, 1 unit server dan instalasi pendukung.

Terpisah, anggota TAPD, Budi Yulistianto mengatakan dianggarkan atau tidaknya suatu ajuan anggaran tergantung pada kemampuan dan prioritas. Pengadaan komputer untuk UN CBT dipandang prioritasnya tidak di APBD Perubahan.

“Prioritasnya di APBD 2016. Kan itu pengadaan barang, jadi tidak butuh waktu lama. Februari lelang, Maret barangnya sudah ada. Apalagi SMA/SMK kan mau dikelola provinsi,” ujar Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) ini.