Blog Pengadaan - Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Guidelines for the Government Procurement of Goods and Services Blog
Pengadaan Barang Jasa,
Uang Muka,
Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management
http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan
Saturday, February 15, 2014
Pengadaan Barang/Jasa: Lelang Secara Elektronik Masih Menyisakan Celah Korupsi
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai sistem lelang elektronik (e-Procurement) masih menyisakan sejumlah celah korupsi pada pengadaan barang/jasa.
Peneliti Divisi Investigasi ICW Tama S. Langkun mengatakan potensi korupsi terbesar hingga saat ini masih didominasi oleh pengadaan barang/jasa sehingga adanya lelang elektronik merupakan pertanda positif untuk mengurangi penyelewengan pengadaan barang/jasa.
“Salah satu tujuan utama lelang eletronik ini adalah untuk mengurangi intensitas pertemuan antara penawar dan panitia pengadaan, tetapi justru menciptakan peluang lainnya,” ujarnya Selasa, (7/1/2014).
Berdasarkan pemantauan ICW pada 2013 di tiga kota yaitu Denpasar, Banda Aceh, dan Blitar terdapat lima peluang pada pengadaan barang jasa melalui lelang elektronik.
Selain itu, pemantauan juga dilakukan melalui website www.opentender.net yang merupakan kerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk transparansi proses tender pengadaan barang/jasa.
Pertama, masih ditemukannya intervensi kepala daerah kepada panitia pengadaaan atau unit layanan pengadaan di setiap kota. Temuan itu mengindikasikan kepala daerah masih memegang pengaruh yang cukup besar terhadap pengadaan barang/jasa sehingga peluang korupsi masih besar.
Kedua, penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diperkirakan rawan penggelembungan atau mark up.
Ketiga, spesifikasi dan pemaketan yang mengarah pada penawar (bidder) tertentu sehingga monopoli atas bidder tertentu masih dimungkinkan melalui lelang elektronik ini.
Keempat, kualitas barang yang dipilih ternyata rendah, padahal sistem lelang eletronik memiliki database yang memuat riwayat bidder tersebut.
Kelima, pengaturan bandwith internet untuk mereduksi keterlibatan bidder lain sehingga bisa memonopoli sistem untuk memenangkan pengadaan barang/jasa.
ICW mencatat sepanjang 2013 kasus korupsi yang melibatkan pengadaan barang/jasa telah menjerat 606 orang yang melibatkan pejabat/pegawai pemerintah daerah sebagai pelaku utama.
sumber: http://finansial.bisnis.com/read/20140107/9/196069/pengadaan-barangjasa-lelang-secara-elektronik-masih-menyisakan-celah-korupsi