Menurut KPK, Sebagian Besar Sektor Swasta terjadi Korupsi !

Sebagian besar kasus korupsi di Indonesia berasal dari sektor swasta melalui suap dan gratifikasi dalam proses pengadaan dan perizinan, menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Wakil pimpinan KPK untuk pencegahan Pahala Nainggolan mengatakan 30 persen dari lebih dari 500 pelaku korupsi yang diproses oleh komisi berasal dari sektor swasta.

Pengusaha cenderung untuk menyuap pejabat, baik dari pemerintah maupun DPR, untuk mempercepat bisnis mereka.

“Jadi, ada sektor swasta dan pengadaan dan proses administrasi. Dan ada seorang pejabat publik di tengah-tengah sebagai jembatan,” katanya di Jakarta, Kamis, saat peluncuran resmi dari proyek global untuk meningkatkan integritas bisnis, Aliansi untuk Integritas.

Oleh karena itu, ia mengkritik orang-orang yang mengeluh tentang kemudahan melakukan bisnis dan daya saing di dalam negeri, tetapi pada saat yang sama masih diabadikan korupsi dalam mendukung bisnis mereka, menghambat upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

Dalam kaitan dengan situasi, KPK menyambut inisiatif untuk meningkatkan integritas bisnis dan kapasitas kepatuhan di sektor swasta.

“Kami berharap tujuan akhir adalah bahwa sektor swasta berhenti suap di sektor publik. Jika kita bisa mengakhiri ini, kemudahan berbisnis di Indonesia secara otomatis akan meningkatkan potensi,” kata Pahala.

Penasihat berkelanjutan untuk direktur eksekutif Indonesia Business Links (IBL), Yanti Triwadiantini, menambahkan bahwa empat sektor rawan bisnis korupsi yang melibatkan berada pengadaan dan logistik, penjualan dan pemasaran, pajak dan keuangan, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Mahkamah Agung telah mengisyaratkan bahwa mungkin diperlukan beberapa waktu untuk persetujuan rancangan peraturan yang akan memberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dasar hukum untuk menuntut perusahaan-perusahaan swasta yang terlibat dalam korupsi, mengatakan bahwa musyawarah lebih lanjut untuk menyelesaikan draf yang masih diperlukan .

Substansi rancangan peraturan, yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi tubuh anti-korupsi untuk menyelidiki, nama sebagai tersangka dan mengambil perusahaan ke pengadilan atas tuduhan korupsi, masih perlu diperkuat, kata Hakim Ketua Hatta Ali.

Pengadilan tertinggi negara, KPK dan Keuangan Laporan Transaksi dan Analisis Pusat (PPATK) masih dalam proses finalisasi peraturan untuk memastikan bahwa itu sepenuhnya akan melindungi KPK dari setiap reaksi hukum potensial di masa depan.

“Kekuatan hukum yang lemah juga akan melemahkan kinerja lembaga penegak hukum. Oleh karena itu kami tidak terburu-buru [untuk menandatangani draft] jika hasilnya belum memuaskan. Lebih baik untuk mengambil lambat tetapi dengan hasil yang maksimal,” kata Hatta pada wartawan.

Rancangan peraturan yang diharapkan sebelumnya akan ditandatangani pada akhir September dan berlaku pada bulan Oktober. Namun, Hatta tidak memberikan rincian lebih lanjut atau target kapan draft tersebut akan difinalisasi.

sumber : ekoran.co.id