Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Wednesday, March 29, 2017

Pengadaan e-ktp teken kontrak

Kementerian Dalam Negeri menyatakan telah melakukan proses teken kontrak dengan perusahaan pencetak blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan teken kontrak tersebut telah dilakukan pada bulan ini.
“Ya lewat proses yang cukup panjang, akhir bulan Maret sudah teken kontrak, panitia lelangnya sudah menentukan pemenang dikonsultasikan dengan Inspektorat Jenderal (Irjen) dan BPKP,” katanya, dikutip dari laman Kemendagri, Senin (27/3/2017).

Tjahjo berharap blanko E-KTP sudah mulai dicetak pada awal April ini. Sehingga menurut dia pendistribusian blanko E-KTP  akan dilakukan bertahap pada akhir April.

“Kalau April ini bisa cetak kan paling tidak mudah-mudahan akhir April bertahap ya ,”ujarnya.
Menurut Tjahjo, blanko yang sudah dicetak akan disebarkan ke seluruh wilayah. Namun diprioritaskan untuk daerah yang banyak warganya sudah merekam data.

“Mulai bertahap tak bisa langsung. Mana-mana yang memang masing-masing daerah yang membutuhkan paling banyak," katanya.

Adapun pengadaan blanko KTP el saat ini sebanyak tujuh juta keping blanko dan sebanyak 4,5 juta penduduk Indonesia yang berstatus Print Ready Record (PRR).
Dalam artian, sudah merekam data namun belum mendapatkan blanko E-KTP.