Pasca mendapat penolakan keras dari mahasiswa. Legislator DPRD Makassar memiliki pandangan berbeda soal pengadaan fasilitas iPad itu. Nampak, pantauan FAJAR, hampir semua ruangan komisi DPRD Makassar hanya mendiskusikan hal itu. Akibatnya, terjadi pro kontra sesama wakil rakyat.
Misalnya, Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan Abdul Wahab Tahir mengatakan setuju dengan pengadaan fasilitas iPad untuk legislator. Dengan adanya ini. Menurutnya dengan fasilitas itu akan membantu legislator dalam melakukan kerja-kerjanya. “Tidak perlu dibatalkan, fasilitas itu kan juga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Wahab di depan para awak media dan anggota Komisi A DPRD Makassar, Kamis 28 Mei.
Politisi Golkar ini, mengaku siap berdiskusi dengan siapa pun tang menolak rencana pengadaan iPad ini. Karena pada dasarnya, jaman sekarang kita sangat membutuhkan teknologi untuk mengakses informasi. Apalagi, lanjut Wahab, dalam rapat-rapat misalnya, bisa sangat membantu legislator untuk menunjang kinerjanya. “Misalnya kalau rapat, tiba-tiba ingin mencari referensi atau mencatat hal hal penting bisa langsung di iPad, tidak perlu lagi menggunakan kertas,” terangnya.
Berbeda dengan Wahab, Wakil Ketua DPRD Makassar Indira Muliasari yang ada dalam ruang komisi A juga mengaku tidak perlu pengadaan iPad itu. Menurutnya, tanpa dianggarkan di APBD semua legislator bisa membeli iPad sendiri. “Sebenarnya iPad sangat dibutuhkan untuk jaman sekarang, tapi jika dianggarkan di APBD, saya kira tidak perlu,”katanya.
Legislator Nasdem itu mengemukan baru mengetahui tentang rencana pengadaan iPad untuk legislator DPRD Makassar setelah ribut-ribut di media. Legislator NaDem ini mengaku akan berkomunikasi dengan sekretaris dewan soal polemik di masyarakat yang menolak rencana ini. “Saya pribadi akan usulkan pembatalan, tapi sebelumnya perlu berkorsinasi dengan Sekwan,” katanya.
Bukan hanya itu, Wakil Ketua DPRD Lainnya Eric Horas mengaku tidak tahu mengenai rencana penagadaan tersebut bagi setiap legislator DPRD Makassar. Ia mengaku tidak perlu dianggarkan di APBD untuk fasilitas seperti iPad. Ia menyarankan lebih baik dibatalkan saja. “Saya kira tidak dianggarkan di APBD, setiap anggota dewan saya kira mampu membeli samrtphone,” jelasnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali mengaku jika memang pengadaan iPad menjadi polemik di masyarakat, pihaknya akan segera berkordinasi dengan Sekwan untuk ditinjau kembali. “Jika ternyata berpolemik, tidak usah pengadaan iPad, kalau perlu kalkulator saja untuk dewan,” katanya.
Bukan hanya itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Makassar, Abdi Asmara mengaku sepakat jika penganggaran iPad untuk legislator dibatalkan. Ia lebih memilih jika anggaran tersebut dialihkan ke kebutuhan lain yang lebih mendesak. “Kalau memang sudah dianggarkan, Fraksi Demokrat akan mengusulkan pembatalan, kami menilai lebih baik anggaran tersebut dialihkan ke hal yang lebih bermanfaat ke masyarakat,” katanya.
Sementara, Sekretaris DPRD Makassar Adwi Umar beberapa hari ini tidak pernah muncul di sekretariat DPRD Makassar. ” Beliau (Adwi, red) masuk rumah sakit de. Makanya tidak datang,” jelasnya