Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Friday, June 26, 2015

Riau Lelang Proyek Konstruksi, Pengadaan Barang & Konsultasi Rp1,4 T

Provinsi Riau adalah satu provinsi kaya di Indonesia, terbukti dari nilai pengadaan yang telah dilaksanakannya mencapai 1,4 triloun pada pertengahan tahun 2015 ini saja. Dari www.Bisnis.com, diberitakan bahwa Hingga pertengahan Juni 2015, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan lelang 211 paket proyek dengan nilai mencapai Rp1,4 triliun.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov Riau Indra mengatakan sebanyak 211 paket itu sudah masuk dan dilelang di LPSE.

"Dari total 211 paket program itu, masih ada 71 paket program kerja yang yang masih ditawarkan. Untuk nilainya sekarang sudah naik menjadi Rp1,4 triliun dari sebelumnya di Mei lalu masih Rp1,2 triliun," katanya, Kamis (25/6/2015).

Paket proyek yang ditawarkan pemprov itu, menurut Indra, yaitu proyek pengadaan barang, jasa konsultasi, konstruksi, serta jasa lainnya.

Selain proyek yang sudah dilelang pihaknya, masih ada proyek lain yang akan dimasukkan masing-masing dinas, tapi menemu kendala.

Masalah yang dimaksud menurut Indra, yaitu ada proyek yang memang tidak jadi dijalankan sehingga batal dilelang, pengalihan dinas pelaksana proyek, hingga dokumen proyek tidak lengkap.

"Untuk proyek yang batal ini ada dari Dinas Bina Marga sebanyak 81 paket proyek, itu sudah final tidak ikut lelang karena dibatalkan," katanya.

Bagi dinas lainnya, pihaknya juga telah melakukan rapat bersama untuk melakukan pemetaan kendala yang dihadapi masing-masing dinas.

Terkait pembatalan 81 paket proyek di Dinas Bina Marga, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Masperi mengatakan hal ini disebabkan justifikasi atau penyesuaian anggaran di APBD murni.

"Delapanpuluh satu proyek Bina Marga yang dibatalkan itu karena termasuk dalam justifikasi terhadap rancangan awal, nanti akan dibahas lagi apakah bisa diajukan pada program di APBD perubahan," katanya.

Apabila setelah dibahas ulang nantinya 81 paket program itu tetap batal dijalankan, Masperi mengatakan nilai anggaran yang telah disiapkan pada program tersebut bisa dialihkan pada kegiatan lainnya.

Adapun hingga pertengahan Juni 2015, nilai realisasi APBD Riau masih berada di posisi 11,56% dari total anggaran senilai Rp10,7 triliun.

No comments:

Post a Comment