Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Monday, June 22, 2015

Yusril: Dahlan Iskan Belum Tahu Unsur Korupsi Pengadaan BBM High Speed Diesel

Masih hangat berita tentang dahlan iska  dari rmol.co . Kali ini pak Dahlan Iskan diperiksa sebagai saksi dalam pengadaan bbm high speed diesel. Berikut adalah beritanya:
Yusril Ihza Mahendra, bersama para lawyer Ihza & Ihza Law Firm kembali mendampingi Dahlan Iskan dalam pemeriksaan sebagai saksi oleh Bareskrim Mabes Polri (Senin, 22/6).

Menurut Yusril, yang merupakan pengacara Dahlan, dalam surat panggilan disebutkan Dahlan Iskan dimintai keterangan sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan BBM high speed diesel pada PT PLN tahun 2010 melanggar pasal 2 dan 3 UU Tipikor jo ps 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

"Belum jelas siapa yang menjadi tersangka dalam perkara ini atau memang tersangka belum ditetapkan. Dahlan sendiri memang menjadi dirut PLN pada tahun tersebut," kata Yusril dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 22/6).

Sepanjang yang diketahui Dahlan, lanjut Yusril, pada tahun tersebut PLN membutuhkan 9 juta ton BBM. Selama ini PLN membeli BBM tersebut langsung ke Pertamina dengan harga yang faktanya lebih mahal dari harga pasaran. PLN pun telah berulangkali minta Pertamina untuk menyesuaikan harga jual tersebut namun tdk pernah ditanggapi.

Pertamina memang punya keunggulan karena PLN membeli BBM tersebut yang disalurkan melalui jetty milik Pertamina, mengingat PLN tidak punya jetty untuk menyalurkan BBM tersebut kecuali di beberapa tempat. Tahun 2010 itu, PLN berinisiatif untuk membuka tender pengadaan BBM di daerah-daerah yang PLN tidak menggunakan jetty Pertamina, yakni di Medan, Semarang dan Jakarta. Jumlah yang ditenderkan adalah 2 juta ton  yang dibagi ke dalam lima tender pengadaan, sedangkan yang 7 juta ton tetap dibeli langsung tanpa tender ke Pertamina.

Tender ini, lanjut Yusril, dikatakan Dahlan terbuka untuk produsen BBM dalam negeri maupun asing, dengan syarat jika tender dimenangkan asing, maka harga terendah yang dimenangkan asing tersebut harus ditawarkan kepada produsen dalam negeri apakah mereka berminat dan sanggup mensuplai dengan harga tersebut. Dalam tender ternyata Pertamina juga ikut dan memenangkan satu tender dengan harga penawaran yg lebih rendah dari harga jual Pertamina kepada PLN selama ini. Sementara itu, empat tender dimenangkan oleh Shell.

Karena Shell adalah produsen asing, maka 4 tender yg dimenangkannya ditawarkan kepada produsen dalam negeri yakni Pertamina dan TPPI, sebuah perusahaan dalam negeri yang 70 persen sahamnya dikuasai Pemerintah RI. Akhirnya 2 tender yang dimenangkan Shell tersebut 2 diambil Pertamina dan 2 diambil TPPI.

Dengan demikian, lanjut Yusril, ada dua jenis harga yang berbeda dalam pembelian BBM oleh PLN ke Pertamina, antara pembelian langsung dan pembelian melalui tender.

"Dahlan menganggap pengadaan melalui tender ini menguntungkan PLN dalam arti mampu menghemat pengeluaran dibanding dengan cara konvensional membeli langsung BBM ke Pertamina dengan harga lebih mahal. Karena itu, sementara ini Dahlan belum mengetahui di mana unsur dugaan adanya korupsi pengadaan BBM high speed diesel di PLN tahun 2010 tersebut," demikian Yusril.

No comments:

Post a Comment