Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Friday, June 26, 2015

Haji Lulung Ingatkan Pemprov DKI soal Pengadaan Barang

Haji.Lulung Lunggana kembali beraksi di berita dari www.rmol.co , beliau mengingatkan tentang pengadaan barang yang menurutnya rawan bermasalah, berikut beritanya:

RMOL. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengingatkan Pemprov DKI sebelum melakukan pembelian barang agar terlebih dahulu menunjukkan harga satuan dari barang tersebut.

"Bila mana pemerintah daerah pengen beli suatu barang, tunjukin dulu dong harga satuan pabriknya" ujar pria yang akrab disapa Haji Lulung itu di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Kamis (25/6).

Haji Lulung menyambangi Bareskrim bukan itu diperiksa, sebagaimana sebelumnya ia diperiksa sebagai saksi untuk dugaan kasus pengadaan alat printer dan scanner pada 25 SMA/SMK Negeri di Suku Dinas Pendidikan Menengah Pemprov Jakarta TA 2014. Hari ini dia datang atas inisiatif sendiri untuk serahkan berkas tambahan bukti kasus korupsi pengadaan UPS, termasuk pengadaan printer scanner.

Haji Lulung berharap agar Pemprov DKI lebih terbuka dalam hal pengadaan barang dan jasa ke depannya, karena DPRD dalam hal ini hanya berfungsi mengawasi dan menganggarkan.

"Kami hanya bersifat mengawasi," ujar politisi PPP itu.

Haji Lulung sedikit mengecewakan Pemprov DKI dalam hal pembelajaan barang dan jasa karena tidak terbuka mengenai rincian harga."Itu sedikit yang selama ini kami sesalkan dari pemerintah daerah," ungkapnya.

Haji Lulung juga berpesan bahwa setiap barang yang akan dibeli agar dicocokkan dulu dengan nomenklatur yang ada, dia juga mengingatkan agar setiap perusahaan yang akan ikut menjadi pemenang setidaknya diperiksa kelengkapannya.

"Yang penting perusahaan ada duitnya, kalau kagak ada gimana?" tukasnya. [r

No comments:

Post a Comment