Masih hangat berita pengadaan seragam di Depok.
Polisi masih menyelidiki perihal pengadaan seragam dan sepatu bagi siswa SD di Depok yang diduga terindikasi korupsi.
Polisi masih menyelidiki perihal pengadaan seragam dan sepatu bagi siswa SD di Depok yang diduga terindikasi korupsi.
Polisi masih menyelidiki perihal pengadaan seragam dan sepatu bagi siswa sekolah dasar (SD) di Depok yang diduga terindikasi korupsi. Pengadaan bagi seluruh siswa SD Negeri di Depok itu diperkirakan merugikan negara Rp10 miliar.
Sedangkan total pengadaan Rp15,8 miliar yang diambil dari APBD 2014. Saat ini kasus tersebut sedang ditangani Polda Metro Jaya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPRD Kota Depok Muhammad Thamrin mengatakan, pengajuan program pengadaan itu diajukan oleh anggota Dewan periode sebelumnya. Sayangnya dalam pelaksanaannya tidak sesuai harapan.
"Kalau pengajuan, siapa saja bisa mengusulkan, mulai dari dewan, maupun organisasi perangkat daerah. Tapi, siapa yang mengajukan tidak masalah. Yang harus dipertanyakan justru pelaksananya," kata Thamrin di Depok, Sabtu (4/7/2015).
Pelaksanaan proyek pengadaan seragam dan sepatu tersebut didelegasikan kepada pihak ketiga yang memenangi proses tender. Berdasarkan data LPSE Kota Depok, pemenang lelang untuk pengadaan pakaian seragam dan sepatu sekolah adalah PT Mega Agro Jaya.
Perusahaan itu berlokasi di Perumahan Griya Permata Raya Blok B1 No 66, Rancaekek, Kabupaten Bandung. Dalam LPSE Kota Depok, pagu anggaran pengadaan seragam sekolah itu sebesar Rp15.778.000.000.
Sementara PT Mega Agro Jaya memberikan harga penawaran sebesar Rp15.399.320.000. "Bantuan diberikan pada 126.024 siswa SD dari total 274 SD Negeri yang ada di Kota Depok," ungkapnya.
Namun dari catatan kepolisian, banyak paket bantuan yang tidak diterima siswa. Jumlahnya mencapai 5.014 seragam dan 9.693 pasang sepatu.
Kepala Subdirektorat V Bidang Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Adjie Indra Dwiatma mengatakan, pihaknya melakukan penelusuran ke pabrik pembuat seragam dan sepatu di Bandung. Dari keterangan pihak pabrik, uang pengadaan tidak juga dibayarkan, sehingga produksi menjadi berhenti.
Padahal untuk pengadaan sepatu sudah disahkan. "Pertanyaannya, mengalir kemana uang untuk membuat seragam itu," kata Adjie.