Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Sunday, September 16, 2018

Pemkab Siduarjo memakai konsep KPBU

Pembangunan gedung terpadu Pemkab Sidoarjo dapat dibangun tanpa menggunakan dana APBD Kabupaten Sidoarjo. Konsepnya menggunakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Konsep tersebut mendapat dukungan pihak Toyo University Jepang. Direktur Asia Public Private Partnership (PPP) Toyo University, Prof. Sam Tabuchi datang menemui Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum di pendopo Delta Wibawa, Rabu, (12/9/2018).

Prof. Sam Tabuchi yang datang bersama beberapa mahasiswanya juga memaparkan skema tersebut. Ia katakan skema tersebut telah diterapkan Negara-negara di dunia. Skema KPBU cocok diterapkan di negara berkembang. Seperti yang akan diterapkan oleh salah satu daerah di Indonesia yakni Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Prof Sam Tabuchi katakan pihaknya akan membantu Kabupaten Sidoarjo melanjutkan skema tersebut. Toyo University akan memberikan kajian-kajian tentang keuntungan menerapkan skema KPBU.

"Universitas Toyo ini bekerja keras supaya salah satu pemerintah daerah yang ada di Indonesia ini akan menerapkan sistem KPBU yang sudah umum di terapkan dunia-dunia internasional,"ucap Prof Sam Tabuchi melalui penterjemahnya.

Ia melanjutkan pelaksanaan skema KPBU dikerjakan JICA (Japan International Cooperation Agency). JICA merupakan institusi bantuan luar negeri Pemerintah Jepang. JICA akan membantu membangun proyek gedung dengan skema KPBU bila terlaksana.

"Skema KPBU itu prinsipnya tanpa mengeluarkan dana dari APBD bisa membuat infrastruktur atau bangunan dengan memanfaatkan dana swasta," ucapnya.

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah menyambut baik dukungan pihak Toyo University. Dihadapan Prof Sam Tabuchi ia jelaskan bahwa pembangunan gedung terpadu masih terkendala ijin DPRD Sidoarjo.

Begitu pula dengan pembangunan rumah sakit wilayah Barat yang menggunakan skema KPBU. Anggota DPRD Sidoarjo belum memberikan ijin terkait rencana tersebut meski telah dijelaskannya.

Bahkan ia katakan Ketua DPRD Sidoarjo pernah diajaknya langsung ke Negara Jepang untuk mengetahui secara jelas penerapan skema tersebut.

Saiful llah berharap dengan kajian-kajian dari Toyo University nantinya skema KPBU mendapat persetujuan anggota DPRD Sidoarjo. Pasalnya melalui skema tersebut pembangunan gedung terpadu maupun rumah sakit wilayah Barat dapat terlaksana.

"Pembangunan tersebut semata mata untuk kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Dengan pembangunan tersebut pelayanan masyarakat dapat lebih maksimal," tutur Saiful llah.

http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/338852/pembangunan_gedung_terpadu_pemkab_sidoarjo_bakal_gunakan_konsep_kpbu.html

No comments:

Post a Comment