Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Thursday, August 6, 2015

Pemerintah Didesak Segera Tawarkan ke Pengusaha Ratusan Paket Tender Barang dan Jasa yang Belum Laku

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) meminta pemerintah segera tawarkan barang dan jasa milik pemerintah ke pasaran.

Berita dari www.tribunnews.com
Diperkirakan ada sekitar 179 paket tender pengadaan barang dan jasa yang belum laku dengan nilai sekitar Rp 100 triliun.
"Itu yang harus dikebut oleh teman -teman kementerian dan daerah," ujar Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo di Istana Wapres, Jakarta, Kamis(6/8/2015).

Agus Prabowo mengakui masih ada sejumlah kelemahan yang membuat pengusaha takut untuk ikut berpartisipasi dalam tender pemerintah.
Salah satu kelemahan tersebut adalah para pengusaha takut berurusan dengan hukum bila terjadi kesalahan.
Selain itu menurutnya banyak pengusaha yang masih menganggap sistem e-catalog terlalu sulit.
Hal itu membuat mereka kesulitan untuk mengakses informasi, dan berpartisipasi dalam tender. Melalui sistem tersebut para pengusaha juga khawatir anggaran tidak dicairkan pada waktunya.
Dalam pertemuannya dengan Wapres Jusuf Kalla, Agus Prabowo mengaku sempat mendiskusikan permasalah-permasalahan tersebut, dan mencari solusinya bersama Wapres.
"Arahannya (Wapres), fokus di jangka pendek dulu, yang agak panjang nanti dulu. Perbaikan sistem yang didahulukan," ujar Agus.

Walau pun masih menyulitkan pengusaha untuk berpartisipasi, namun transaksi hingga bulan Juni ini sudah mencapai sekitar Rp 15 triliun. Kata dia jumlah tersebut sama dengan jumlah transaksi sepanjang tahun 2014 lalu.

Menurutnya pemerintah sangat berharap teknis-teknis pengadaan barang dan jasa melalui LKPP dapat terus diperbaiki. Pemerintah berharap perbaikan tersebut dapat membantu penyerapan anggaran, yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

No comments:

Post a Comment