Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Monday, May 16, 2016

LKPP Hemat Angggaran Negara 2,6 Triliun

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) telah merealisasi pelaksanaan lelang secara elektronik atau disebut dengan e-procurement hingga April 2016 telah mencapai 13.966 paket. Dari lelang tersebut, nilai penghematan anggaran negara yang dihasilkan mencapai Rp 2,6 triliun.

Agus Prabowo, Kepala LKPP mengatakan, sampai April ini pemerintah telah menggelar lelang elektronik sebanyak 32.751 paket

 di seluruh unit layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) di seluruh Indonesia. "Nilai pagu anggaran dari lelang ini mencapai Rp 128,03 triliun," kata dia, akhir pekan lalu.

Jumlah paket sebanyak 13.966 paket dengan nilai pagu Rp 61,8 triliun telah selesai proses tendernya. Adapun nilai hasil lelang yang diperoleh mencapai Rp 59,24 triliun.

Dengan demikian LKPP membantu penghematan negara dengan selisih pagu dan hasil lelang sebesar Rp 2,6 triliun. "Persentase penghematannya sebesar 4,19% dari nilai pagu anggaran lelang," kata Agus.
Sesuai dengan salah satu tujuan dikembangkannya e-procurement LKPP diantaranya e-katalog, e-tendering ialah untuk menekan dan memberi kemudahan dalam pengadaan barang/jasa. Dari sisi biaya e-procrument memangkas biaya administrasi pengadaan secara manual atau paperless. Selain itu memunculkan banyak persaingan diantara penyedia barang tentu dampaknya pada persaingan harga yang lebih efisien.

Data perencanaan pengadaan barang dan jasa LKPP, pada tahun ini pemerintah akan menggelar e-tendering sebanyak 155.107 paket senilai total Rp 230,28 triliun.
Sementara, realiasasi belanja pemerintah dalam e-katalog hingga April lalu mencapai 13.527 paket dengan nilai Rp 9,09 triliun. Menurut Agus, nilai transaksi e-katalog sejak 2012 hingga saat ini telah mencapai Rp 66 triliun.
Walapun sepanjang empat bulan ini, realiasasi lelang masih minim, Agus tetap optimistis seluruh instansi dapat mempercepatnya di pertengahan tahun ini. LKPP bisa LKPP Luar Biasa.


Sumber :
http://nasional.kontan.co.id/


No comments:

Post a Comment