Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Friday, June 10, 2016

GovOs Cegah Perjalanan Dinas Fiktif

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kini telah menerapkan Government Online System (GovOs) dalam penggunaan transportasi udara. Dengan ini Pemkot dapat mengurangi beban pengadaan barang atau jasa serta menjaga sisi akuntabilitas.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pontianak Sutarmidji, Jumat (3/6). Di mana penerapan kerja sama ini terhitung mulai sejak ditandatanganinya MoU dengan PT Garuda Indonesia serta Bank Negara Indonesia (BNI).

Melalui kerja sama ini, Sutarmidji memastikan tidak akan ada lagi perjalanan dinas fiktif sebab seluruh yang terkait dengan data perjalanan dinas bisa diakses oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK bisa mengakses langsung, apakah yang bersangkutan terdaftar dalam manifest dan nomor kursi yang ditempatinya6, hingga jam dan tanggal penerbangannya.

“Kami pastikan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan,” ujarnya usai penandatanganan MoU dengan General Manager PT Garuda Indonesia Cabang Pontianak, Donal Jerry di ruang rapat Wali Kota, Jumat (3/6).

Lebih lanjut dijelaskan, untuk mekanisme pembayaran tiket pesawat Garuda Indonesia, kerja sama ini difasilitasi oleh BNI dengan menggunakan kartu debit, Travelling Card. Ini dilakukan sebagai salah satu wujud transparansi anggaran di jajaran Pemkot Pontianak.

“Saya ingin semua anggaran transparan, jadi tidak akan ada masalah di kemudian hari. Maskapai lainnya kami harapkan juga bisa menerapkan sistem serupa,” tambahnya.

General Manager PT Garuda Indonesia Cabang Pontianak, Donal Jerry menambahkan, kerja sama ini sebagai tindak lanjut dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), salah satunya layanan pengadaan secara elektronik.

Dengan kerja sama ini, Kota Pontianak bisa menerapkan layanan tersebut dengan mengakses e-katalog dari LKPP. Tujuannya untuk mengurangi beban pengelola pengadaan barang atau jasa pemerintah dan untuk tetap menjaga sisi akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Pihak Garuda Indonesia juga memberikan harga korporat bila pembelian dilakukan melalui GovOs, yaitu berupa potongan harga. Donal menyebut, untuk tiket domestik diskon mulai dari tiga persen sampai 11 persen. Sedangkan untuk penerbangan internasional diskon yang diberikan bisa sampai dengan 20 persen.

Dijelaskannya, GovOs merupakan portal pengadaan tiket Garuda Indonesia secara elektronik. GovOS menampilkan fitur-fitur sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan diperuntukkan kepada seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan instansi lainnya.

No comments:

Post a Comment