Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Tuesday, June 30, 2020

Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dengan launching aplikasi pengadaan langsung untuk UMKM

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengajak seluruh pejabat negara belanja produk dalam negeri melalui aplikasi daring serentak pada awal Juli 2020. Khususnya dalam rangka pengadaan barang dan jasa.

Aksi ini dilakukan dalam rangka kampanye Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pertengahan Mei lalu. Menurutnya gerakan ini sudah dikerjasamakan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan e-commerce.

"Nanti kita mau launching aplikasi pengadaan langsung untuk UMKM, kerja sama LKPP dengan e-commerce, semua pejabat negara harus belanja online pada sidang kabinet paripurna," ungkap Luhut dalam keterangannya, dikutip Selasa (30/6/2020).

Dengan belanja produk UMKM, pejabat negara bisa menggunakan APBN untuk mendukung para pengusaha UMKM nasional.

"Ini meningkatkan belanja APBN untuk UMKM dan menunjukkan kampanye dukungan terhadap Gerakan Bangga Buatan Indonesia," pungkas Luhut.

Gerakan Bangga Buatan Indonesia sendiri menargetkan agar pengusaha UMKM bisa masuk ke sektor digital. Data pemerintah menyebutkan, ada 40 juta lebih UMKM di Indonesia. Sementara hanya 8 juta yang tergabung dalam ekosistem digital.

Melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia, pemerintah mematok target 2 juta UMKM gabung ke ekosistem digital pada Desember 2020 mendatang. Hingga kini, sudah ada 500 juta yang sudah bergabung.

"Sekarang integrasi e-learning sudah mulai dilakukan. Tapi resminya akan diluncurkan awal Juli mendatang sekaligus paralel dilakukan pelatihan dengan akses informasi pada situs bangga buatan Indonesia," ujar Luhut.

No comments:

Post a Comment