Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menargetkan pada 2018 ke-416 kabupaten anggotanya sudah menerapkan sistem katalog elektronik dalam pengadaan barang dan jasa.
"Melalui sosialisasi yang berkelanjutan diharapkan dalam 2-3 tahun ke depan seluruh kabupaten atau 100 persen sudah menerapkan e-katalog, meningkat dari saat ini yang masih sangat rendah atau kutang dari 10 persen," kata Wakil Bendahara Umum Apkasi, Ratu Tatu Chasanah, di sela expo Aplikasi Procurement Network (APN) 2016, di Jakarta, Selasa.
Menurut Chasanah yang juga bupati Serang ini, selain menciptakan efisiensi dalam mengurangi biaya-biaya pengadaan barang dan jasa, katalog elektronik juga menjamin kecepatan penyerapan anggaran.
"Harga barang dan jasa juga bisa lebih murah, jaminan ketersediaan, langsung berhubungan dengan distributor, dan minim indikasi penggelembungan harga atau menghindari kebocoran anggaran," kata dia.
Katalog elektronik adalah solusi yang berisi daftar secara elektronik yang bisa diakses secara online berbasis internet untuk pengadaan barang dan jasa yang gencar disosialisasikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Apkasi.
Chasanah menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Serang yang dia pimpin, saat ini sedang berupaya menuntaskan penggunaan katalog elektronik pada seluruh dinas yang ada di kabupaten itu.
"Dinas Kesehatan sudah menerapkan, selebihnya seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dalam tahap persiapan implementasi. Seluruh dinas yang ada kami targetkan menerapkan katalog elektronik tahun depan (2017)," kata dia.
Menurut catatan, pemerintah Provinsi DKI merupakan institusi yang cukup maju dalam menerapkan katalog elektronik, dimana salah satu kenuntungganya adalah percepatan penyerapan anggaran.
Pada ekspo yang mempertemukan pengguna anggaran dan mitra penyedia barang dan jasa tersebut digelar bincang-bincang yang menghadirkan pembicara dari LKPP, KPK, dan BPK.
Blog Pengadaan - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Guidelines for the Government Procurement of Goods and Services Blog
Pengadaan Barang Jasa,
Uang Muka,
Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management
http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment