Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Sunday, July 12, 2015

Tak Terima Hasil Audit, Ahok Minta BPK Carikan Tanah Harga Murah

Terkait pengadaan tanah yang kemahalan, ahok nyuruh bpk nyarikan tanah yang murah di tengah kota jakarta, dari www.Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kecewa dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan ada kelebihan anggaran sebesar Rp191,33 miliar dalam pembelian tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat.

Ahok menambahkan kalau pembelian tanah tersebut dianggap kemahalan Rp191,33 miliar, Ahok meminta BPK untuk mencarikan tanah yang harganya lebih murah dari harga yang dibeli pemerintah.

"Tanya BPK. Saya mau bangun rumah sakit dan beli tanah di tengah kota dan mau jual NJOP. Ada nggak yang mau jual NJOP. Cariin deh buat saya tanah tiga hektar di tengah kota, matang ya, tak perlu uruk dan langsung dibangun," kata dia.

Ahok juga tidak terima penilaian BPK bahwa pembelian tanah tersebut tidak melalui proses pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Ini BPK auditnya jangan prosedural saja deh. Substansial dong. Ini yang saya kritik. Semua orang berpotensi merugikan. Tapi itu kan BPK," kata Ahok.

Ahok kemudian meminta KPK dan Kejaksaan Agung dilibatkan dalam audit pengadaan lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras.

"Kita mau duduk, beritahu bahwa menurut kami BPK nggak pantas audit seperti ini. Tendensius sekali. Saya kira panggil saja mantan-mantan orang KPK – Kejagung. Kita duduk bareng deh," kata Ahok.

No comments:

Post a Comment