Kendari - Dengan moto Bersih dan Profesional, Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Nur Alam meresmikan Biro Layanan Pengadaan (BLP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (3/2) di Kendari. Nur Alam menyampaikan bahwa pembentukan BLP adalah komitmen pemerintah daerahnya untuk mereformasi proses pengadaan barang/jasa agar lebih transparan dan profesional.
Proses pembentukan biro ini diawali dari penandatanganan MoU pada tanggal 6 Mei 2013 antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Bandung Trust Advisory Group (b_trust) yang didukung oleh Uni Eropa (UE).
Direktur b_trust Siswanda menuturkan bahwa pendampingan yang dilakukan organisasinya mencakup asistensi teknis melalui Kelompok Diskusi Terarah, Benchmarking, Forum Konsultasi dengan LKPP, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN, serta Perumusan SOP, Standar Pelayanan, Proses Rekrutmen dan Pelatihan Pegawai.
Lebih lanjut Nur Alam juga memaparkan bahwa indikator pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan yang signifikan dilihat dari tingkat kemiskinan yang dalam kurun waktu 5 tahun turun dari 21,4% menjadi 13%, kemudian tingkat pertumbuhan ekonominya yang semula 7% meningkat menjadi 10,4% jauh di atas rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 6%.
Dengan dibentuknya BLP pelelangan akan dilaksanakan secara terpusat sehingga sudah tidak akan ada lagi lelang di masing-masing SKPD. Pada tahun 2013 dihasilkan penghematan 3% atau 10 milyar dari total nilai pelelangan secara elektronik sebesar 300 milyar. Untuk tahun 2014 diharapkan penghematan lebih dari 50 milyar yang tentunya akan dimanfaatkan program-program lainnya yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kepala LKPP, Agus Rahardjo menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov Sultra atas terbentuknya BLP. Agus berharap BLP dapat mendorong proses pelaksanaan pelelangan barang/jasa lebih awal karena seluruh proses pelelengan sekarang sudah terpusat.
Dengan demikian diharapkan perekonomian Sulawesi Tenggara akan tumbuh lebih cepat. Agus juga menekankan pentingnya optimisme bahwa dengan pertumbuhan ekonomi nasional saat ini sebesar lebih kurang 6%, ke depan kita akan mampu menjadi ranking 5 dunia berdasarkan prediksi beberapa lembaga keuangan internasional. (amr)
Blog Pengadaan - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Guidelines for the Government Procurement of Goods and Services Blog
Pengadaan Barang Jasa,
Uang Muka,
Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management
http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan