Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Transparan dengan internet (e-katalog)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan dukungannya agar sistem e-Katalog oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) lebih dimaksimalkan pemerintah daerah.
 
“APBN pemerintah pusat, belanja masih Rp700 triliun, tapi Rp700 triliun itu sudah transfer ke daerah, dan harusnya tahun 2016 ini, tahun pertama di mana transfer ke daerah lebih besar dari belanja pemerintah pusat,” ujar Rudiantara dalam pemaparannya di acara diskusi LKPP bertema ‘Membangun e-Marketplace Barang/Jasa Pemerintah yang Transparan’ di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis 26 Mei 2016.

Selain harapan ABPN ke daerah supaya lebih besar, Rudiantara mengatakan, tentunya juga harus didukung oleh infrastruktur, yang bergantung pada ketersediaan internet.

Melalui program Palapa Ring yang digodok Kemenkominfo untuk meratakan internet, dikatakan, seluruh layanan yang berbasis internet bisa dirasakan oleh semua pelaku pemerintah daerah, terutama bagi masyarakat luas.

“1 Januari 2019, semua kota kabupaten sudah tersentuh internet,” kata pria yang akrab disapa chief RA itu,  
Kepala LKPP, Agus Prabowo mengatakan, kerja sama dengan e-commerce secara Business to Business (B2B) dan Business to Goverment (B2G) dalam sistem e-katalog ini dipercaya bisa mengakselerasi katalogisasi produk yang akan dibeli oleh pemerintah. Diharapkan, dengan memanfaatkan e-Katalog dapat memangkas waktu dan biaya belanja pemerintah, karena harga yang tercantum adalah harga yang terbaik dan sudah diverifikasi.

Selain itu, e-Katalog akan menjadi instrumen baru dalam menciptakan keterbukaan dan persaingan bisnis yang sehat. Sebab informasi harga menjadi lebih terbuka, termasuk produk-produk seperti alat kesehatan.

“Ini merupakan peluang positif bagi penyedia untuk berpartisipasi dan terlibat dalam mendukung pembangunan, apalagi porsi belanja pengadaan pemerintah saat ini berkisar 40 persen dari total APBN,” tutur Agung,

sumber : viva.co.id