Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Tuesday, July 14, 2015

LKPP: Audit Sekarang Menakutkan Banyak Orang

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo mengatakan presiden meminta masukan soal aturan dan regulasi yang harus diubah agar bisa mempercepat pengadaan barang dan jasa. Agus mengakui, selama ini, aturan antara lain di Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, memang layak direvisi, termasuk cara audit yang, menurutnya, menakutkan banyak pihak.

"Karena audit sekarang itu menakutkan banyak orang dan orang takut untuk mengeksekusi pengadaan," kata Agus Prabowo di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/7).

Dalam pertemuan itu, ujarnya, Presiden Joko Widodo meminta LKPP bisa mempercepat dan mengoptimalkan penggunaan e-catalogue dan memetakan aturan yang membuat pengadaan barang dan jasa selama ini menjadi kompleks.

"Audit ini kerja sama dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). Harapannya kami yang namanya audit itu fokus di kinerja pengadaan, tidak hanya di compliance kepada prosedur,” kata dia lagi.

Dia menambahkan eksekusi yang lambat dalam pengadaan barang dan jasa melambatkan pula penyerapan anggaran. Presiden, kata dia, tidak memberi tenggat kepada LKPP, namun hal tersebut akan segera ditindaklanjuti setelah Lebaran.

"Ya dong, otomatis kalau orang takut kan enggak bisa berbuat apa-apa," katanya