Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Friday, September 7, 2018

Bhinneka.com raup 15 triliun dari transaksi e-katalog lkpp

http://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2018/09/05/510/938154/bhinneka.com-raup-rp15-triliun-dari-transaksi-e-katalog-lkpp

Toko online Bhinneka.com sepanjang 2017 membukukan transaksi hingga Rp1,5 triliun. Pendapatan sebesar itu khusus di bagian penjualan e-katalog yang berada di bawah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Hal itu diungkapkan Sales Manager Bhinneka.com, Zulvi Hadi Matondang di sela-sela Sosialisasi E-Katalog LKPP: Belanja Cepat Cara Tepat Melalui E-Katalog bersama LKPP di Hotel Aston Madiun, Kamis (2/8/2018).

Menurut Zulvi, pada 2017 transaksi Bhinneka.com di e-katalog mencapai Rp1,5 triliun. Sedangkan 2018 ini, pihaknya menargetkan penjualan di e-katalog bisa mencapai Rp1,9 triliun.

Nilai transaksi tersebut berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar barang yang dibeli lembaga pemerintahan melalui Bhinneka.com ini adalah alat-alat elektronik.

"Itu dari transaksi e-katalog saja. Kalau yang lain beda lagi. Untuk omzet tahun ini di e-katalog ditargetkan Rp1,9 triliun," jelas dia dalam rilis yang diterima Harianjogja.com, Selasa (4/09/2018).

Bhinneka.com sudah masuk dan terverifikasi oleh LKPP sejak 2015 dan saat itu menjadi pemain tunggal di e-katalog. Kemudian pada tahun berikutnya semakin banyak perusahaan online yang terverifikasi di e-katalog.

Melalui sosialisasi yang digelar bekerja sama dengan Bhinneka.com dan dihadiri sejumlah pejabat Pemkot Madiun dan Pemkab Madiun, Bhinneka.com ingin menginformasikan kepada pemerintah daerah di tingkat kota/kabupaten mengenai barang yang dijual dalam e-katalog. Harga dalam e-katalog biasanya lebih murah dibandingkan harga barang di luar e-katalog.

Kepala LKPP, Agus Prabowo, mengatakan e-katalog menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terbuka dan efisien karena bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Dia optimistis dengan banyaknya pilihan dan fleksibilitas dalam membeli produk pemerintah dapat memilih dan menentukan pembelian produk sesuai dengan kebutuhannya.

Apalagi, informasi spesifikasi harga dan merek telah dibuka dan dapat diakses oleh semua pihak. "Informasi harga dan spesifikasi barang/jasa yang terdaftar di e-katalog LKPP bersifat terbuka. Seluruh masyarakat dapat melihat dan melakukan kontrol. Pembeli dapat membandingkan harga barang yang sama dari beberapa penyedia," katanya

Label: ,

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)