Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Friday, June 26, 2015

korupsi dalam pengadaan seragam siswa Sekolah Dasar di Kota Depok

Dari www.CNNIndonesia
Com dan www.suara.com ada berita kasus korupsi pengadaan baju seragam SD  di Kota Depok - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya saat ini tengah menangani dugaan korupsi pengadaan seragam siswa Sekolah Dasar di Kota Depok, Jawa Barat.

Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Ajun Komisaris Besar Ajie Indra mengatakan, ada tindakan penyalahgunaan anggaran dalam bentuk mark up sehingga anggaran yang terpakai hanya sebagian.

Polisi mengendus dugaan korupsi dalam pengadaan seragam siswa Sekolah Dasar di Kota Depok, Jawa Barat.

Kasubdit V Tipikor AKBP Ajie Indra Dwi Atma menilai ada kejanggalan dalam penggunaan anggaran tersebut.

"Bayangkan yang digunakan hanya Rp5 miliar. Padahal anggarannya mencapai Rp15,5 miliar," kata Ajie di Polda Metro Jaya, Kamis (25/6/2015)

Adjie mengatakan kasus ini modusnya sangat sistemik. Pasalnya, kata dia, markup yang dilakukan diduga melibatkan banyak pihak, termasuk kepala dinas dan penyedia barang dalam pengadaan tersebut.

Saat ini, polisi belum bisa menyimpulkan siapa yang paling bertanggungjawab dalam proyek bantuan sosial yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2014 untuk kurang lebih bagi 22.600 peserta didik di Kota Depok.

Polisi, kata dia, masih menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan seragam SD ini. Namun, dia memastikan dalam waktu dekat ini pihaknya bakal melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini.

"Pemeriksaan saksi minggu ini tuntas, tinggal (umumkan) tersangkanya," kata Ajie

Label: , , ,

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)