https://fajar.co.id/2018/09/08/densus-antikorupsi-dan-kasus-ktp-el-dipertanyakan/
Kepolisian Republik Indonesia sempat berencana membentuk Densus Antikorupsi. Ditargetkan akhir 2017 seluruhnya akan terbentuk dan langsung bertugas tahun 2018. Namun, hingga saat ini belum ada realisasi rencana tersebut.
“Pak Kapolri Jenderal Tito Karnavian kapan Densus Antikorupsi dibentuk?” tanya Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari) 98 Willy Prakarsa, Sabtu (8/9).
Menurut Willy, apabila Polri ingin membentuk Densus Antikorupsi saat ini adalah momentum yang tepat, karena Polri miliki prioritas sebagai pelaksana UU Polri 2/2002.
Di samping itu, Willy pun mempertanyakan kepada Kejaksaan Agung RI soal pelaporan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo oleh Presidium Nasional Jaringan Islam Nusantara (JIN) ke Kejaksaan Agung, karena diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau
“Terus status hukum terindikasi Ketua KPK Agus Rahardjo soal e-KTP seperti apa? Dan publik juga mempertanyakan kejelasan status hukum tersebut,” tandasnya.
Koordinator JIN Razikin Juraid yang melaporkan Agus Rahardjo ke Kejaksaan Agung pada September tahun lalu, mengaku telah melakukan investigasi terkait proses lelang dan pengadaan KTP-el. Ia menduga Agus Rahardjo yang saat itu menjabat sebagai Ketua LKPP ikut terlibat dalam proyek yang menurut KPK merugikan negara Rp 2,3 triliun.
Sejumlah bukti berupa dokumen turut dilampirkan Razikin dalam laporannya. Antara lain bukti surat menyurat LKPP dari 2010 kepada Kemendagri terkait KTP-el
No comments:
Post a Comment