Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Friday, October 21, 2016

Jumlah Paket Lelang Pemkot Bandung Meningkat

Pemerintah Kota Bandung saat ini sedang mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di berbagai sektor. Proses pembangunan tersebut tidak lepas dari peranan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merupakan bagian dari Bagian Pembangunan Setda Kota Bandung.

Lembaga ini berperan dalam penyelenggaraan proses lelang kegiatan dan pengadaan. Hingga awal Oktober 2016 ini, tercatat telah masuk 817 paket lelang di tahun ini, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang masih dalam proses.

Kepala ULP Kota Bandung, Dedi Supandi mengatakan jumlah tersebut, jauh meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 di bulan yang sama hanya masuk 600-an paket lelang. Terjadi peningkatan 180-200 paket dari tahun sebelumnya.

"Artinya banyak sekali kegiatan program yang tahun ini dilakukan untuk perbaikan, sehingga terjadi peningkatan kegiatan yang harus dilelangkan," ujar Dedi dalam acara Bandung Menjawab di Balai Kota Bandung, Kamis (13/10).

Menurut Dedi, jika dilihat dari pagu kegiatan SKPD di anggaran murni, jumlah ini sudah melingkupi sebesar 98,7 persen paket lelang yang harus dilakukan oleh ULP.

"Di perubahan lelang mungkin ada, tapi sifatnya tidak akan mencapai seperti di anggaran murni. Tidak akan ada pembangunan. Biasanya pengadaan lebih kepada pengadaan barang dan pemeliharaan," katanya.

Dia mengumgkapkan, jika dilihat dari SKPD yang paling banyak mengadaakan lelang, Dinas Bina Marga dan Pengairan menjadi yang paling dominan. Dedi membenarkan bahwa DBMP memang setiap tahunnya selalu paling banyak mengadakan lelang dibandingkan dengan SKPD lainnya.

Berdasarkan yang terjadi di lapangan, Dedi menjelaskan bahwa Kota Bandung banyak mengalami silpa. Silpa merupakan selisih dari pagu anggaran dengan penawaran pada saat lelang. Saat ini, silpa Kota Bandung tercatat senilai Rp 293,190 miliar. "Silpa itu bisa digunakan lagi untuk kebutuhan lain," ujar Dedi.

Dengan melihat angka silpa tersebut, Dedi merasa tidak terlalu khawatir ketika mendengar kabar bahwa DAU Kota Bandung dipotong sebesar Rp 3,3 miliar. Sebab menurutnya kekurangan dari DAU tersebut kurang lebihnya dapat tertutupi dari silpa.

ULP Kota Bandung saat ini tengah berupaya untuk memperbaiki layanan, salah satunya peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM). "Saat ini kami ingin mencoba terus memperbaiki diri sehingga Unit Layanan Pengadaan harus menjadi lembaga yang mandiri. Saat ini pokja-pokjanya masih adhoc dan tersebar di SKPD-SKPD," katanya

Hal tersebut berpengaruh terhadap produktivitas ULP sebab pokja ULP yang bersifat adhoc itu menjadi bekerja paruh waktu, selain di dinasnya masing-masing. "Pokja-nya masih adhoc sehingga kondisi mereka melakukan lelang adalah waktu sisa dari pekerjaan mereka di dinas masing-masing," ujar dia.


sumber : http://bandung.merdeka.com/