Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai membuka tender program Pete-pete Smart yang sebelumnya sempat terbengkalai akibat belum mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Mulai ditendernya program Pete-pete Smart terlihat pada laman LPSE Kota Makassar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Makassar Mario Said membenarkan, program Pete-pete Smart sudah dalam tahap tender. “Angkutan percontohan ini ditarget beroperasi akhir tahun ini,”ungkap mantan Camat Tallo ini.
Blog Pengadaan - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Guidelines for the Government Procurement of Goods and Services Blog
Pengadaan Barang Jasa,
Uang Muka,
Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management
http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan
Showing posts with label makassar. Show all posts
Showing posts with label makassar. Show all posts
Wednesday, June 22, 2016
Sunday, June 12, 2016
LKBHMI Desak Kejari Usut Proyek Pengadaan Seragam Dispenda Makassar
Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Makassar mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar untuk segera mengusut adanya dugaan indikasi penyimpangan dalam proyek pengadaan seragam dinas pegawai negeri sipil di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar.
Dimana proyek untuk pengadaan seragam Dispenda tersebut, diketahui dikerjakan dan dianggarkan melalui Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015, yang nilai anggarannya diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Adapun seragam dinas pegawai yang diadakan tersebut yaitu seragam, Pakaian Dinas Harian (PDH) dan seragam dinas Lingkungan Masyarakat (Linmas), yang diperuntukkan bagi 268 pegawai negeri sipil lingkup Dispenda Pemkot Makassar.
Dimana proyek untuk pengadaan seragam Dispenda tersebut, diketahui dikerjakan dan dianggarkan melalui Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015, yang nilai anggarannya diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Adapun seragam dinas pegawai yang diadakan tersebut yaitu seragam, Pakaian Dinas Harian (PDH) dan seragam dinas Lingkungan Masyarakat (Linmas), yang diperuntukkan bagi 268 pegawai negeri sipil lingkup Dispenda Pemkot Makassar.
Subscribe to:
Posts (Atom)