Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Friday, August 3, 2018

Pengadaan Kambing bermasalah di Madura

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Badrut Tamam berjanji akan menuntaskan dugaan kasus korupsi pengadaan kambing etawa yang melibatkan sejumlah pihak di Bangkalan.

Pernyataan tersebut disampaikan usai di demo oleh massa yang mengatasnamakan Lumbung Informasi Rakyat (Lira) DPD Bangkalan, Kamis (2/7/2018).

“Terkait masalah ini, tentunya kami ke arah penyelesaian, iya penuntusan penyelesaian,” tegasnya.

Untuk mempercepat penanganan kasus, pihaknya telah memeriksa beberapa saksi yang berkaitan dengan kasus tersebut.


“Saya minta tolong kepada kalian, awasi mereka-mereka itu, kalau sudah ada datangi saya,” katanya.


Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan, Syamsul Arifin belum memberikan penjelasan. Saat dikonfirmasi ke kantornya, sedang tidak ada ditempat.

Sumber dana pengadaan kambing etawa tersebut berasal dari Bantuan Keuangan yang melekat pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tahun 2017.

Sumber: www.kumparan.com