Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan
Showing posts with label takut kriminalisasi. Show all posts
Showing posts with label takut kriminalisasi. Show all posts

Tuesday, May 10, 2016

Upaya Agar Tak Takut Kriminalisasi dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah akan terus mempercepat tender proyek-proyek untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada tahun ini mengingat pencapaian pada kuartal I/2016 di bawah ekspetasi.

Namun, masih ada ketakutan dalam proses pengadaan oleh institusi pemerintah terutama ancaman kriminalisasi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus mengurangi kekhawatiran kriminalisasi pengadaan belanja modal.

Dia menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah meminta bantuan dari pihak kejaksaan untuk mendampingi proses lelang proyek yang besar, terlebih adanya instruksi presiden mengenai percepatan proyek strategis.