Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Friday, June 26, 2015

243 Proyek APBA belum Dilelang

Biasa nih, baru.pertengahan tshim baru mulai ribut lelang. Berita dari www.teibunews.com ternyata di aceh baru 5% paket yang dilelangkan. Kebanyakan nongkrong di warung kopi sih.ini ya
G
BANDA ACEH - Proyek kontruksi APBA 2015 yang sudah dikerjakan hingga 24 Juni 2015, baru 31 paket atau lima persen dari 681 paket proyek konstruksi yang harus dikerjakan tahun ini. Bahkan, 243 paket proyek di antaranya dari 15 Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) belum dilelang karena belum lengkap dokumen.
Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah sangat marah atas kenyataan ini saat rapat evaluasi khusus pelaksanaan proyek APBA 2015 di ruang rapat Kantor Percepatan Pengendalian Kegiatan (P2K) APBA, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (24/6). Bahkan, Gubernur mengeluarkan bahasa bahwa SKPA yang berkinerja rendah dia beri capli mirah (cabai merah). “Kepada 15 SKPA belum melengkapi dokumen proyek APBA untuk diserahkan ke LPSE guna dilelang, akhir bulan ini harus segera melengkapinya,” kata Gubernur yang diwawancarai ulang Serambi seusai rapat tersebut.
Didampingi Kepala Biro Humas Setda Aceh, Ali Al Fatah, Gubernur juga mengatakan dirinya sangat kecewa karena realisasi keuangan dan fisik proyek secara umum hingga memasuki minggu keempat Juni 2015 masih sangat rendah, masing-masing 24,1 persen.
Selain masih ada 243 paket belum dilelang, Gubernur mengakui masih ada 164 paket proyek sudah diserahkan ke LPSE, tapi belum ditayangkan dalam webside LPSE milik Pemerintah Aceh di Biro Pembangunan. Karena itu, Gubernur meminta Kepala Biro Pembangunan Setda Aceh, Arifin Hamid segera menyelesaikan persoalan itu sebelum akhir bulan ini.
Kemudian, yang membuat Gubernur lebih emosi lagi ada 128 paket proyek kontruksi sudah teken kontrak, tetapi hingga kemarin baru ada realisasi di lapangan 31 paket. Sisanya 97 paket lagi belum ada realisasi. Sedangkan untuk proyek pengadaan, ada 185 paket sudah teken kontrak dan diharapkan kontraktornya sudah bisa melakukan pengadaan barang untuk diserahkan kepada SKPA sebelum akhir 2015.
“Kepada Kepala SKPA berapor merah dan jajarannya sudah kita kita perintahkan untuk tidak melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Mereka kita minta memfokuskan kerjanya minggu ini, harus bisa menuntaskan berbagai masalah yang membuat SKPA-nya bulan depan bisa ke luar dari jaring merah,” tegas Gubernur.
Wakil Ketua III Bidang Pembangunan DPRA, Dalimi SE Ak mengatakan terkait persoalan ini, Gubernur harus mengevaluasi lagi kinerja Kepala SKPA, terutama SKPA strategis di jajaran Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), para asisten, dan kepala dinas. “Mereka yang dinilai berkinerja sangat lamban diganti saja,” pinta Dalimi yang diwawancara Serambi secara terpisah.
Dia menilai rendahnya daya serap keuangan dan realisasi fisik proyek APBA 2015 atau baru mencapai 24,1 persen karena Kepala SKPA tak mengindahkan lagi perintah dan larangan Gubernur. Dia mencontohkan, pada Mei 2015, Gubernur sudah mengultimatum SKPA yang kinerja proyek APBA masih berapor merah dilarang melakukan perjalanan dinas ke luar.
“Tapi faktanya masih ada sejumlah Kepala SKPA berapor merah di Jakarta dan berbagai provinsi lainnya,” kata Dalimi. Selain itu, kata Dalimi dalam melakukan pergantian pejabat eselon II, Gubernur banyak salah pilih orang, sehingga membuat kinerja SKPA bersangkutan terus berada dalam kinerja rapor merah

No comments:

Post a Comment