Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Monday, June 15, 2015

Haji Lulung kembali diperiksa kasus pengadaan scanner dan printer

Berita dari www.liputan6.com; haji lulung kembali mengisi berita pengadaan dengan kasus pengadaan scanner dan printer 3D, wow anak SMA sudah pakai scanner tiga demensi, bisa dipakai untuk usaha cetakan ijasah ya.  Tapi yang asli ini bukan ijasah abal abal ya
Usai diperiksa selama kurang lebih 7 jam oleh Bareskrim Polri, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung bersuara.

Dia mengungkapkan, usulan pengadaan alat printer dan scanner 3D untuk 25 SMAN/SMKN di Suku Dinas Pendidikan Menengah DKI Jakarta Barat pada APBD Perubahan 2014 bukan merupakan usulan dari anggota DPRD.
Dia mengatakan, usulan pengadaan barang senilai Rp 150 miliar itu berasal dari mantan Kepala Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat yang juga tersangka atas kasus tersebut, yakni Alex Usman.
"Kalau dari hasil pemeriksaan tadi dan hasil yang saya baca di BAP (berita acara pemeriksaan) tadi pagi, saya minta sama staf saya hardcopy tentang usulan printer. Itu jelas usulannya dari Pak Alex Usman," kata Lulung di Jakarta, Senin (15/6/2015).
Lulung menyebut usulan pengadaan itu muncul dari Suku Dinas Pendidikan wilayah Jakarta Barat pada APBD Perubahan 2014 lalu. "Dinas Jakarta Barat. Dari sarana dan prasarana," ujar Lulung.
Politisi PPP itu juga menyayangkan pihak eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai tidak teliti meng-cross check perusahaan pemenang tender dari proyek pengadaan tersebut.
"Eksekutornya kan di sana, di eksekutor. Harusnya begitu mau lelang, Pak Ahok mau nandatangani apa SKPD-nya itu harus dipanggil dulu. Verifikasi dulu PT-nya. PT-nya bener enggak nih hak pendirian sama keberadan kantornya," ucap Lulung.